Seorang dari internal PDIP, saya sebut beliau Mr. A pada tulisan sebelumnya memberikan sebuah kabar menarik mengenai peta cawapres untuk Jokowi. Secara tiba-tiba, nama Jusuf Kalla dan Abraham Samad kembali masuk dalam calon pendamping Jokowi di Pilpres 2014. Padahal, nama Abraham Samad dan Jusuf Kalla sudah dicoret jauh-jauh hari.
Mr. A mengatakan, nama Abraham Samad kembali masuk setelah terkuaknya kasus pajak BCA Rp 375 miliar yang mengarah pada PDIP. Internal PDIP memahami bahwa dibukanya kasus tersebut oleh Abraham Samad merupakan bentuk pembalasan.
Pembalasan atas apa? Atas pencoretan nama Abraham Samad dari calon pendamping Jokowi. Abraham Samad sebagai Ketua KPK menggunakan kuasanya mempercepat pembukaan kasus pajak BCA untuk kepentingan politiknya. Semua juga tahu kalau Djarum dan Salim Group merupakan pendana besar di belakang Jokowi. Tentu saja, dengan membuka kasus pajak BCA, Abraham Samad ingin menunjukkan kekuatannya pada PDIP. Singkat kata, kasus pajak BCA adalah sebuah peringatan dari Abraham Samad kepada PDIP jika berani mencoret namanya dari daftar cawapres Jokowi. Dimengerti.
Namun ketika saya tanyakan mengenai bagaimana nama Jusuf Kalla bisa kembali masuk dalam daftar cawapres Jokowi, Mr. A tolak menjawab detail. Ia hanya mengatakan kalau secara tiba-tiba nama Jusuf Kalla kembali masuk karena adanya intervensi tingkat tinggi.
“Yang jelas bukan intervensi Partai Politik. Yu’Tun (nama panggilan Megawati) pun tak bisa menjelaskan detail soal ini,” jelas Mr. A.
Pertanyaannya, siapakah pihak yang mampu mengintervensi seorang Megawati? Apakah kelompok pendana di belakang Jokowi? Atau koneksi internasional Jusuf Kalla yang mendesak Megawati? Atau ada pihak lain lagi yang selama ini luput dari sorotan?
Mari kita analisa bersama.
Apabila pihak yang mengintervensi adalah pendana di belakang Jokowi, tentu saja nama yang masuk itu adalah Abraham Samad. Seperti sudah saya sebut di atas, Djarum dan Salim kemungkinan mengintervensi masuknya kembali nama Abraham Samad di cawapres Jokowi. Djarum dan Salim Group beserta BCA-nya tidak ada kepentingan untuk memasukkan kembali nama Jusuf Kalla. Sebab, lawan dari kasus pajak BCA ini adalah KPK alias Abraham Samad.
Lantas, apakah pihak yang mengintervensi Megawati itu adalah koneksi internasional di belakang Jusuf Kalla? Kita harus akui bahwa Jokowi memang belum memiliki kemampuan dalam membina relasi internasional. Seperti saya ulas dalam tulisan saya sebelumnya, hubungan Jokowi dengan Hillary Clinton bermula dari terorisme di Solo.
Lihat ini : Percumbuan Jokowi dan AS, Bermula dari Abu Bakar Ba’asyir bit.ly/1mL2Vd7
Dalam praktiknya, hubungan Jokowi dengan Hillary Clinton bukanlah hubungan yang setara (horizontal) melainkan lebih cenderung Vertikal. Itulah kenapa Megawati selalu mengawal pertemuan Jokowi dengan kongsi internasional. Contoh, pertemuan Jokowi didampingi Megawati dengan 7 duta besar asing di rumah Jacob Soetoyo.
Siapakah Jacob Soetoyo? Beliau adalah pengusaha Gesit Group yang memiliki kedekatan hubungan dengan Gemala Group milik keluarga Wanandi.
Jacob Soetoyo dan Jusuf Wanandi (kakak Sofyan Wanandi) merupakan anggota resmi Komisi Trilateral (lihat www.trilateral.org). Selain itu, Lukito Wanandi juga terdaftar dalam anggota Komisi Trilateral. Dalam organisasi Trilateral ini, Jacob Soetoyo dan Lukito Wanandi menjabat sebagai anggota biasa. Namun Jusuf Wanandi tercatat sebagai Asia Pacific Deputy Chairman Trilateral Commission.
