Rinsan Tobing
Rinsan Tobing Konsultan

Menulis, hanya untuk membiarkan kegelisahan mengalir....

Selanjutnya

Tutup

Jakarta headline

Bukan Perang Melawan Rakyat

6 September 2017   20:10 Diperbarui: 11 September 2017   15:21 4944 7 1
Bukan Perang Melawan Rakyat
Foto: nasional.kompas.com

Untuk kedua kalinya, penulis mengguratkan tulisan untuk menanggapi artikel yang ditulis Franz Magnis Suseno. Kali pertama terkait hukuman matiKali kedua ini terkait artikel beliau berjudul Perang Melawan Rakyat? dalam rubrik opini di Kompas cetak edisi hari ini, Rabu 6 September 2017. Artikel itu secara umum mengenai ketidaksetujuan Franz Magnis Suseno terkait pelarangan penggunaan jalan Rasuna Said dan Sudirman bagi sepeda motor pada jam kerja. Seperti yang diwacanakan oleh pemerintah DKI Jakarta. 

Dalam argumentasinya secara sederhana bisa digambarkan bahwa karena rakyat memiliki motor dan membayar pajak, maka tidak selayaknya pelarangan itu dilakukan. Karena sepeda motor adalah lambang kebebasan dan juga lambang keberhasilan dari warga Jakarta dalam bertarung dan memperjuangkan hidupnya. Pertama yang menggelitik penulis untuk membuat tulisan ini adalah bahwa tulisan tersebut adalah tulisan yang sama dengan tulisan sepuluh tahun yang lalu di Kompas Cetak dan juga rubrik opini. 

Sepuluh tahun dengan ulasan dan alasan yang sama untuk menolak wacana pelarangan sepeda motor di bilangan Jalan Rasuna Said dan Sudirman rasanya kurang pas. Bukankah di Jakarta dalam sehari banyak sekali terjadi perubahan. Apalagi dalam sepuluh tahun. Artinya kondisi yang dulu dan yang sekarang sudah sangat jauh berbeda. Coba kita lihat beberapa statistiknya. 

Berdasarkan Dokumen Statistik Transportasi yang dikeluarkan pada 2015 menggambarkan data jumlah sepeda motor tahun 2010 hingga 2014 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 10,54%. Pada tahun 2010 jumlah sepeda motor-yang mendominasi kendaraan bermotor di Jakarta dengan persentase 74,66%-berjumlah 8,7 juta. Pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 13,08 juta kendaraan. Dengan pertumbuhan 10,54% per tahun, maka secara kasar jumlah kendaraan pada 2007 berkisar 6,27 juta dan pada 2017 berkisar 20, 19 juta kendaraan. 

Dari sisi ini saja bisa dibayangkan bahwa kepadatan yang ditimbulkan sudah sedemikian mengkhawatirkan. Setidaknya dengan bertambahnya sepeda motor lebih dari dua kali lipat, maka okupasi luas jalan juga bertambah drastis. Dalam konteks pelarangan ini selalu memang terjadi dikotomi. 

Para pesepeda motor mengatakan bahwa yang mengakibatkan macet adalah mobil. Sementara para pengendara mobil mengatakan bahwa yang menyebabkan macet adalah pesepeda motor. Dari segi jumlah, mari kita bandingkan. Dengan perbandingan 1 berbanding 4, maka secara relatif jumlah motor lebih banyak daripada mobil dalam hal okupasi luas jalan. Jumlah mobil pada tahun 2017 mencapai 4,2 juta kendaraan. Jadi 1 mobil berbanding dengan kurang lebih 5 motor. Lima motor relatif memiliki keluasan lahan jalan yang lebih dari pada 1 mobil. Basis ini bisa digunakan untuk kebijakan pengurangan motor, meskipun masih sangat dapat diperbedatkan. 

Layanan Publik Adil Bagi Semua

Pemerintah dalam kerangka pelayanan publiknya tentunya memiliki diskresi untuk setiap masyarakat, baik masyarakat kaya maupun masyarakat miskin dalam penggunaan barang-barang publik seperti jalan raya. 

Meskipun dalam kenyataannya, pengguna sepeda motor selalu diistimewakan, setidaknya dalam sebuah kejadian kecelakaan antara mobil dan sepeda motor. Sepeda motor selalu 'dimenangkan' karena dikotomi kaya miskin, kuat lemah serta orang besar orang miskin itu. 

Pelayanan publik yang sama dalam artian kebutuhan para pengguna mobil dan pengguna sepeda motor harus diperhatikan. Terkait ini, Ahok pernah menggunakan frasa yang berbunyi 'saya tidak berpihak'. Ini dimaknai pemerintah DKI Jakarta harus memperhatikan kebutuhan masing-masing masyarakat. Tidak hanya kelompok miskin, tetapi juga kelompok kaya. 

Dalam pemahaman pelayanan yang sama tersebut, pemerintah DKI telah melakukan berbagai kebijakan terkait kendaraan bermotor ini baik bagi mobil maupun sepeda motor. Kebijakan mobil berpenumpang tiga pernah dilakukan selama13 tahun. Dimulai pada Desember 2003 oleh Sutioso dan diakhiri pada April 2016 oleh Ahok. Pengakhiran kebijakan ini karena terjadi dampak kemanusiaan yang menyedihkan, perjokian. 

