Kekerasan politik kembali menghantui jagad politik Aceh. Terbunuhnya T Muhammad Zainal Abidin (26/4), kader Partai Nasional Aceh (PNA) wilayah Pidie akibat diberondong timah panas, semakin menegaskan bahwa politik kekerasan masih mendominasi peta perpolitikan Aceh menuju Pemilu 2014.
Kita menghormati hasil kerja pihak kepolisian Aceh yang sudah menemukan pelakunya. Menurut pengakuan Kombes Gustav Leo, Kabid Humas Polda Aceh (Serambi, 1/5) bahwa pembunuhan tersebut adalah murni kriminal dan terkait dengan sabu-sabu. Tim Reserse Polda Aceh dibantu Polres Pidie juga telah berhasil menangkap dua tersangka yang diyakini sebagai pelaku penembakan T Zainal Abidin alias Cekgu (30).
Kedua tersangka tersebut masing-masing bernama Munir (33), warga Bungie, Kecamatan Simpang Tiga dan Khairul Ansari (34), warga Gampong Didoh, Kecamatan Mutiara Timur. Mereka diciduk di Simpang Pidie, Senin 29 April 2013 sekira pukul 14.00 WIB.
Namun bila dilihat dari sudut pandang konstelasi politik Aceh akhir-akhir ini, kasus yang menimpa kader partai besutan Irwandi Yusuf ini seolah menjadi afirmasi (penguatan) terhadap kasus-kasus pembunuhan politik serupa yang terjadi sebelum pelaksanaan Pilkada 2012 silam. Ada inklinasi, kekerasan politik akan menjadi muslihat politik baru yang akan mengiringi setiap proses politik yang terjadi di Aceh untuk masa-masa mendatang.
Ini tentunya sangat paradoks dengan semangat perdamaian. Perdamaian, sejatinya adalah harmoni bagi semua pihak dalam memperoleh kesejahteraan secara ekonomi, partisipatif secara budaya, keadilan secara sosial, hingga demokratis secara politik. Dan ironinya, keempat hal diatas yang merupakan cita ideal sebuah perdamaian, masih terseok-seok untuk tak dikatakan belum mampu di hadirkan oleh pemimpin Aceh hari ini.
Demokratis dalam ranah politik merupakan sesuatu yang utopis di aceh hari ini. Bahwa secara prosedural, kita semua boleh sepakat bahwa Aceh sudah berdemokrasi. Namun secara substantive, demokrasi Aceh tidak demokratis karena telah dibonsai dalam kehendak privat sekelompok elit tertentu. Kasus-kasus pembunuhan politik yang masih terjadi sebagaimana yang menimpa kader PNA diatas adalah kondisi faktual, bagaimana demokratis secara politik telah dimanipulasi oleh aktor-aktor politik tertentu dalam mengamankan enclave kekuasaan.
Kalau kekerasan politik masih tetap “dipelihara” sebagai jalan meraih kekuasaan, maka jangan pernah berharap keadilan dan kesejahteraan yang sudah puluhan tahun dirindukan akan hadir menyapa rakyat Aceh. Karena kekerasan politik memiliki biaya politik yang tak sedikit. Dan biaya politik tersebut pada giliranya nanti saat bekuasa, akan dibayar dengan uang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Maka semakin jelas, kekerasan politik tidak saja duri bagi perjalanan demokrasi Aceh, tapi juga akan menikam rakyat dalam penderitaan.
Kasus kekerasan politik yang kian menemukan habitusnya di negeri Serambi Mekkah ini adalah perwujudan nalar politik yang impoten. Nalar politik impoten ini tak memiliki mental yang positif untuk berkompetensi secara sehat. Nalar politik yang tak menghargai proses politik secara bermartabat, tapi mengambil jalan pintas dengan menerabas common sense.
Bagi mereka apapun caranya akan dilakukan, sekalipun licik dan keji yang terpenting kekuasaan bisa diraih. Dan ada indikasi yang kuat, politik dengan jalan kekerasan ini sudah mulai “membatu” dalam mind set kelompok tertentu di Aceh.
Pendidikan politik
Politik kekerasan ini merupakan jalan terjal bagi demokrasi Aceh. Harus ada kesadaran kolektif dari seluruh rakyat Aceh untuk mengenyahkannya. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika ada pendidikan politik (political education) yang dilakukan secara intens dan berkesinambungan bagi seluruh rakyat.