Bagi yang belum tahu, Komisi Trilateral adalah sebuah organisasi tingkat tinggi di level global. Trilateral bertujuan menyatukan kepentingan misi dagang (ekonomi) dan politik di kawasan Eropa, Amerika Utara dan Asia. Mekanisme keanggotaan dalam Komisi Trilateral menggunakan sistem undangan (invitation). Serupa dengan kelompok Freemasonry dan Rosicrucian global, memakai sistem keanggotaan tertutup. Itulah sebabnya, banyak yang menyebut Komisi Trilateral sebagai bentukan Yahudi internasional juga bagian dari gerakan iluminati global.
Perlu diketahui, selain keluarga Wanandi dan Jacob Soetoyo, ada beberapa pengusaha Indonesia yang masuk dalam Trilateral.
Chairman Ancora Internasional, Arifin Siregar terdaftar sebagai anggota Trilateral. Ancora merupakan bisnis milik Gita Wirjawan. Itulah sebabnya, banyak orang bilang tak sulit bagi Gita Wirjawan memancing investasi asing besar-besaran ke Indonesia. Melalui Arifin Siregar, titipannya di Komisi Trilateral, Gita Wirjawan memiliki koneksi ke kekuatan dana dan poliitik global.
Dato Sri Tahir, bos Mayapada Group yang merupakan menantu dari Mochtar Riady (Lippo Group) juga terdaftar dalam anggota Komisi Trilateral. Mungkin itu menjelaskan kenapa Lippo Group seperti tak pernah kehabisan dana dan jaringan politik di tingkat global. Perlu diketahui juga, Mayapada merupakan donatur besar program PPSDMS milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda yang menjabat pada 2001 – 2009, juga terdaftar sebagai anggota Komisi Trilateral. Kelihatannya, arus modal asing Trilateral untuk jalur pemerintahan masuk melalui Hasan Wirajuda.
Sejumlah raksasa Asia juga terdaftar dalam anggota Komisi Trilateral, seperti Toyota Motor Corporation, Mitsui and Co, Fuji Xerox, Mitsubishi Corp, Samsung Electronics, Lotte Group, Siam Cement Group, Temasek Holdings dan sebagainya.
Daftar raksasa Asia yang terdaftar dalam Komisi Trilateral itu bukan secara kebetulan merek dagangnya kini menguasai Indonesia. Modal raksasa mereka masuk ke Indonesia melalui Jusuf Wanandi sebagai pejabat tinggi Trilateral Asia Pacific. Dari Jusuf Wanandi tersebar ke 3 gerbong : Gita Wirjawan, Lippo Group dan Pemerintahan.
Dari pemetaan sederhana ini, dapat disimpulkan siapa pun kandidat capres yang disokong oleh Gita Wirjawan, Lippo Group dan Pemerintahan (Status Quo), berasal dari kelompok yang sama, Komisi Trilateral.
Jusuf Kalla memang memiliki kedekatan hubungan dengan keluarga Wanandi, baik di dalam Partai Golkar maupun bisnis. Jusuf Wanandi merupakan pendiri CSIS yang juga mantan anggota Partai Golkar. Tapi informasi dari seorang rekan anggota Freemasonry sekaligus Rosicrucian mengatakan, Jusuf Kalla tidak masuk dalam Komisi Trilateral.
Menurut rekan tersebut, Jusuf Kalla memang sudah lama mengincar masuk dalam Komisi Trilateral, tapi belum diundang. Keluarga Wanandi belum mengundang Jusuf Kalla masuk ke dalam Trilateral.
Oleh karenanya, Jusuf Kalla dan kelompok Makassar menggawangi pembentukan CAPDI. CAPDI adalah kependekan dari Centrist Asia Pacific Democrats International. Berdiri pada tahun 2006, dengan Jusuf Kalla sebagai Ketua yang berlanjut pada periode kedua dan ketiga (hingga saat ini).
