POLITIK DEVIDE IT IMPERA TERBUKTI DALAM POLITIK PEMEKARAN NKRI DI PAPUA BARAT

22 April 2011 13:16:37 Dibaca :

(Ditinjau dari Sudut pandang Sosio - Budaya)


Pengalaman adalah Guru Terbaik, Pengalaman Indonesia diadu domba Belanda Telah Menjadi Guru untuk Mengadu-Domba bangsa Papua


Banyak orang Papua pada umumnya, dan khususnya dalam minggu ini untuk orang-orang Papua di pegunungan tengah kelihatan sekali bergembira lantaran telah disahkan Lima Kabupaten Baru di sana. Dalam politik NKRI disebut sebagai “pemekaran”. Dalam kamus TRPB/OPM adalah politik devide et impera. Keduanya bisa dibuktikan oleh orang Papua sendiri: Apakah ‘pemekaran’ yang terjadi ataukah pecah-belah dan adu domba.

Semua anak Papua pernah diajar NKRI dalam sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Mereka sering menyebut “politik adu domba” atau dalam istilah Machiavelli adalah ‘devide et impera’ yakni memecah-belah untuk menguasai. Artinya, sebuah penjajah atau penguasa di dalam sebuah negara tidak dapat menguasai lawan atau penduduk atau wilayah yang dipimpinnya/ dikuasainya/ dipimpinnya kalau ada rekayasa pecah-belah di dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat/ wilayah/ penduduk yang dikuasasi/ dipimpin/ diduduki. Teori Machiavelli ini sering diajarkan dalam sejarah NKRI, dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Menurut cerita sejarah itu, politik adu domba itu direkayasa Belanda untuk memecah-belah persatuan dan kesatuan orang Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda. Semakin orang Indonesia dipecah-belah, maka semakin mereka dikuasai, sampai-sampai pendudukan Belanda di Indonesia memakan waktu selama 350 tahun (hampir empat abad).  Terbukti dari sini bahwa politik adu domba itu memang jitu benar, memang tidak dapat disangkal kemujarabannya.

Memang betul, guru adalah pengalaman terbaik. Pengalaman NKRI itu kini mengajar Indonesia untuk menjalankan Politik Adu Domba di dalam wilayah pendudukan NKRI, dan khususnya di Papua Barat dengan nama “Pemekaran.”

“Pemekaran” dalam kamus birokrasi dan administrasi pemerintahan memang sulit ditemukan selain dalam kamus politik yang artinya memecah-belah-untuk-menguasai tadi. Pemekaran dalam kamus birokrasi dan administrasi pemerintahan secara teori haruslah melewati berbagai kriteria yang mutlak dipenuhi sebelum satu pemekaran dapat dilakukan. Memang demikianlah pemekaran itu secara teori karena satu wilayah administrasi pemerintahan yang dimekarkan itu haruslah memenuhi kriteria minimal. Di antara prakondisi minimal yang ada, kesiapan dan kelengkapan infrastruktur fisik dan pemerintahan merupakan syarat yang tidak pernah dilupakan dalam memekarkan sebuah wilayah pemerintahan. Kantor, jalan raya, lapangan terbang, kesiapan pejabat dari sisi kualitas dan kualifikasi serta persyaratan kepangkatan menurut aturan yang ada. Semua haruslah disiapkan terlebih dahulu. Di atas itu, haruslah ada Anggaran Belanja yang disiapkan secara cukup dari Kabupaten Induk dan Provinsi, dengan jumlah anggaran yang sama sebagai sebuah kabupaten, dengan semua tenaga dan pejabat yang sudah lengkap disiapkan sebelum sebuah pemekaran dirintis.

Hal ini semua sama sekali tidak terjadi. Yang terjadi secara politik praktis NKRI di lapangan adalah memotong-motong dan memetak-metak, dan pemotongan/pemetakan itu terjadi secara serampangan, tanpa ada peta sosial dan budaya secara jelas. Sama saja dengan orang Belanda dan Inggris-Jerman memotong Pulau New Guinea semau mereka tanpa izin orang Papua, sama saja dengan NKRI dan Malaysia memotong Pulau Borneo tanpa bertanya kepada masyarakat Dayak dan sekitarnya, demikian pula praktek politik pemekaran NKRI di Papua Barat itu memotong dan mematok semau gua dalam wilayah sosial-budaya dan hukum ulayat bangsa Papua.

