HIGHLIGHT

Menuju Militer Profesional: Potret Pemikiran Prof. Dr. Jahja A. Muhaimin

20 Juni 2010 08:58:00 Dibaca :

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar
rizky_mardhatillah@yahoo.co.id


A. Pendahuluan

Gagasan mengenai militer yang profesional dan lepas dari aktivitas-aktivitas politik telah mengemuka sejak akhir era Orde Baru. Sejak doktrin dwifungsi ABRI didaulatkan oleh rejim Orde Baru, Indonesia selalu dirundung masalah dominasi militer dalam politik. Padahal, prasyarat sebuah negara yang demokratis –setidaknya menurut Huntington (1993)— adalah bebasnya politik dari intervensi-intervensi militer.

Karena adanya tuntutan sebuah proses politik yang demokratis dan bebas dari intervensi militer tersebut, posisi militer harus diterjemahkan secara tepat. Meminjam bahasa Huntington (1968), militer tidak boleh mendapatkan posisi yang kuat sebagai praetorian guard atau penjaga stabilitas rejim, karena rawan disalahgunakan fungsi-fungsinya oleh tindakan-tindakan personal. Dengan kata lain, militer yang memiliki peran besar dalam politik cenderung selaras dengan kediktatoran dan personalisme politik.

Hal itu pula yang coba dibahas oleh Prof. Dr. Jahja A. Muhaimin, guru besar Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada dalam pidato guru besarnya yang diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul “Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Pembinaan Pertahanan Indonesia” (Tiara Wacana, 2008).

Prof. Dr. Jahja A. Muhaimin adalah guru besar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan gelar Sarjana Lengkap di FISIPOL UGM, 1971, dan menamatkan gelar doktornya di Massachussets Institute of Technology, dengan konsentrasi pembangunan politik. Selepas meraih gelar Doktor, beliau mengabdikan ilmunya untuk almamater beliau, Universitas Gadjah Mada. Selain aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, beliau juga pernah menjabat dekan FISIPOL UGM (1994-1996), Atase Pendidikan di Amerika Serikat, (1996-1999), dan Menteri Pendidikan Nasional RI (2000-2001).

Sebagai seorang pakar di bidang militer dan keamanan, Prof Jahja Muhaimin memang memiliki basis data dan argumen ilmiah yang kuat dalam memotret persoalan militer dan pertahanan Indonesia. Dengan buku tersebut, Prof. Jahja seakan ingin mengatakan kepada kita bahwa persoalan pertahanan, militer, atau keamanan bukan semata tanggung jawab elit politik, tetapi juga tanggung jawab masyarakat sipil dan akademik Indonesia.

B. Idealisasi Tata Hubungan Sipil-Militer

Pada buku “Bambu Runcing dan Mesiu”, Prof. Jahja mengidealkan hubungan sipil-militer dalam kerangka hubungan yang demokratis. Dalam artian, hubungan sipil-militer yang dikehendaki oleh Prof. Jahja adalah berjalannya kontrol sipil di atas militer dan terciptanya sebuah profesionalisme militer di Indonesia.

Prof. Jahja memulai argumennya dengan menganalisis TNI sebelum reformasi. Pada tulisan yang dicuplik dari intisari pembahasan skripsi beliau tersebut, Prof. Jahja mengawali bahasan dengan mengemukakan sejarah dinamika hubungan TNI dan politik, sejak era Soekarno hingga dwifungsi ABRI era Soeharto. Dinamika yang kadang juga membawa friksi-friksi internal tersebut memberikan gambaran, betapa gagasan untuk menjadikan militer yang profesional menemui banyak kendala politik.

Sebagai contoh, pada era 1950-1959, Indonesia menghadapi tantangan perebutan pengaruh antara TNI dengan parlemen dan presiden. Pada masa yang kerap disebut sebagai demokrasi liberal tersebut, beberapa kali terjadi benturan kepentingan antara entitas militer dan entitas sipil. Tragedi 17 Oktober 1952, misalnya, yang diawali karena adanya kesalahpahaman antara politisi di DPR, Presiden Soekarno, dan kubu Angkatan Perang di bawah AH. Nasution dan TB. Simatupang (Ricklefs, 1991: 369). Pada waktu itu, militer mengerahkan massa untuk demonstrasi dan mengarahkan senjata ke arah istana Presiden yang kemudian diakhiri dengan pengunduran diri TB Simatupang dan AH Nasution dari jajaran petinggi militer.