Anggota CAPDI merupakan tokoh dan pemimpin politik yang dominan berasal dari kawasan Asia. Namun anggota CAPDI juga ada dari AS dan Eropa. CAPDI tak lebih dari tiruan Komisi Trilateral versi Jusuf Kalla yang gagal masuk Trilateral.
Bagi Jusuf Kalla, kesuksesan ‘mendamaikan’ konflik Aceh merupakan modal untuk membangun jaringan internasional. Apabila Trilateral tak kunjung mengundang dirinya masuk, bisa dirikan organisasi sendiri. Portofolio Jusuf Kalla ‘mendamaikan’ Aceh tentu bisa diolah untuk mengangkat nama sebagai tokoh perdamaian di Indonesia.
Pada 15 Agustus 2005, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani ‘perjanjian damai’ dengan Indonesia di Helsinki, Finlandia. Lalu pada 26 Januari 2006, CAPDI berdiri dan mengangkat Jusuf Kalla sebagai Ketua CAPDI. Jusuf Kalla memimpin CAPDI hingga saat ini. Pada konferensi ketiga 21 Mei 2013, CAPDI kembali mengangkat Jusuf Kalla untuk ketiga kalinya.
Menurut Sekjen CAPDI Mushahid Sayed (Pakistan), alasan mengangkat kembali Jusuf Kalla adalah mengusahakan perdamaian Aceh dan Poso. Seperti kita tahu, Jusuf Kalla menjadi tokoh penengah dalam ‘perdamaian’ Aceh dan Poso.
Benarkah Jusuf Kalla tokoh perdamaian? Seperti apa sih yang dimaksud perdamaian itu? Apakah sekedar mendamaikan dua pihak yang berseteru? Ataukah juga melibatkan transaksi dagang raksasa dalam perdamaian itu?
Mari kita analisa bersama.
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bermula pada tahun 1976. Kebanyakan tentu mengira perjuangan GAM adalah bentuk perjuangan kemanusiaan membela harkat dan martabat Aceh. Sedikit yang menyadari kalau ada kepentingan perebutan Gas Lhokseumawe di balik konflik GAM dan pemerintah RI.
Kalau sempat, baca buku ‘Understanding Civil War’ karya Paul Collier dan Nicholas Sambanis terbitan World Bank. Salah satu ulasan utamanya adalah soal konflik Aceh antara GAM dengan pemerintah RI. Hasil penyelidikan tim intelijen World Bank terhadap konflik Aceh, ada kepentingan perebutan gas Lhokseumawe.
Hasan Di Tiro, cucu Teuku Cik Di Tiro menggalang organisasi GAM untuk tujuan menggagalkan proyek LNG Lhokseumawe. Sebelum mendirikan GAM, Hasan Di Tiro hidup di New York dan bekerja untuk PBB. Pada tahun 1953, ia bergabung bersama Daud Beureueh untuk menggalang pemberontakan Aceh. Setelah digagalkan Sukarno, Daud Beureueh dan Darul Islam Aceh kandas dan kelompok ini kabur ke luar negeri.
Pada tahun 1976, Hasan Di Tiro kembali ke Aceh dan mendirikan GAM dengan kemasan mengembalikan perjuangan Darul Islam Aceh. Rupanya, motif itu hanya akal-akalan Hasan Di Tiro, karena sejatinya ada misi perebutan gas Lhokseumawe di balik berdirinya GAM.
Pada tahun 1971, Mobil Oil milik Rockefeller Group menemukan cadangan gas raksasa di Aceh. Cadangan gas temuan Mobil Oil di Aceh bernilai Rp 20 – 30 triliun (nilai saat itu). Mobil Oil pun menggandeng Pertamina dan Jilco (konsorsium migas Jepang) untuk mengelola gas Lhokseumawe.
Hasan Di Tiro melihat gas Lhokseumawe sebagai peluang untuk direbut dengan kemasan perjuangan Aceh Merdeka. Lalu didirikanlah GAM pada 1976 dan penyerangan perdananya dengan sasaran pengolahan gas milik Mobil Oil. Bersamaan dengan itu, Hasan DI Tiro bersama relasi migasnya mengajukan penawaran pengelolaan pipa gas Aceh ke pemerintah RI. Sayangnya, tender pipa gas Aceh dimenangkan oleh Bechtel, perusahaan pipa gas asal AS.
