Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan "Ini yang terakhir" saat menjawab pertanyaan wartawan Metro TV pada Jumat 11 Iktober 2019 terkait insiden yang dialami Menkopolhukam Wiranto yang ditusuk seorang pria yang kemudian dikenali bernama SA alias AR 51 tahun. Musibah yang dialami Pak Wiranto terjadi saat melakukan kunjungan kerja ke Pandeglang Banten, Kamis 10 Oktober 2019 sekitar pukul 11.50 WIB. Â Akibat luka tusuk yang dialaminya, Wiranto dari tempat kejadian alun-alun Menes dibawa ke RSUD Pandegelang dan selanjutnya dilakukan Evakuasi Medik Udara (EMU) menggunakan helikopter ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
Insiden Penusukan Wiranto juga mengingatkan kita kepada kejadian meninggalnya seorang pejabat kementerian kehutanan saat yang bersangkutan mengikuti rapat yang dipimpin Menhub Budi Karya Sumadi di Makassar. Dari video yang beredar tampak upaya peserta rapat lainnya yang berupaya menolong almarhum (regional kompas.com 26 September 2019). Di antara penolong ada yang mencoba menepuk-nepuk lengan atas korban, sebagaimana dicontohkan dalam video yang terpublikasi luas. Ada juga yang menepuk-nepuk bagian dada korban. Kedua cara ini tidak memenuhi kaidah bantuan hidup dasar. Penulis bisa memastikan dalam ruangan tersebut tidak ada yang mampu melakukan pijat jantung luar sebagai upaya Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang dikenal sebagai Resusitasi Jantung Paru (RJP).
Apa hubungannya antara insiden di Pandegelang dan di Makassar? ada yaitu perlunya kesiapan bantuan kesehatan sebagai bagian dari Rencana Pengamanan Kegiatan. Wacana pengamanan lebih sering dihubungkan dengan resiko ancaman secara fisik terhadap pejabat negara VIP maupun VVIP. Itulah sebabnya menjelang kehadiran para pejabat tersebut di daerah sasaran kegiatan, para penanggung jawab kegiatan lebih dahulu mengadakan rapat koordinasi bidang pengamanan.
Dalam forum tersebut seluruh aspek yang menigkatkan resiko ancaman dibahas dan diantisipasi dengan menyiapkan sumber daya wilayah baik kekuatan personel maupun alat dan perlengkapan serta metode yang berhubungan dengan taktis di lapangan yang biasa disebut standar prosedur operasi, dispersi kekuatan yang biasa disebut Ring 1; 2 dan 3, termasuk rencana kontinjensi . Bahkan bila perlu, bila sinergi kekuatan di di wilayah tersebut dipandang kurang memadai maka diajukan perkuatan dari instasi yang lebih tinggi.
Artikel ini tidak akan menelisik aspek keamanan ancaman fisik tersebut di atas. Penjelasan Kepala BIN bahwa SA sudah terpantau beberapa bulan sebelumnya saat pindah dari Kediri dan siapa yang memfasilitasi di tempat tinggal yang baru, tentu menjadi pertimbangan aparat keamanan wilayah Pandegelang dalam menyusun Rencana Pengamanan (renpam). Yang menarik perhatian penulis adalah aspek kesiapan bantuan kesehatan, di mana tampak jelas dari lokasi kejadian Wiranto dibawa ke fasilitas kesehatan definitif RSUD Pandegelang dengan kembali menggunakan mobil dinas yang membawa Wiranto datang ke lokasi. Apakah tidak tersedia ambulan, atau tersedia ambulan namun lokasi parkirnya jauh sehingga para penolong cepat memutuskan mengevakuasi Wiranto dengan mobil dinasnya.
Sinergi dukungan kesehatan dan latihanÂ
Terdapat prosedur tetap yang baik di lingkungan TNI, bahwa pada setiap kegiatan pejabat utama TNI dan Angkatan di lokasi kegiatan selalu hadir ambulan emergensi bersama tim medis. Analog dengan itu, seyogyanya pada kegiatan kunker pejabat negara VIP nonmiliter setingkat Menteri, panitia bidang pengamanan juga menyiapkan tim medis yang memadai sebagai antisipasi terjadinya kegawatdaruratan medis. Tim medis inilah yang dalam rapat pendahuluan menyarankan jalur evakuasi, rumah sakit tujuan evakuasi dan kapabilitas ambulan yang dipergunakan dalam mendukung kegiatan.
Dukungan kesehatan tersebut menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Pengerahan tim medis ini sebaiknya dibakukan di setiap daerah untuk mendukung kegiatan pejabat VIP negara nonmiliter setingkat Menteri. Saat ini yang sudah ada  dan baku hanya dukungan kesehatan untuk pejabat VVIP yaitu Presiden/Wapres dan keluarganya serta tamu negara setingkat kepala pemerintahan. Tugas ini dikoordinasikan oleh Tim Dokter Kepresidenan, Detasemen Kesehatan Paspampres, Kesehatan Kodam dan Fasilitas Kesehatan Wilayah. Menurut penulis untuk pejabat VIP dukungan kesehatan yang diperlukan adalah ambulan gawat darurat, dokter umum berkualifikasi Advanced Trauma Life Support (ATLS) dan Advanced Cardiac Life Support (ACLS), 2 orang paramedis ahli dan pengemudi yang mahir BHD. Sedang untuk pengamanan pejabat VVIP di lokasi kegiatan bahkan dipersiapkan ICU mini.
Tim medis inilah yang memberikan pertolongan pertama kepada pejabat VIP, melakukan stabilisasi dan penanganan selama dalam transportasi ke rumah sakit yang telah ditentukan menjadi rujukan sebagaimana yang tercantum dalam Renpam. Tim juga dapat melakukan komunikasi dengan dokter IGD rumah sakit sehingga siap mengambil alih dan meneruskan tindakan pertolongan karena sudah mendapat informasi lebih awal.Â
Itulah mengapa salah satu standar baku dalam sistem PPGDT (Pedoman Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) dan Public Service Center (PSC) adalah tersedia dan berfungsinya radio medik. Beruntung saat ini alat komunikasi telepon genggam sudah memfasilitasi keperluan tersebut, bahkan antara dokter ambulan dan dokter spesialis konsultan bisa melakukan Video Call untuk memantau langsung kondisi korban. Selain untuk pertolongan individu pejabat, PPGDT juga penting dalam penanganan terjadinya korban massal.
Agar sistem PPGDT dan PSC berfungsi dan teruji kesiapsiagaannya, diperlukan latihan antar instansi kesehatan mulai dari pos kesehatan, ambulan, pusat kesehatan masyarakat sebagai pelayanan primer dan rumah sakit rujukan. Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan TNI AL dengan pelaksana RSAL dr. Mintoharjo mengadakan Latihan Kesehatan Terpadu yang selain diikuti fasilitas kesehatan TNI AL juga melibatkan Puskesmas Tanah Abang dan RSPI Sulianti Saroso. Topik latihan saat itu adalah penanganan korban massal kasus traumatologi dan kimiawi serta ancaman penyakit potensial wabah. Latihan dan pembentukan Puskodalkes TNI AL teruji pada tahun 2019 saat penanganan rusuh massa pasca real count dan pengumuman resmi hasil pemilu serta dampak demo RUU KPK dan KUHP.