Rejim orde lama mengawali masuknya militer dalam politik Indonesia secara lebih kuat. Kapasitas Soekarno sebagai “Panglima Besar Revolusi” memungkinkan adanya peran-peran politik yang dilakukan oleh militer. Apalagi, era ini ditandai oleh dua peristiwa penting, yaitu konfrontasi dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat. Militer tidak saja berperan dalam menjaga keamanan dan menjalankan misi pembebasan, tetapi juga memiliki saham dalam pelaksanaan pembangunan. Alhasil, militer kian menancapkan pengaruh di sekeliling Presiden Sukarno. Hal ini yang nantinya menjadi penyebab maraknya bisnis yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI.

Peristiwa G30S menandai era baru hubungan sipil-militer yang lebih bertipe prateorianistik. Militer bukan hanya tampil di sekeliling kekuasaan, tetapi merekalah yang membangun konstruksi kekuasaan Orde Baru. Tampilnya Soeharto sebagai pemimpin politik tak lepas dari kerja-kerja simultan militer yang memaksa Presiden Sukarno untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden. Adanya Supersemar yang sampai sekarang masih belum mengalami kejelasan status dan posisi naskah autentiknya, atau pidato Nawaksara yang ditolak oleh MPRS menjadi bukti bahwa adanya peran militer dalam agenda politik Indonesia saat itu.

Bahkan, pasca-1966, militer menancapkan dominasi yang begitu kuat dalam politik Indonesia. Selain mendapatkan kursi di parlemen (DPR/MPR), memiliki jatah menteri, ABRI juga berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pembangunan. Doktrin dwifungsi ABRI menjadi dalil bagi ABRI untuk melakukan kontrol atas aktivitas-aktivitas sipil yang dinilai mengganggu stabilitas keamanan negara. Pendek kata, pada era Soeharto, militer adalah tulang punggung rejim yang menjaga eksistensi dari hegemoni Soeharto sebagai pemimpin tunggal selama 32 tahun.

Era reformasi tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan. Hal ini yang kemudian dipotret oleh Prof. Jahja dalam konteks hubungan sipil-militer pasca-reformasi. Momentum reformasi menjadikan peluang bagi para democratizers –meminjam terminologi transisi demokrasi— untuk mengembalikan daulat sipil atas militer. Sehingga, pasca-1998 dimulai upaya sistematis untuk melakukan reformasi TNI.

Akan tetapi, tentu saja persoalan mereformasi hubungan sipil-militer ini mengalami kendala-kendala. Pratiknya, Juoro dan Samego (1999: 249) dan Muhaimin (2008) menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi dalam urusan mengembalikan daulat sipil atas militer ini adalah dalam soal budaya politik dan sejarah bangsa yang kadung menempatkan militer dalam posisi sangat strategis. Dari sisi budaya politik, adanya dominasi dapat dipahami sebagai sebuah implikasi dari peran-peran militer dalam menghadapi agresi Belanda pada saat era revolusi kemerdekaan. Sehingga, muncul fenomena “bapakisme” dalam militer Indonesia, yaitu budaya patrimonial antartentara di divisi tertentu yang menyebabkan sikap saling-melindungi ketika tentara yang bersangkutan tampil di jabatan publik tertentu. Hal ini terjadi pada Soeharto ketika menjabat.

Sementara itu, dari sisi sejarah, adanya peran sentral dari tentara dalam perjuangan kemerdekaan menyebabkan tentara merasa memiliki hak untuk tampil dalam pembuatan keputusan. Terlebih lagi, ketika terjadi beberapa turbulensi politik yang disebabkan oleh konflik antara elit-elit sipil yang mengakibatkan instabilitas politik seperti dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Hal-hal tersebut, ditambah dengan budaya politik yang patrimonialistik di tubuh militer, mengakibatkan militer memiliki saham yang kuat untuk tampil di pentas politik Indonesia.

Tantangan ini menyebabkan agenda-agenda memperbaiki hubungan sipil-militer di Indonesia menjadi sedikit lebih berat. Persoalan hubungan sipil-militer bukan hanya soal bagaimana mengatur agar supremasi sipil ditegakkan di atas kekuatan militer, tetapi juga bagaimana membina agenda pertahanan Indonesia agar tidak menjadi militeristik. Sehingga, tantangan reformasi militer perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif dan hati-hati agar tidak kontraproduktif dengan agenda pertahanan dan keamanan Indonesia.

