Agus HY, sebelum pilada Jakarta putaran pertama di 15 Februari 2015, pernah mengulik soal inkonsistensi ini, di salah satu debat. Â Sebenarnya pertanyaan itu cenderung diajukan ke Sandiaga Uno. Bermula dari Sandiaga yang telah berupayacukup lama untuk jadi calon gubernur. Tetapi, pada akhirnya Sandi tunduk pada partai untuk memberikan kursi calon gubernur kepada Anies. Menurut ada kepentingan yang lebih besar terkait inkonsistensinya itu.
Masalah inskonsistensi ini tidak hanya ‘domain’ Sandiaga. Anies ternyata jauh lebih inkonsisten dibanding Sandiaga.
Kisahnya tentunya bisa dilihat mulai ketika Anies mengikuti konvensi calon presiden Partai di 2014. Dengan semangat Anies menyerang cara blusukan Jokowi, semasa jadi gubernur, sebagai bentuk pencitraan. Tidak ada gunanya pencitraan kalau tidak ada hasilnya. Kurang lebih begitu ucapannya. Bahkan Anies pernah menyatakan Jokowi jangan jadi manusia setengah dewa karena tidak menerima kritik.
Pasca gagal di konvensi Demokrat, ketika Jokowi diajukan PDIP menjadi calon presiden, Anies dengan sigap ikut tim kampanye Jokowi. Anies menjadi juru bicara. Anies memainkan fungsinya. Dia menyerang lawan Jokowi, yakni Prabowo. Anies mengatakan kelompok lawan dikelilingi para mafia.
Hari berlalu, tibalah pilkada DKI. Anies di menit-menit terakhir muncul sebagai calon gubernur. Anies diusung Prabowo. Seperti menjilat ludah sendiri, Anies memuji-muji Prabowo. Bahkan, kata Anies, Prabowo itu baik hati. Prabowo mau memaafkan dirinya.
Dalam perjalanannya, dalam upaya memenangkan posisi Jakarta 1, Anies pun harus melakukan kunjungan ke kelompok yang dia cap dulu sebagai intoleran. Semua nilai-nilai yang dulu dianutnya lewat Indonesia Mengajar, Gerakan Turun Tangan dan semboyan Tenun Kebangsaan, tergadai sudah. Sebuah cerita tentang inkonsistensi yang sangat banal.
Cerita inkonistensinya ini masih bisa dijabarkan lagi. Banyak jabarannya. Â Soal penggusuran misalnya. Awalnya Anies menolak total penggusuran. Kemudian dia berubah. Dalam satu kesempatan Anies mengatakan bahwa masalah penggusuran seharusnya diupayakan lewat dialog. Jadi, pada intinya Anies setuju saja soal penggusuran. Cuma menurutnya yang dilakukan oleh Pemda Jakarta kurang tepat karena kurang berdialog dengan warga yang terdampak.
“Gini, intinya adalah semua hal-hal yang bersifat penggusuran, penggeseran atau relokasi harus dilakukan dengan dialog, sehingga semua pihak bisa menerima," ucap Anies di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2016), ketika menyerahkan LHKPN.
Di lain waktu, ada kisah soal rumah tanpa uang muka untuk penduduk miskin Jakarta. Lagi-lagi, Anies inkonsisten. Karena mungkin sadar jika program itu tidak mungkin, ucapannya berubah lagi. Dalam waktu yang tidak lama, Anies mengatakan bahwa bukan tanpa uang muka, tetapi menabung dulu untuk uang muka. Artinya sama saja ada uang muka. Terakhir, tim pemenangnya mengatakan jika uang muka itu akan ditanggung pemerintah Jakarta. Entah nanti akan berubah lagi, hanya Anies yang tahu.
Isu reklamasi, sama saja
Terkait isu reklamasi Teluk Jakarta, Anies secara tegas menolak. Di beberapa kesempatan pesan yang sama disampaikan Anies dan Sandi. "Kita sudah putuskan, satu-satunya pasangan calon yang mau menghentikan reklamasi," kata Sandiaga di Posko Melawai, Jl. Melawai Raya, Jakarta Selatan Kamis (10/11/2016) lalu. Anies dan Sandi kembali mengulang pernyataannya pada acara Live Chat dengan pembaca detik.com di gedung Aldevco, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).