Dampak dari gagalnya pemenangan tender pipa gas yang disertai ‘pemberontakan’ ini, membuat GAM kehilangan sumber dana. Pada 1979 pun tidak terlihat lagi adanya pergerakan GAM di Aceh.
Hasan Di Tiro kembali menggalang GAM pada 1989 ketika mendapatkan sokongan dari Libya (Khadafi). Khadafi ketika itu ingin merebut gas Lhokseumawe karena dua alasan. Pertama menguasai pasar gas Asia Tenggara. Kedua, Khadafi ingin merebut pasar gas Eropa dari Rusia. Seperti diketahui, pasokan gas Eropa dibeli dari Rusia (menguasai 70% pangsa pasar). Tren kejatuhan komunisme tahun 1980an dilihat Khadafi sebagai peluang merebut pasar gas Eropa dari Rusia. Tahun 1980, Rusia sedang dalam fase Glasnost dan Perestroika, reformasi komunisme Rusia.
Alasan itu yang mendorong Khadafi menyokong GAM garapan Hasan Di Tiro, untuk merebut cadangan gas raksasa Lhokseumawe.
Berhubung Indonesia saat itu sedang membangun pencitraan internasional, aksi GAM 1989 – 1991 dinilai pemerintahan Suharto sebagai bahaya besar, sehingga penanganannya diberlakukan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh. GAM pun susut lagi.
Tak berhenti sampai situ, pada 1999 – 2002, GAM bangkit lagi dengan sokongan dari Norwegia melalui Swedia dan Finlandia. Bedanya, Norwegia tidak mengincar cadangan gas Lhokseumawe dengan mendanai GAM. Norwegia mengincar cadangan gas Natuna Alpha-D, Swedia dan Finlandia mengincar investasi energi bio massa ke Indonesia. Sokongan ketiga negara ini ke GAM hanyalah sebagai bargaining positition untuk perebutan proyek dan investasi raksasa di Indonesia.
Itulah kenapa setelah GAM dipatahkan pada 2002, konflik Aceh masih terus berlangsung hingga harus ‘didamaikan’ pada 2005. Karena motifnya sudah beda, bukan memerdekakan Aceh untuk sumber daya aceh, melainkan memerdekakan Aceh jika tidak diberi proyek raksasa di Indonesia.
Norwegia bergerak sebagai sumber pendana utama. Swedia berperan sebagai pemberi suaka pada Hasan Di Tiro, sedangkan Finlandia sebagai juru lobi ke Indonesia.
Melihat fakta bahwa GAM digerakkan oleh kepentingan perebutan sumber daya, lalu apa peran Jusuf Kalla di ‘Perdamaian’ Aceh?
Tentu saja, Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden ketika itu, bertugas menengahi alias mengurus barter proyek raksasa. Perdamaian Aceh, bagi saya bukanlah sebuah perdamaian dalam arti Islah. Perdamaian Aceh tak lain adalah transaksi dagang dan politik tingkat tinggi diperantarai Jusuf Kalla.
Baru lewat 5 tahun sejak ‘Perdamaian Aceh’, sekitar 2011 mulai ramai berita Finlandia dan Swedia akan investasi besar-besaran ke Indonesia. Finlandia dan Swedia
Masih ingat ketika Jusuf Kalla teriak tolak AS kelola Natuna Alpha-D?
Blok Natuna Alpha-D adalah cadangan gas raksasa, mencapai 150 triliun kaki kubik gas. Kendala utamanya adalah, blok Natuna Alpha-D mengandung gas karbon yang sangat besar. Salah mengeksplorasi, dampaknya adalah melepas gas karbon besar-besaran ke atmosfer dan mendorong peningkatan Efek Rumah Kaca.
ExxonMobil (merger Exxon Oil dan Mobil Oil milik Rockefeller) semula akan mengelola Natuna Alpha-D. Sayangnya, teknologi ExxonMobil tak mampu memisahkan gas karbon dari blok Natuna Alpha-D. Bersamaan dengan fakta itu, Jusuf Kalla mengumandangkan tolak AS kelola Natuna Alpha-D. Ketika ExxonMobil akhirnya didepak dari Natuna Alpha-D, masuk lah StatOil dari Norwegia dan diterima oleh pemerintah RI.