Penggantinya kebijakan ganjil genap. Upaya ini dipastikan mengurangi kendaraan mobil hingga setidaknya 50%. Artinya sudah ada kebijakan untuk mobil. Bahkan pemerintah DKI juga telah mewacanakan bahwa setiap pemilik mobil harus memastikan ada garasi untuk setiap mobil yang dimiliki. Mobil tidak boleh mengokupasi jalan lingkungan, apalagi jalan raya. Ini termasuk kendaraan umum yang banyak diparkirkan di pinggir jalan. Kebijakan disinsentif bagi mobil juga diberlakukan dengan penggunaan tarif parkir yang lebih mahal dibandingkan sepeda motor. 

Jadi, tidak tepat jika dikatakan bahwa pemerintah lebih cenderung menganakemaskan pemilik mobil. Pemerintah tidak adil? Bukan pemerintah tidak adil, tetapi tuntutan perkembangan kota metropolitan begitu adanya. 

Bahwa kedua kendaraan itu dibatasi penggunaannya dengan instrumen yang berbeda sesuai dengan manfaatnya bagi pemerintah. Manfaat pajak juga menjadi pertimbangan karena jumlah pajak kendaraan mobil jauh lebih besar daripada jumlah pajak kendaraan bermotor. Di samping faktor keamanan, dimana jika terjadi kecelakaan maka pemerintah juga yang akan disalahkan. Sementara Franz berargumen, biar saja rakyat memutuskan mengambil risiko tertabrak. Agak miris membacanya. Rakyat tidak boleh dikasih pilihan yang merugikan dirinya sendiri, apalagi berpotensi merugikan orang lain. 

Terlebih lagi, perkembangan kota dengan pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun urbanisasi menimbulkan persoalan lain. Kebutuhan akan mobilitas memang menuntut alat transportasi yang layak dan mumpuni. Tetapi tidak bisa juga dipungkiri, karena jumlah kendaraan pribadi yang banyak, pergerakan transportasi publik berbasis jalan raya seperti Transjakarta juga mengalami kendala akibat kemacetan. 

Jumlah bus ditambah tidak juga memberikan dampak, akan terjadi penumpukan dijalur Transjakarta, karena kemacetan yang sudah tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, pengurangan kendaraan motor pada wilayah tertentu menjadi sebuah keharusan. 

Pengurangan melalui pelarangan sepeda motor di Jakarta menjadi sebuah kebutuhan. Soal memiliki kendaraan bermotor tidak perlu dikaitkan dengan kebebasan dan perjuangan, seperti yang disampaikan Franz. Tidak berlaku juga, saya bayar maka saya bebas melakukan apa saja. 

Bahwa pelaksanaan pelayanan publik bagi semua pengguna jalan raya diharapkan adil. Tetapi, jika semuanya menggunakan kendaraan publik, maka dikotomi antara orang kaya miskin, kuat lemah tidak ada lagi. Terlebih lagi, waktu yang terpakai akan lebih singkat karena kemacetan yang berkurang dan lancar jayanya transportasi publik di jalan raya. 

Ini soal Membangun Layanan Publik Mumpuni

Dengan demikian upaya pelarangan motor di jalan protokol bukanlah perang melawan rakyat seperti yang disampaikan Franz Magnis Suseno, meskipun judulnya diakhiri tanda tanya. Itu sebuah tuntuan yang muncul dari perkembangan kota besar seperti Jakarta. Penyediaan ruang yang lebih luas juga bagi kendaraan publik. Pelaksanaan harus adil. Ada kebijakan untuk mobil dan ada juga untuk kendaraan bermotor. 

Jika mengidentikkan motor dengan perjuangan dan kebebasan sehingga tidak bisa dikurangi bahkan dilarang, menurut hemat penulis, ada kesalahan pemahaman dalam konteks yang lebih besar yakni pelayanan publik bagi semua masyarakat dan tuntutan perkembangan kota besar. 

Jika Jakarta akan menjadi kota maju dalam pengertian maju dalam berbagai aspek termasuk transportasinya, maka berikanlah ruang-ruang bagi transportasi publik. Transportasi publik yang sekarang ada masih terseok-seok di jalur-jalur yang dilewati kendaraan pribadi baik motor dan juga mobil. 

Pelarangan motor dibeberapa sudut Jakarta secara tegas bukanlah perang melawan rakyat. Tetapi upaya memperbaiki keadaan yang memang tidak selalu menyenangkan semua orang. Sebagian harus berkorban. Mungkin mengorbankan keinginan dan gaya hidup yang tidak selalu bisa diterima perkembangan kota. 

Sebagai seorang pengguna setia Transjakarta dan juga tidak memiliki motor dan mobil, penulis telah berusaha berkontribusi sedikit bagi ruang yang lebih luas untuk transportasi publik. Perlahan tapi pasti, mudah-mudahan orang Jakarta merasa lebih 'bergaya' dengan naik transportasi publik. 

Apakah setelah transportasi publik mumpuni dulu baru pengurangan? Justru, karena kebutuhan penataan transportasi publik yang mumpuni, maka kendaraan bermotor harus dikurangi. Tindakan antaranya melarang sepeda motor di jalan protokol. Jadi, ini bukan perang melawan rakyat. Ini hanya upaya menuju transportasi publik yang lebih mumpuni.