Ada satu dalil yang sering dipakai NKRI dalam politik pemekaran (adu domba ala NKRI ini), yaitu untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Kalau dalil itu benar, memang ada sejumlah bukti yang harus dilihat orang Papua, antara lain dari sisi:


  • Berapa jumlah calon pejabat Pemda baru yang disekolahkan atau dilatih atau dibekali hingga memenuhi syarat untuk mengelola sebuah Kabupaten baru?
  • Apakah gedung Kantor Bupati dan Kantor-kantor lainnya sudah dibangun?
  • Apakah sudah ada penganggaran secara penuh, bukan setengah-setengah atau secara amburadul untuk menjalankan roda pemerintahan sebuah Kabupaten?
  • Apakah rakyat setempat memang menghendaki pembentukan kabupaten dimaksud?
  • Apakah ada jajak pendapat yang dilakukan secara demokratis untuk menjaring pendapat rakyat setempat untuk membentuk kabupaten baru?
  • Apakah kabupaten yang sudah dimekarkan hampir 10 tahun lalu telah mengalami kemajuan dan menjadi sebuah kabupaten teladan yang patut dijadikan contoh bagi pembentukan kabupaten baru? Ataukah NKRi sedang menambal kesalahan yang sudah terjadi dengan seolah-olah membentuk kabupaten baru yang lebih baik dari yang lama?


Dan masih banyak lagi pertanyaan yang patut diajukan, walaupun NKRI tidak akan pernah menjawabnya, bukan hanya karena tidak mau, tetapi pada dasarnya dan sebenarnya karena memang NKRI tidak tahu apa yang sedang diperbuatnya. Kalau NKRI tidak tahu apa yang diperbuatnya sendiri, maka tragedi “orang buta memimpin orang buta” itu sedang terjadi di Papua Barat, hari ini dan saat ini, di generasi ini.

Kalau dalil memacu pembangunan itu benar, maka yang harus diukur sebelumnya adalah hasil pembanguann dari kabupaten yang sudah dimekarkan hampir 10 tahun silam. Tetapi itu pasti tidak akan dilakukan. Kalau dalilnya adalah memacu pembangunan, maka hasil daripada pembangunan itu paling tidak haruslah dirasakan oleh orang Papua hari ini. Otsus digulirkan 1 Januari 2002, kini sudah enam tahun berlalu. Apakah orang Papua merasakan manfaat dari otonomisasi itu?
Pemekaran dan Politik Adu Domba
Kata ‘pemekaran’ sebenarnya tidak tepat. yang sebenarnya adalah ‘pemotongan’ dan ‘pengkotakan’ dan lebih tepat lagi pemecah-belahan.’ Dengan dalil pemekaran sebagai ‘pemecah-belahan’ sudah banyak terjadi. Dari lima kabupaten yang dimekarkan telah dibentuk lebih dari lima Tim Sukses yang memperjuangkan pemekaran dimaksud. Untuk satu pemekaran paling tidak diskenariokan sehingga memiliki Dua Tim Sukses, seolah-olah kedua-duanya bertentangan dan saling berlomba mengumpulkan masa dan mendorong pensuksesannya. Memang NKRI sudah menetapkan di kertas kabupaten mana yang HARUS JADI, bukan bisa atau kemungkinan besar dibentuk. Akan tetapi, sebagai bumbunya, maka orang Papua dipaksakan membentuk Tim Sukses dan dibiayai oleh NKRI sendiri untuk menggolkan upaya dimaksud. Keduanya diadu sedemikian rupa sehingga terjadilah keretakan dan ketengan di sana-sini di antara individu, keluarga, marga dan suku di Papua Barat.