C. Agenda Pembinaan Pertahanan Indonesia

Atas dasar itulah Prof. Jahja Muhaimin mencoba untuk memberi dasar konstruksi berpikir bagi pembangunan agenda pembinaan pertahanan Indonesia. Salah satu hal menarik yang coba dibangun oleh Prof. Jahja adalah paradigma bahwa pertahanan bukan hanya tugas dari korps militer saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat sipil

Dalam pandangan Prof. Jahja Muhaimin, ada empat agenda strategis pembinaan pertahanan Indonesia.

Pertama, sistem komando teritorial (Koter) dalam kaitannya dengan tingkat dan jenis ancaman serta persoalan intelijen perlu dikaji kembali. Hal ini penting mengingat persepsi ancaman pasca-Perang Dingin telah mengalami pergeseran dan perlu revitalisasi peran TNI untuk menyikapinya. Secara lebih spesifik, keberadaan intelijen yang mampu memantau level awal dari ancaman tersebut menjadi sangat penting. Ini yang dikupas secara tajam oleh Prof. Jahja Muhaimin.

Kedua, wacana anggaran belanja pertahanan Indonesia perlu dipikirkan secara lebih dalam. Salah persepsi mengenai anggaran TNI yang dikhwatirkan dapat membangun kembali praetorianisme harus diubah, agar logika militer dan logika pertahanan menjadi dapat dipisahkan. Anggaran yang kecil akan berimplikasi pada ketidaksiapan sistem pertahanan merespons ancaman. Hal lain yang juga akan terdampak adalah masalah bisnis dalam TNI yang mengakar sejak Orde Lama. Ini juga implikasi dari anggaran pertahanan kita.

Ketiga, perlunya menyempurnakan alat utama sistem persenjataan TNI guna menentukan postur pertahanan negara. Sistem persenjataan yang usang tentu akan kontraproduktif dengan strategi pertahanan RI dalam merespons ancaman dari luar. Penyempurnaan alat utama sistem persenjataan ini tentu saja memerlukan pendanaan yang cukup besar di sektor research & development serta pelatihan tentara dalam menghadapi ancaman yang ada, bukan dalam pengeluaran-pengeluaran rutin tentara.

Keempat, perlunya pengembangan potensi masyarakat sipil di bidang pertahanan dan keamanan nasional, baik pada kalangan dunia usaha, masyarakat epistemik, maupun kalangan perguruan tinggi. Dunia usaha akan sangat terdampak pada stabilitas keamanan yang ada sehingga perlu memberikan kontribusi di level pertahanan negara. Sementara itu, kelompok kajian strategis yang disebut oleh Prof. Jahja sebagai “komunitas epistemik” serta kalangan akademik berperan dalam mengkaji kemungkinan-kemungkinan dalam mengefektifkan pertahanan Indonesia.

Dengan empat agenda strategis pembinaan pertahanan Indonesia ini, menjadi sangat relevan bagi kita untuk meramu kembali agenda reformasi hubungan sipil-militer yang lebih demokratis. Adanya pembinaan pertahanan ini setidaknya mengimplikasikan dua hal penting dalam hubungan sipil-militer.

Pertama, militer difungsikan benar-benar dalam hal-hal yang bersifat pertahanan dan dipisahkan dari pengambilan keputusan yang sifatnya politis. Dalam artian, urusan militer adalah urusan merespons ancaman yang datang.

Kedua, fungsi sipil adalah melakukan pengkajian dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk merespons ancaman dan mengatur stabilitas keamanan yang ada. Sehingga, formasi hubungan menjadi jelas: militer adalah “eksekutor lapangan” dari kebijakan yang diambil oleh sipil dan pengaturan keamanan menjadi tanggung jawab entitas sipil. Agar tidak terlalu politis, masyarakat akademik dan komunitas epistemik menjadi pilar penting dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Hal-hal tersebut menjadi pokok pikiran dari Prof. Jahja A. Muhaimin dalam memotret hubungan sipil dan militer di Indonesia. Persoalannya, relevankah pemikiran tersebut dalam merespons tantangan-tantangan politik yang ada? Bagaimana kaitannya dengan proses demokratisasi yang berjalan? Hal-hal tersebut menjadi penting untuk dianalisis dalam perspektif komparatif.

D. Gagasan Hubungan Sipil-Militer: Perspektif Komparatif

Potret pemikiran Jahja Muhaimin dalam kasus Indonesia tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kasus negara lain. Tantangan di Amerika Latin, yang memiliki ciri khas militer yang begitu dominan sebagai pengatur hal-hal keamanan juga memiliki catatan dan langkah yang relatif serupa. Linz dan Stepan (1996) atau Rial (1996) memotret hal ini dalam perspektif transisi menuju demokrasi.

