Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menalangi pembayaran ganti rugi warga korban lumpur Lapindo sebesar Rp 781 miliar, setelah PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan tak lagi mampu membayarnya. Pihak istana beralasan, penalangan ini terpaksa dilakukan untuk mengatasi ketidakjelasan yang dialami masyarakat selama 8 tahun. Negara ingin hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya dengan benar (baca di sini).
Langkah pemerintah ini tidak serta merta melepaskan Lapindo dari tanggung jawabnya. Salah satu anak usaha Bakrie Grup ini tetap harus melunasi kewajibannya. Sebab, pemerintah juga turut menyita seluruh aset Lapindo sebagai jaminan. Lapindo diberi waktu 4 tahun untuk melunasinya. Kalau mereka bisa lunasi Rp 781 miliar kepada pemerintah, maka aset itu dikembalikan ke Lapindo. Tetapi kalau tidak mampu, maka asetnya otomatis disita.
Pertanyaannya, benarkah langkah pemerintah hanya berdasarkan pertimbangan kemanusiaan sebagaimana sudah dijelaskan di atas? Kalau melihat dinamika dan konstelasi politik di tanah air saat ini, rasa-rasanya terlalu naif kalau pertimbangan pemerintah hanya merujuk kepada alasan kemanusiaan. Dengan kata lain, langkah Jokowi bisa jadi diambil berdasarkan pertimbangan politis.
Kita tahu, Golkar kubu Ical adalah salah satu motor dan penggerak penting Koalisi Merah Putih (KMP) yang memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah. Ical bahkan didapuk sebagai ketua presidium koalisi ini. Manuver-manuver KMP di parlemen sejauh ini tentu mengganggu pemerintahan Jokowi. Contoh yang paling konkret adalah dukungan penggunaan hak interpelasi yang digulirkan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Dalam dinamika politik seperti ini, Jokowi tentu berkepentingan untuk menjinakkan taring dan manuver Koalisi Merah Putih. Ya, salah satunya dengan membantu Ical melalui penalangan pembayaran ganti rugi warga korban Lapindo. Kalaupun penalangan ini tidak gratis, setidaknya PT Minarak Lapindo, yang saham mayoritasnya dimiliki keluarga Bakrie, memiliki waktu untuk bernafas, memiliki ruang untuk mencarikan sumber dana alternatif untuk membayar ke pemerintah.
Dalam logika akal sehat dan kalau punya rasa malu, skema bantuan yang diambil Jokowi ini mestinya membuat Ical (dan gengnya) menghentikan atau minimal mengendurkan manuver politik yang berpotensi mengganggu pemerintahan Jokowi. Ruhut Sitompul bahkan sudah mengingatkan Ical soal ini. Menurutnya, langkah Jokowi ini harus menjadi perhatian petinggi-petinggi Partai Golkar, terutama Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umumnya. "Ical harus tahu diri. Sudah dibantu kok masih berlagak kritis," kata Ruhut (baca di sini).
Bagi kubu KMP, kebijakan Jokowi ini adalah bagian dari upaya untuk menyandera Ical. Ini jelas merugikan nafsu politik mereka. "Saya khawatir ini akal-akal pemerintah untuk menyandera kepentingan yang tidak benar. Opsi penyelesaian itu menjurus pada deal politik," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya, Desmond J. Mahesa (baca di sini).
Kalau benar penafsiran politis di atas, tidak berlebihan kalau kita menilai, Jokowi sebetulnya lihai dalam menjinakkan lawan-lawan politiknya, termasuk Ical. Fenomena ini lumrah dalam dunia politik.