Begitu Tim Sukses yang satu memenangkan lomba buatan NKRI dimaksud, jelas itu bukan karena Tim Sukses itu yang memenangkannya, tetapi lebih karena Tim Sukses yang lainnya itu digagalkan oleh NKRI. Padahal kedongkolan dan kekecewaan yang ditimbulkan oleh skenario pembentukan Dua TIm Sukses dimaksud diarahkan untuk merobek-robek dan memecah-belah persatuan dan kesatuan, hubungan kekerabatan dan kekeluargaan (skinship dan friendship) yang begitu kental, begitu kuat dan berpotensi bagi kebersamaan, yang sudah ada secara turun-temurun dalam komunitas Masyarakat Adat (Madat) Papua. Itu baru satu kasus.

Pada tingkatan lainnya, kebersamaan orang pegunungan tengah Papua yang dalam istilah sosiolinguistik Papua disebut “Orang Wamena” itu telah disobek habis-habisan pada saat pembentukan Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya. Demikian juga kebersamaan orang Paniai memang sudah ternodai. Pada tingkatan lebih besar lagi, orang Papua yang dulunya disebut “Orang Papua dari Provinsi Papua” itu sekarang disebut “Orang Papua dari Provinsi Papua” dan “Orang Papua Barat dari Provinsi Papua Barat“. Sekarang John Gulba Gebze sibuk membawa diri sebagai pahlawan pagi buta memperjuangkan Provinsi Papua Selatan, yang artinya dia hendak membangun identitas baru, “Orang Papua Selatan dari Provinsi Papua Selatan.” Lantas identitas “Papua” sebagai bangsa dari Provinisi Papua itu ditinggalkan kepada orang Jayapura dan Wamena dan sekitarnya?

Secara akar atau prinsipil, pemekaran sebenarnya sedang memformat dan membangun identitas-identitas baru dari orang Papua. Memang selama ini orang Papua sudah terbiasa dengan menyebut identitasnya menurut nama wilayah administrasi pemerintahan NKRI. Contoh kasus: Sebenarnya tidak ada orang Wamena dalam sejarah dan hukum adat orang Papua. Yang ada di Papua Barat di Wamena adalah orang Lani. Demikian juga, tidak ada orang Puncak Jaya atau orang Tolikara, tetapi orang Lani dari Kabupaten Tolikara dan orang Lani dari Kabupaten Puncak Jaya. Silahkan tanyakan kepada orang Lani yang sekarang ada di Sentani/Jayapura, “Sobat, kamu dari mana?” Yang paling pasti, orang Lani akan menjawab, “Saya dari Tolikara”, “Saya dari Puncak” atau “Saya dari Wamena.” Maka dengan demikian, identifikasi suku-suku di Papua Barat sejak pendudukan NKRI telah terjadi berdasarkan batas dan nama wilayah administrasi pemerintahan kolonial NKRI. Maka dengan demikian, dengan mudah kita dapat menjabarkannya mengikuti pemecah-belahan yang kini sedang terjadi. Masih segar di benak kita, orang Lani di Puncak Jaya sering menyebut dirinya, “Saya orang Puncak”.  Orang Yali malahan ikut-ikutan. Saat ditanya dengan pertanyaan yang sama, bukannya ia menjawab “Saya orang Yali,” tetapi malahan ia menjawab, “Saya orang Yahukimo.”

Maka dengan demikian, pemecah-belahan dari Kabupaten yang ada menjadi Lima Kabupaten Baru di Pegunungan Papua Barat ini telah menambah Lima Identitas Baru orang Lani. Salah satu identitas baru ini entah bernama “Orang Memberamo Jaya” atau “Orang Memberamo Tengah.”