Pada kasus kedikatoran di Uruguay, Brazil, atau Argentina, kehadiran junta militer menjadi problema serius. Kehadiran militer sebagai penguasa melambangkan sebuah model pemerintahan yang tidak hanya otoriter, tetapi juga memberi porsi yang sangat berlebihan bagi militer untuk mengontrol sipil. Jika di Indonesia rejim yang berkuasa adalah rejim developmentalis represif –meminjam istilah Herbert Feith (1981)— di Amerika Latin junta militer menjadikan keamanan sebagai tulang punggung politik. Hal ini kemudian problematis ketika dihadapkan pada isu hak asasi manusia atau sejenisnya.

Rial (1996) mencoba untuk menawarkan model kontrol politik terhadap angkatan bersenjata. Persoalannya terdapat pada siapa yang mengontrol militer. Pada beberapa kasus, kecuali Argentina, kontrol terhadap militer diletakkan di pundak Departemen Pertahanan. Maka, saran Rial yang paling utama adalah menempatkan entitas sipil sebagai pemegang komando di Departemen pertahanan. Berkaca pada kasus Amerika Latin, elit sipil harus benar-benar serius dalam menangani kontrol politik ini.

Sementara itu, dalam perspektif transisi, Linz dan Stepan (1996) mencermati adanya problem konsolidasi demokrasi yang harus diselesaikan ketika sebuah rejim otoriter turun. Salah satu bentuk dari penyelesaian konsolidasi demokrasi tersebut adalah melalui penempatan militer secara tepat. Dalam konteks ini, Linz dan Stepan juga menggagas perlunya penempatan aktor sipil pada pemegang urusan militer, dalam hal ini Departemen Pertahanan.

Pengalaman Uruguay, misalnya, yang dipotret oleh Linz dan Stepan, mencirikan adanya hal-hal yang problematis dari tubuh militer seperti anggaran yang besar dan krisis eksistensi karena tidak ada ancaman eksternal yang diurusi. Akibatnya, anggaran yang besar tersebut menyebabkan terlampau besarnya peran dan posisi militer dalam politik. Sehingga, mereka memandang bahwa konsolidasi demokrais akan sangat penting dilakukan dengan mereposisi peran militer secara tepat dan demokratis.

Pengalaman-pengalaman yang bersifat transisi tersebut dijelaskan pula oleh Pratiknya, Juoro, dan Samego (1999: 259) dalam perspektif kebijakan publik di era BJ. Habibie. Menurut mereka, ABRI harus profesional dan bermanfaat bagi negara. Doktrin dwifungsi kemudian harus diterjemahkan kembali sebagai komitmen dan partisipasi ABRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendapat ini sangat menekankan perlunya pemisahan ABRI dari politik, tetapi juga diiringi dengan revitalisasi dan reformasi di tubuh ABRI itu sendiri.

E. Catatan Positif Pemikiran Prof. Dr. Jahja A. Muhaimin

Lantas, jika dibandingkan, bagaimana relevansi pemikiran Jahja Muhaimin dalam mengatasi persoalan militerisme yang begitu kuat? Selain Ada dua unit analisis yang dapat digunakan dalam konteks ini.

Pertama, pemikiran Prof. Jahja Muhaimin secara lugas dapat merangkai kerangka berpikir yang lebih luas mengenai pertahanan Indonesia tanpa harus membenturkannya dengan pola hubungan sipil dan militer yang demokratis. Linz dan Stepan (1996), Rial (1996). Atau Pratiknya, Juoro dan Samego (1999) sangat berkonsentrasi pada proses pemisahan entitas militer dari sipil, tetapi mereka tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana membangun paradigma pertahanan pasca-Transisi. Konsepsi mereka lebih diarahkan pada persoalan “bagaimana mendemokratiskan entitas militer” dan fokusnya diarahkan pada profesionalisme militer.

Sementara itu, pemikiran Jahja A. Muhaimin lebih terperinci dan fokus bagaimana merekonstruksi paradigma pertahanan Indonesia yang tidak hanya demokratis, tetapi juga tanggap dalam merespons ancaman-ancaman yang ada. Karena itulah Prof. Jahja Muhaimin menempatkan peran strategis masyarakat akademik dalam agenda-agendanya.

Kedua, pendekatan Jahja Muhaimin lebih cenderung menggabungkan dua perspektif dalam memahami pertahanan Indonesia: masyarakat sipil dan militer. Terkadang, problem yang dihadapi dalam proses konsolidasi demokrasi adalah bagaimana membuat demokrasi tidak kontraproduktif ketika dihadapkan dengan masalah keamanan dan stabilitas eksternal. Problem ini, menurut Prof. Jahja, terjadi ketika paradigma pertahanan nasional tidak direvitalisasi dan masih bertipe sangat militeristik.

