Golput Bukanlah Solusi

Golput (golongan putih) tidak dapat memberikan solusi apapun untuk memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat, suara kita sangatlah penting untuk Indonesia kedepannya yang walaupun hanya satu suara saja. 

Semua warga Negara sepatutnya memberi pilihannya, warga Negara harus sadar bahwa golput bisa saja menjadi ancaman karena nasib suatu Negara tergantung pada presiden dan anggota legislatif. Oleh karena itu, jika warga Negara ingin mendapatkan pemimpin yang mampu meningkatkan negaranya, maka warga Negara harus menggunakan hak pilih dengan baik dan tidak di sia-siakan. 

Golput dapat terjadi karena beberapa faktor tertentu yaitu, kedua pasangan tidak meyakinkan masyarakat untuk meyakinkan masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas negaranya. 

Mengenai golput menjelang pilpres 2019 terjadinya kekhawatiran angka golput atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam mililih semakin meningkat, angka golput yang semakin meningkat tentunya dapat merigukan capres dan cawapres, apalagi sejak terjadinya pilpres 2014 angka golput menunjukkan terjadinya kenaikan pada golput. 

Saat itu jumlah pemilih berada di bawah 71 persen. Pada tahun 2009, jumlah pemilih berada pada angka hampir 72 persen. Penurunan jumlah pemilih akan mempengaruhi pada hasil akhir pilpres 2019.

Berbagai pihak yang mengeluarkan pernyataan demi tidak terjadinya golput, mulai dari memilih pemimpin menjadi kewajiban dalam agama dan ancaman hukuman bagi orang yang mengajak golput. Angka golput bisa bertambah dengan adanya pemilih mengambang dan akhirnya memutuskan untuk golput yang berada sekitar 25 persen. Pada tanggal 17 April 2019 Indonesia telah melakukan pemilu, lingkaran survei Indonesia (LSI) menjelaskan perbedaan angka golput yang terjadi antara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) dari hasil hitung cepat. 

Hasil golput pilpres mencapai 19,27 persen dan pileg 30,05 persen. Peneliti LSI mengatakan perbedaan yang cukup besar itu terjadi karena masyarakat fokus pada pilpres  dan tidak semua masyarakat mencoblos surat suara untuk pileg. 

Ketua komisi pemilihan umum jawa barat yaitu Rifqi Ali Mubarok  memaparkan partisipasi dalam pemilu 2019 di wilayahnya Jawa Barat mencapai 75 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu lebih meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. 

Selain itu, kordinator Divisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih,, Sumber daya Manusia dan Partisipasi masyarakat KPUD kabupaten Malang memaparkan angka partisipasi memilih jika dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan Gubernur hanya angka partisipasi pemilihan presiden yang meningkat. Menurut KPU pusat menargetkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 minimal 79 persen. 

Di tingkat provinsi, KPUD Jawa Timur menargetkan angka sekitar 74 persen. Sedangkan di tingkat kabupaten Malang ditargetkan sekitar 74-75 persen suara pemilih. 

Jika dilihat dari masa lalu pemilu, golput bisa terjadi karena adanya masalah administratif dan teknis. Misalnya masalah administratif terjadi karena pindahnya tempat untuk memilih dan bisa saja terjadi karena adanya rasa ketidakpercayaan yang terjadi pada masyarakat terhadap politik baik untuk partai ataupun kandidat yang bersaing.