Siapakah StatOil? Adalah perusahaan migas raksasa milik Rothschild Norway Group di Norwegia yang mengelola banyak migas di negara-negara Skandinavia.
Tak hanya itu, pemerintah Norway pun berkomitmen akan investasi migas besar-besaran ke Indonesia. Sebagai uang muka, Norwegia mengucurkan dana EUR 1 miliar kepada REDD+ untuk melawan deforestasi. Siapakah salah satu penggagas REDD+? Adalah Kuntoro Mangkusubroto yang mulai menjalin relasi dengan Jusuf Kalla di Aceh. Ketika tahun 2004, Kuntoro Mangkusubroto menjabat sebagai Ketua Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh.
Penjabaran di atas adalah apa yang terjadi sesungguhnya dari ‘Perdamaian Aceh’, bukan soal manusia tapi tentang migas.
Nah, berdasarkan penjelasan Sekjen CAPDI Mushahid Sayed (Pakistan), Jusuf Kalla juga ‘diapresiasi’ karena ‘Perdamaian Poso’.
Bagaimanakah profil konflik Poso dan bentuk perdamaiannya?
Konflik Poso memuncak sebanyak 2 kali. Pada Desember 1998 dan Mei 2006. Bukan kebetulan pula, kedua konflik ini terjadi pada masa jabatan Gubernur Sulawesi Tengah Mayjen TNI Bandjela Paliudju. Bandjela Paliuju menjabat Gubernur Sulteng pada 1996 – 2001 (Periode I) dan 2006 – 2011 (Periode II).
Poso merupakan bagian dari Sulawesi Tengah yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari minyak bumi, gas, emas hingga nikel. Bandjela Paliudju merupakan sosok yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Sulteng.
Pertanyaannya, kenapa Bandjela Paliudju sampai harus digoyang oleh dua kali kerusuhan pada dua kali masa jabatannya? Adakah kepentingan modal raksasa yang akan diuntungkan dengan goyangnya atau jatuhnya Bandjela Paliudju?
Sesaat setelah Bandjela Paliudju menjabat Gubernur Sulteng pada 1996, PT Inco asal Kanada mulai mengeksplorasi Nikel di Poso (1997). Kemudian pada 1998, PT Mandar Uli Mineral, anak usaha Rio Tinto Group milik Rothschild, menggarap emas di Poso seluas 550 ribu hektar. Rupanya, pemerintahan Bandjela Paliudju di Sulteng yang pro rakyat, mengganggu bisnis Inco dan Rio Tinto. Maka pecahlah konflik Poso Desember 1998. Konflik Poso I (Desember 1998) berhasil digagalkan oleh kekuatan militer saat itu.
Pada akhir periode jabatannya sebagai Gubernur Sulteng, Bandjela Paliudju hendak maju kembali untuk periode 2001 – 2006. Namun pemerintahan Gus Dur tidak mengangkat kembali Bandjela Paliudju (saat itu, jabatan Gubernur masih ditunjuk presiden).
Ketika Pilkada Sulteng sudah digelar, pada 2005, Bandjela Paliuju ikut sebagai peserta. Kekhawatiran dari para pemilik modal besar di kawasan Sulteng dan khususnya Poso meningkat. Bandjela Paliudju dianggap bisa membahayakan kepentingan modal asing yang tengah masuk ke Sulteng dengan kebijakannya yang pro rakyat.
Pada 2006, Inco akan memulai eksploitasi tambang barunya di Morowali dan telah investasi US$ 1 miliar. Di Teluk Tolo (Marowali), Pertamina dan Medco tengah memproduksi minyak dari Lapangan Tiaka sejak 31 Juli 2005. Rencananya, pengapalan pertama join Pertamina dan Medco ini pada 12 Januari 2006. Pertamina dan Medco juga tengah membangun proyek Donggi-Senoro di Sulteng. Proyek Donggi – Senoro mayoritas dikuasai oleh Mitsubishi Corporation (80%), Pertamina (10%) dan Medco (10%).
PT Bukaka Hydropower Engineering milik Jusuf Kalla juga tengah membangun PLTA Poso 740 MW. PLTA ini akan menyuplai kebutuhan listrik bagi industri baru (Inco, Rio Tinto, Medco, dsb) di area Sulteng.