Sebab itu, kalangan masyarakat sipil perlu dimasukkan dalam agenda pertahanan. Meminjam bahasa Suharko (2004), masyarakat sipil adalah entitas yang sangat berperan dalam proses-proses demokrasi. Keunggulan masyarakat sipil adalah mampu berperan secara lebih luwes di tataran akar rumput. Gagasan Jahja Muhaimin yang patut disoroti adalah bagaimana agar kelompok masyarakat sipil ini tidak hanya melakukan fungsi-fungsi strategisnya sebagai kontrol politik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi gagasan dan pemikiran untuk pertahanan Indonesia secara lebih konstruktif. Ini yang menjadi catatan positif sehingga demokrasi dan strategi tidak berbenturan satu sama lain.

Dengan dua keunggulan tersebut, pemikiran Jahja Muhaimin akan menjadi sangat relevan dengan konteks kekinian. Di satu sisi, kita dapat terus mengawal proses demokratisasi tanpa harus diiringi rasa takut akan kembalinya militer sebagai penjaga stabilitas dan keamanan. Di sisi lain, persoalan persoalan pertahanan Indonesia juga dapat berjalan secara serius tanpa harus terkendala oleh problem-problem internal. Sehingga, sinergisasi menjadi kunci pembuka dialog antara pola hubungan sipil dan militer yang demokratis.

F. Kesimpulan

Dengan demikian, gagasan Jahja Muhaimin akan sangat relevan bagi pemikiran mengenai model hubungan sipil-militer ke depan. Pola hubungan sipil-militer yang selama satu decade terakhir menjadi perdebatan tajam, terutama di tengah maraknya isu sekuritisasi dan terorisme, akan menemui jalan tengahnya dengan pemikiran Prof. Jahja A. Muhaimin ini. Terlebih, Prof. Jahja Muhaimin adalah intelektual yang lahir dan besar di Indonesia (Universitas Gadjah Mada), sehingga basis pemikirannya tentu merupakan buah kajian reflektif mengenai kondisi aktual Indonesia.

Relevansi tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan sederhana: hubungan sipil dan militer pasca-transisi harus dikerangkai oleh model hubungan yang sinergis dan demokratis. Untuk itu, buku “Bambu Runcing dan Mesiu: Agenda Pembinaan Pertahanan Indonesia” menjadi sangat relevan untuk diperdebatkan dan diimplementasikan dalam kebijakan publik di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Referensi Primer

Muhaimin, Jahja A. Bambu Runcing dan Mesiu: Agenda Pembinaan Pertahanan Indonesia (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

Referensi Sekunder

Feith, Herbert. 1980. "Rezim-rezim Developmentalis Represif di Asia: Kekuatan Lama, Kerawanan Baru", Prisma,11 (November).

Huntington, Samuel P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1993).

__________________. The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 1957).

__________________. “Mereformasi Hubungan Sipil-Militer” dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner. Hubungan Sipil-Militer dan Demokrasi penterjemah Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: RajaGrafindo, 2000).

Linz, Juan J. dan Alfred Stepan. Problem of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe (Baltimore: John Hopkins University, 1996).

Muhaimin, Jahja A. Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982, cetakan kedua).

Pratiknya, Ahmad Watik, Umar Juoro dan Indria Samego. Pandangan dan Langkah Reformasi BJ. Habibie (Jakarta: Rajawali Press, 1999).

Rial, Juan. “Tentara dan Masyarakat Sipil di Amerika Latin” dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner. Hubungan Sipil-Militer dan Demokrasi penterjemah Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: RajaGrafindo, 2000).

Ricklefs, M. C. Sejarah Indonesia Modern penterjemah Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).

Suharko. “NGO, Masyarakat Sipil, dan Demokrasi: Kritik atas Pandangan Liberal” dalam Eric Hiariej, Ucu Martanto, dan Ahmad Musyaddad. Politik Transisi Pasca-Soeharto (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2004).

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

/rizky.mardhatillah

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. Lahir di Banjarmasin, 25 Juni 1990. Sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa semester IV Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. Meminati isu-isu ekonomi politik internasional dan perbandingan politik. Saat ini aktif menulis lepas di pelbagai media massa: Republika Yogyakarta, SINDO, Banjarmasin Post, dan Radar Banjarmasin. Silakan hubungi rizky_mardhatillah@yahoo.co.id untuk korespondensi. Terima kasih.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?