Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan oleh berita bahwa pemerintah akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ternyata setelah diklarifikasi oleh Dirut PLN, Sofyan Basri, adalah tidak benar. Langkah yang dilakukan sebenarnya mengalihkan subsidi listrik 900 VA dari rumah tangga yang mampu ke rumah tangga yang tidak mampu. Dampak yang dirasakan bagi pengguna listrik 900 VA yang dicabut tentu saja pembayaran listrik jadi lebih mahal karena subsidinya dialihkan ke yang kurang mampu. Sehingga waktu itu PLN langsung mendapat banyak keluhan dari masyarakat yang terkena dampak.
Disamping dialihkan ke pemakai listrik yang masuk golongan kurang mampu, tujuan pengalihan subsidi ini juga untuk membiayai pemerataan infrastruktur listrik di daerah yang belum menikmati listrik PLN. Dalam sosialisasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN serta TNP2K menyampaikan bahwa 2.500 desa masih tidak ada listrik, sekitar 12.659 desa kekurangan listrik, dan sekitar 1,6 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu belum menikmati sambungan listrik.Â
Artinya apa? Bahwa saat ini listrik masih menjadi sesuatu yang mewah di sebagian besar daerah di Indonesia. Infrastruktur listrik masih belum merata dan mayoritas ketersediaan listrik terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra.
Listrik adalah energi yang nikmat dan menjadi pintu gerbang menuju berbagai kemajuan. Penulis pernah mempunyai pengalaman mengajar di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) di daerah Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang keseharian masyarakatnya tergantung pada tenaga surya, listrik masih belum masuk di beberapa wilayah. Saat itu masyarakat memilih menggunakan diesel untuk menikmati TV dan isi daya handphone yang mereka miliki selama kurang lebih 4 jam tiap hari, pukul 6 sampai 10 malam, sedangkan mereka juga masih menggunakan panel surya yang disalurkan ke lampu tenaga surya untuk keperluan penerangan. Setelah daya habis, ya sudah, kembali tidur.
Berdasarkan data Indeks Pembangunan TIK Tahun 2016 di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 11 negara dengan nilai 4,34 (skala 1-10), di bawah negara Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura yang menjadi pemimpin dengan nilai 7,95.Â
Indonesia hanya unggul dari negara Kamboja, Timor Leste, Myanmar, dan Laos. Memang, dibandingkan negara Singapura Indonesia memiliki luas wilayah yang jauh lebih besar sehingga ada rasa kewajaran untuk ketertinggalan tersebut.
Terlepas dari data tersebut, masih banyak sekali daerah di luar Pulau Jawa yang perlu dibangun infrastrukturnya secara masif dan berkala. Daerah-daerah tersebut masih belum merasakan gegap gempita listrik dan teknologi seperti kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, dan banyak kota lain.
Padahal menurut blueprint program pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo menargetkan tahun 2025 Indonesia menjadi pemimpin ekonomi digital dan raksasa di Asia Tenggara. Indonesia memang sukses dalam e-commercedunia dan memiliki prospek cerah ke depan. Menurut Tempo.co, nilai e-commerceIndonesia tahun 2017 mencapai US$ 1,7 miliar dan diproyeksikan pada tahun 2025 meningkat menjadi US$ 46 miliar.Â
Namun itu semua masih berpusat di Jawa dan Sumatra, ketimpangan masih tinggi dan belum merata di daerah-daerah tertinggal. Bagaimana untuk berpartisipasi dalam e-commerce kalau infrastruktur listrik masih belum mereka nikmati.
Sehingga upaya pemerintah mengalihkan subsidi listrik untuk pembangunan infrastruktur listrik merupakan upaya yang patut diapresiasi. Kebutuhan subsidi listrik tahun 2017 dialokasikan Rp 44,9 Triliun atau menurun dari tahun 2016 sebesar Rp 55,65 Triliun.Â
Penghematan ini menurut pemerintah akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur salah satunya jaringan listrik. Melalui hadirnya listrik, inovasi teknologi dan informasi akan cepat masuk. Internet, e-commerce, e-learning, e-goverment,dan inovasi-inovasi teknologi lain menjadi hal yang terjangkau dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
