Pada hakikatnya pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu pendidikan semestinya hadir sebagai bingkai dalam memperkokoh harkat dan martabat bangsa. Sudahkan pendidikan Indonesia mampu mewujudnyatakan tujuan yang teramat mulia itu? Agaknya, harus diakui masih banyak permasalahan yang menyelimuti dunia pendidikan Indonesia. Baik pada dimensi akses, mutu dan relevansi, pelestarian dan pengembangan budaya, serta tata kelola. Hal tersebut diakui oleh Mendikbud, Muhammad Nuh, dalam arahannya pada rembuk nasioinal pendidikan dan kebudayaan tahun 2013 di Sawangan, Bogor, tanggal 10 – 12 Februari 2013. Berbagai permasalahan inilah yang disinyalir menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan Indonesia.
Indikator rendahnya mutu pendidikan Indonesia juga terlihat dari Laporan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011, yang menyebutkan bahwa nilai rata-rata matematika siswa Indonesia menempati urutan ke-38 dari 42 negara. Sedangkan untuk sains justru lebih mengecewakan lagi, yaitu menempati urutan ke-40 dari 42 negara. Sebagian besar siswa hanya mampu mengerjakan soal sampai level menengah saja. Berbagai fenomena memprihatinkan yang mencoreng dunia pendidikan, ikut menenggelamkan mutu pendidikan. Berbagai fenomena itu, seperti maraknya perkelahian pelajar, penggunaan narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. Pendek kata, perlu ada upaya membangunkan tidur panjang pendidikan Indonesia yang masih terlena dengan mimpi-mimpinya.
Berkaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan, Mendikbud mengemukakan berbagai permasalahan, yaitu perlunya peningkatan kelayakan sarana-prasarana, kualitas dan distribusi guru, pendidikan karakter, dan keselarasan dengan dunia kerja. Pemaparan ini menyiratkan bahwa dunia pendidikan Indonesia belum mampu selaras dengan tuntutan dunia kerja. Pendidikan Indonesia bergerak menurut deret ukur, sedangkan dunia kerja bergerak menurut deret hitung. Akibatnya, produk dunia pendidikan tidak pernah mampu menjawab tuntutan dunia kerja. Benarkah?
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja  mencapai 112,8 juta orang. Dengan demikian, jumlah pengangguran mencapai 7,6 juta orang. Artinya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32 persen. Ditinjau dari jenjang pendidikan, ternyata pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah mendominasi, yaitu sebesar 55,5 juta orang (49,21 persen), pendidikan diploma sekitar 3,1 juta orang (2,77 persen) dan pendidikan universitas sebesar 7,2 juta orang (6,43 persen) (http://www.bps.go.id/?news=928). Kondisi ini mengindikasikan, bahwa tingkat pendidikan belum berkorelasi positif (belum selaras) dengan tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu sangat urgen dan strategis untuk melakukan langkah nyata menyelaraskan pendidikan dengan dunia kerja.
Terlepas dari berbagai fenomena dan permasalahan yang mengemuka, adalah lebih bijaksana manakala mencarikan solusi untuk menyelaraskan dunia pendidikan dan kerja sehingga lebih banyak manfaat tinimbang mudaratnya. Dalam hal ini, pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan garda terdepan sebagai pengambil kebijakan. Harus ada keberanian pemerintah untuk membuat regulasi yang tepat guna dan tepat sasaran. Beberapa solusi berikut patut dipertimbangkan untuk dilaksanakan demi menyelaraskan dunia pendidikan dan kerja.
Pertama, menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Saat ini teramat sering kurikulum disusun lebih banyak berorientasi teoritis dan miskin praktis. Orang-orang yang terlibat dalam penyusunan pun lebih banyak akademisi tinimbang praktisi. Akibatnya, kurikulum yang dihadirkan kurang menjawab tantangan dunia kerja. Oleh karena itu, dalam penyusunan kurikulum hendaknya ada unsur akademisi dan praktisi yang proporsional.
Kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan yang berorientasi sumber daya alam (SDA) lokal. Banyak ditemukan, lembaga pendidikan berkiblat kepada luar negeri. Padahal SDA dan budaya Indonesia sangat berbeda dengan luar negeri. Oleh karena itu, sangat urgen untuk menyesuaikan lembaga pendidikan dengan SDA yang dimiliki daerah. Indoensia kaya akan SDA, seperti pertambangan, energi, pertanian, dan kehutanan. Adalah sangat bijaksana jika sumber ini dipelajari agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Muara dari hal ini adalah lembaga pendidikan menghasilkan produk yang selaras dengan tuntutan dunia kerja.
Ketiga, adanya komunikasi yang aktif dan berkelanjutan antara dunia pendidikan dan kerja. Agar komunikasi ini efektif dan efisien, mewujudkan forum komunikasi adalah keniscayaan. Setiap ada perubahan orientasi dalam dunia kerja, segera dikomunikasikan dengan lembaga pendidikan. Akibatnya, lembaga pendidikan segera dapat melaksanakan penyesuaian dengan dunia kerja. Jika kondisi ini dapat diwujudnyatakan maka keselarasan dunia pendidikan dan kerja akan terjamin.
Keempat, mengutamakan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal. Hendaknya mulai ditumbuhkan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri dalam mengelola SDA yang dimiliki. Inilah tantangan dunia pendidikan untuk membangun kepercayaan itu. Paradigma bahwa tenaga asing selalu lebih unggul dari pada tenaga lokal harus dihapuskan dari muka bumi Indonesia. Aturan pekerja asing hendaknya lebih diperketat sehingga tingkat keterserapan tenaga lokal lebih besar. Jika hal ini dapat diwujudnyatakan, kekuatan dunia pendidikan diyakini mampu bersinergi  dengan dunia kerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Semoga.
