Jabatan Menteri di Republik ini adalah salah satu jabatan bergengsi, jabatan prestise yang pasti menjadi dambaan bagi politikus,PNS birokrasi karier, akademisi, mantan militer, bahkan pengusaha sekalipun pasti akan bangga jika diberi kesempatan duduk sebagai Menteri. Pada zaman Orde Baru menteri adalah All President Men, yang berarti orang yang ditunjuk dan diberi kepecayaan sebagai Menteri adalah benar benar orang pilihan Preseiden yang dinilai cakap dan mampu membantu tugas Presiden  untuk diberi kewenangan memimpin sesuatu departemen atau lembaga pemerintah.
Pada zaman setelah era Orde baru menteri-menteri pilihan Presiden adalah hasil kompromi dan koalisi politik, Karena siapapun Presiden terpilih yang tidak punya suara mayoritas di Parlemen tidak akan leluasa menentukan anggota kabinetnya, karena diperlukan koalisi dan kompromi politik dalam memilih Menteri agar Program Visi dan Misi Presiden terpilih bisa dijalankan. Menteri sebagai pembantu presiden menjalankan roda pemerintahan serta pelaksanan program pemerintah memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Fasilitas dan kewenangan seorang Menteri tentu lebih besar jika dibandingkan dengan fasilitas dan kewenangan seorang Gubernur yang memerintah disuatu Provinsi apalagi jika dibandingkan dengan fasilitas dan kewenangan seorang Bupati atau Walikota yang terbatas pada wilayah administratif pemerintahan Kabupaten/Kota.
Menjadi Menteri tentu nilai prestisenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan menjadi Gubernur atau Bupati/Walikota, tidak heran jika banyak Gubernur yang bermimpi dan pasti akan bangga jika dipilih oleh Presiden untuk  menjadi Menteri, dan sudah hal yang lumrah jika orang kecil ingin menjadi orang besar, yang mengherankan jika ada orang besar yang ingin menjadi orang kecil,  dalam sejarah Republik Indonesia sudah banyak Menteri yang berlatar belakang Gubernur Kepala Daerah sebelum menjabat sebagai Menteri sebut saja Soepardjo Rustam dan Mardiyanto mantan Gubernur  Jawa Tengah yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mantan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat  dan Bupati Solok atau Fadel  Muhammad yang mantan Gubernur Gorontalo sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan termasuk EE Mangindaan yang menjabat Gubernur sebelum diangkat menjadi Menteri.
Melihat semangat Anis Baswedan yang ingin menjadi Gubernur, setelah menjadi Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pertanyaan bagi penulis, prestise apa yang kau cari  dari jabatan seorang Gubernur DKI, walaupun dari segi materi pendapatan dan tunjangan Gubernur DKI mungkin lebih besar dari pada Gaji Menteri tapi soal kelas, jadi Menteri lebih bergengsi karena Menteri mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan yang berlaku di seluruh NKRI, tidak dibatasi oleh wilayah administratif, selain itu tantangan dan hambatan menjadi Gubernur DKI jauh lebih besar, Gubernur di Ibu Kota harus bisa berkompromi dengan Elit-elit di Ibukota dalam menjalankan program, tuntutan meningkatkan kesejateraan warga DKI, selain tantangan mengatasi masalah banjir dan macet di jalanan yang selalu timbul.
Menjadi Mantan Menteri pun kadang lebih terhormat dibandingkan menjadi seorang Gubernur, dalam sejarah politik memang pernah ada mantan Menteri Kehutanan di zaman Gus Dur yang turun kelas menjadi Walikota Depok, yakni Nur Mahmudi Ismail, dan hasilnya yang terekam dalam berita adalah masalah,konflik dan prestasi yang tidak bisa dibanggakan sewaktu beliau memimpin Kota Depok, sehingga menjadi keheranan jika ada mantan menteri yang turun gelanggang berebut jabatan Gubernur, jabatan sebagai akademisi profesional mungkin lebih terhormat dan jauh dari resiko dibandingkan menjadi Gubernur. Apalagi jika kita ingat pesan nasehat bijak jabatan adalah amanah bukan sekedar pangkat dan kedudukan, dan yang diingat manusia setelah mati hanya Nama dan Amal Perbuatannya.