Tanpa di sadari, dampak dari politik adu-domba lewat “proyek politik pemekaran” ini tidak sedikit. Ia berdampak sangat besar dan sangat fatal merugikan identitas Papua dan suku-suku yang ada di Papua Barat. Kalau identitas sebuah suku/bangsa diacak-acak, maka sebenarnya dari situlah awal kehancuran bangsa itu, tidak perduli bangsa itu ada di dalam sebuah kondisi dijajah ataupun merdeka dan atau memiliki negara-bangsa sendiri. Kehancuran itu sudah nampak di dalam Dua Timk Sukses bentukan NKRI untuk menyukseskan satu kabupaten baru seperti disinggung tadi. Itu pada tingkat marga/suku. Belum lagi kalau kita turun ke tingkat pribadi. Para calon caretaker dan calon Bupati-pun sailng berlomba di antara kakak dan adik, di antara ayah dan anak kandungnya, di antara paman dan keponakannya. Di mana ada perlombaan, secara psikologis di situ ada persaingan. Secara psikologis pula, di mana ada persaingan, di situ ada upaya saling mengalahkan dan saling memenangkan. Walhasil dari upaya itu, maka pasti yang dikalahkan akan menanggung rasa kecewa, tersinggung, bahkan sampai rasa benci dan dendam. Hal itu tidak akan berlarut bila keluarga dan pribadi yang berlomba itu berhati besar dan berpikir untuk kepentingan rakyatnya dan bangsa Papua. Kalau tidak, kebencian dan dendam itu akan diturunkan kepada anak dan cucu. Kehancuran awal sudah terjadi dari dalam pribadi dan keluarga sendiri. Dari ukuran ini, siapapun dapat membayangkan bagaimana bangsa Papua menjadi sebuah bangsa, memilik identitas sementara di dalamnya sudah hancur-lebih, retak, terpecah-belah, remuk dan tak berdaya sama sekali?
Politik Adu Domba dan Masa Depan Suku-Bangsa Papua
Melihat ke fakta yang ada di lapangan, siapapun dengan mudah dapat memandang ke masa depan Papua yang begitu suram, masa depan sebuah bangsa tanpa identitas yang jelas, tanpa jatidiri yang dapat dibanggakan, karena identitas yang dibawanya sejak lahir ke Bumi Cenderawasih adalah jatidiri buatan penjajah. Identitas Papua-Indonesia (Papindo) adalah pemberian NKRI buat orang Papua pecinta dan pendukung NKRI, termasuk mereka yang mendukung politik otonomisasi dan pemekaran NKRI di Papua Barat. Anak-cucu yang dilahirkan dari Kabupaten Baru dimaksud dan perkembangan manusia Papua yang sudah ada saat ini akan mengikuti irama identitas Kabupaten Baru dimaksud. Lama-kelamaan, identitas Papua, Lani, Wamena akan terhapus dari pandangan, sebutan dan bahkan hati orang Papua. Dengan demikian, pada akhirnya, orang Papua akan disebut Orang Papua Barat, Orang Papua Selatan, Orang Papua Tengah; orang Lani akan disebut Orang Tolikara, Orang Puncak, orang Yahukimo, dst.,; Orang Nafrik Enggos, Tobati, Sentani, Kemtuik-Gressi, dsb. akan disebut orang Arso, orang Grime Nawa, orang Memberamo Raya, orang Jayapura, dst.

Lantas Organisasi Papua Merdeka ke mana? Yang mau merdeka itu kan bangsa, identitas manusia bernama “Papua“, bukan Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan? Memang itulah yang diskenariokan NKRI. Pertanyaan itulah yang sengaja diskenariokan NKRI agar keluar dari hati dan bibir orang Papua. Dan jawabnnya, “Saya bukan orang Papua, saya orang Papua Tengah.” Maka akan timbul pernyataan lagi, Organisasi Papua Tengah Merdeka tidak ada, jadi yagn mau merdeka hanya orang Papua, di Provinsi Papua.

Memang, segelintir orang Papindo yang sedang mencari makan selalu berkilah, “Kami mau bantu masyarakat, jadi harus bikin provinsi/kabupaten sendiri supaya pembangunan ini dipercdpat.” Akan tetapi orang Papua, kalau ada hatinurani dan akalbudhi sepatutnya melakukan perhitungan matang dan pandai, “Saya sedang menggiring bangsa ini menuju ke mana?” Kalau menghendaki percepatan pembangunan, “Apakah pemekaran merupakan jalan terbaik?” Kalau jawabannya benar, “Mana teorinya, dan mana buktinya di lapangan?”

James S Yohame

/rastuna

Apabila hati dibunuh untuk berasa, otak diracuni untuk berpikir, mulut dibungkam untuk berkata, dan tangan dibelenggu untuk berbuat benar, adil, dan jujur; maka biarkanlah pena menari-nari mengukir nyanyian kemerdekaan (Odiyaipai)
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?