Bahkan, saham PT Modern Putra Indonesia yg kini menjadi PT Modern Internasional,tbk (MDRN), sebuah Perusahaan milik Keluarga Honoris, sang pemegang merk usaha 711 di Indonesia, pernah mencatatkan harga penjualan saham tertingginya (all time high) pada Juni 2013 di angka Rp.1,090 per lembar. Ironisnya, kurang dari 4 tahun, Maret 2017 lalu, harga saham MDRN menukik tajam hingga hanya senilai Rp.54 per lembar. Terlebih parah karena 80% bisnis MDRN bergantung pada operasional 711 yang menjelang penutupannya, disinyalir hanya membukukan margin sebesar 1-2% dari total revenue/omset.
Penunggakan pajak, liabilities yg membengkak serta pungutan2 baik yg resmi maupun liar kemudian menambah berat beban operasional usaha 711 di Indonesia.
Awal kemunculannya memang menuai kontroversi terlebih saat Fauzi Bowo, Gub DKI saat itu mengeluarkan Instruksi Gubernur No.7/2012 yg seolah memayungi perizinan lahir dan berkembangnya 711 serta konsep mini market dengan restoran yg berlawanan dgn Instruksi Gubernur No.115/2006 tentang Penundaan Perizinan Mini Market di DKI.
Nampaknya, payung hukum tsb membuat manajemen MDRN cukup "kalap" karena merasa memiliki kebebasan membuka cabang usahanya di manapun tanpa mempertimbangkan berbagai prinsip berbisnis termasuk perhitungan mantap dan kehati-hatian.
Dari sekian banyak penyebab runtuhnya bisnis 711 di Indonesia, faktor utama menurut awak adalah kesalahan Manajerial yg tdk dgn cermat memperhatikan prinsip sosio-kultural dalam berbisnis.
Penggabungan konsep minimarket dan resto dgn investasi yg besar sebenarnya tidaklah tepat untuk diterapkan di Indonesia. Yang terlihat akhirnya, 711 seolah tdk serius dan fokus mau menggarap yg mana. Salah satu contohnya, saat resto dikembangkan dgn investasi mesin yg luar biasa, namun menu yg disajikan tdk variatif dan margin keuntungannya tidak besar dan di saat yg sama, minimarket tdk menyediakan produk2 yg lengkap bagi masyarakat yg memang ingin berbelanja banyak kebutuhan.
Saat customer menghabiskan banyak waktu utk nongkrong di 711, mereka hanya disuguhkan menu minuman dan makanan ringan saja dgn harga yg memang tdk dapat mendatangkan margin keuntungan yg besar utk mengcover operasional, pdhal budaya makan makanan berat bagi masyarakat Indonesia dgn menu yg variatif tentunya akan menjadi pilihan yg tepat dan menggiurkan saat seseorang menghabiskan banyak waktu utk nongkrong. Bisa saja mereka yg tadinya hanya berniat nongkrong dan makan snack justru jd tergoda utk menikmati makanan berat lain tanpa harus berpindah tempat yg otomatis akan menambah revenue bagi 711.
Mungkin manajemen 711 akan berpendapat bahwa mereka tdk fokus pada resto makanan berat namun demikian setidaknya mereka harus mengkalkukasi akurat revenue dari usaha convenience storenya.
Sayangnya, masyarakat yg ingin berbelanja di 711 pun acapkali tidak menemui produk2 yg lengkap yg mereka butuhkan sebagaimana yg dapat mereka jumpai di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart yg hingga saat ini, setidaknya masih bertahan.
Konsep minimarket merekapun menurut pihak manajemen bukanlah seperti konsep minimarket rumah tangga namun lebih menyasar keperluan kaum muda sehingga konsepnya young and simple.
Jika dari konsep resto target profit mereka hanya 20% maka sewajarnya mereka genjot secara maksimal 80% di konsep minimarket demikian juga sebaliknya. Sangat logis dan sederhana sepertinya namun memang butuh effrort besar dgn analisa cermat dan hati2.
Masalahnya, konsep "idealisme" inilah yg belum sesuai diterapkan di Indonesia terlebih dgn konsep sosio-budaya masyarakatnya yg belum sejalan dgn konsep usaha 711 tsb. Namun demikian, sangat dimaklumi juga jika manajemen tdk dapat berbuat lebih jauh krn bs saja terikat dengan konsep2 branding yg telah ditentukan secara rigid dalam perjanjian Franchise dengan si pemberi merk dagang 711 yaitu Seven & I Holdings, Co Jepang.