Adanya fakta kepentingan industri raksasa baru di Sulteng pada tahun 2005 – 2006 merupakan pemicu digerakkannya Konflik Poso II pada Mei 2006. Kemenangan Bandjela Paliudju dengan pemerintahannya yang pro rakyat dianggap sebagai ancaman bagi para raksasa itu (Inco, Rio Tinto, Medco, Mitsubishi, Bukaka. dsb). Oleh sebab itu, untuk kedua kalinya Bandjela Paliudju digoyang oleh kerusuhan Poso.
Sebelumnya malah KPU menunda pelantikan Bandjela Paliudju karena dituduh memberikan janji terlalu banyak kepada masyarakat. Tuduhannya adalah Bandjela Paliudju menjanjikan pembangunan jalan, pemberian traktor, dan sebagainya. Namun akhirnya tidak terbukti dan mau tak mau Bandjela Paliudju dilantik jadi Gubernur Sulteng 2006 – 2011.
Strategi pertama (tuduhan KPU) gagal, para raksasa (Inco, Rio Tinto, Medco, Mitsubishi, Bukaka, dsb) pun menjalankan Strategi kedua : konflik Poso. Tak lama Bandjela Paliudju dilantik, pecahlah konflik Poso II pada Mei 2006.
Di tengah konflik tersebut, Jusuf Kalla yang waktu itu menjabat Wakil Presiden menjadi penengah. Dengan kata lain, Jusuf Kalla menjadi gawang dari raksasa asing dan kepentingan PLTA Bukaka di Poso untuk negosiasi dengan Bandjela Paliudju.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan 2 penawaran pada Bandjela Paliudju : Dijatuhkan atau Fasilitasi Kepentingan Industri. Bandjela Paliudju saat itu terdesak oleh adanya konflik agama yang parah di Poso. Tak hanya sekali, tapi dalam dua masa jabatannya sebagai Gubernur Sulteng. Apabila memilih dijatuhkan, Bandjela Paliudju akan disandera sebagai otak di belakang konflik Poso I dan II. Landasannya sederhana, dua kali konflik Poso pada masa jabatan Bandjela Paliudju sebagai Gubernur Sulteng.
Bagi Bandjela Paliudju, memilih Dijatuhkan pun akan terjebak pada status ‘Otak Di Belakang Konflik Poso I dan II’. Tak ada jalan lain bagi Bandjela Paliudju selain menyerah pada kepentingan industri dan asing yang dikawal Jusuf Kalla. Dan terjadilah ‘Perdamaian Poso’.
Dari ulasan di atas, jelas sekali bahwa baik dari konflik Aceh (GAM) maupun Poso, di baliknya ada perebutan sumber daya alam. Ada kepentingan pemilik modal raksasa di balik konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Konflik-konflik itu bisa berkemas perang agama, membela hak kesukuan dan lain sebagainya.
Seperti halnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tentu saja motif dan penyokong di belakangnya adalah Freeport sebagai pihak yang paling diuntungkan jika Papua lepas dari Indonesia.
Apabila dalam setiap konflik besar ada kepentingan modal raksasa, maka perdamaiannya pun tak lain transaksi dagang dan politik. ‘Perdamaian Aceh’ dan ‘Perdamaian Poso’ bukanlah sebuah islah sebagaimana dalam konflik mikro. ‘Perdamaian Aceh’ dan ‘Perdamaian Poso’ adalah konflik makro yang melibatkan kepentingan modal raksasa para asing. Maka ‘Perdamaian Aceh’ dan ‘Perdamaian Poso’ yang diklaim Jusuf Kalla tak lain hanyalah sebuah transaksi jual beli aset RI dengan pihak raksasa asing.
Pertanyaannya, jika Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan relasi asing sebesar itu, apakah benar ada asing yang mengintervensi PDIP? Apa benar Asing yang mengintervensi PDIP dan Megawati agar memasukkan kembali nama Jusuf Kalla dalam daftar cawapres Jokowi?
Ataukah ada pihak lain yang mengintervensi PDIP dan Megawati terkait Cawapres Jokowi, namun belum disoroti selama ini?
Mari kita simak kelanjutannya.
