PATRIALIS AKBAR DITANGKAP, KETUA MK HARUS MUNDUR

28 Januari 20178 bulan lalu

Martabat Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tercoreng karena salah satu hakimnya, Patrialis Akbar, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus impor daging. Akibat kasus ini Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat meminta maaf kepada seluruh masyarakat, namun permintaan maaf saja tidak cukup. MK dianggap telah lalai dalam melakukan fungsi pengawasan. Kompasianer, setujukah Anda jika Ketua MK mundur dari jabatannya? 

4 PRO
  • Bang Pilot
    22 Februari 20177 bulan lalu

    Setuju! Malu. Moral.

  • Adjat R. Sudradjat
    29 Januari 20178 bulan lalu

    Hakim memang bukan TNI yang punya jargon "tidak pernah ada prajurit yang salah", namun sebagai pimpinan lembaga yang menjunjung tinggi keadilan, dan tegaknya supremasi hukum, tentu saja dalam kasus seperti ini, tanggung jawab moral ketua yang membawahi anggotanya, patut ditunjukkan kepada masyarakat.

Djohan Suryana Ketua MK sebagai pimpinan tertinggi seharusnya secara moral ikut bertanggungjawab atas perbuatan salah seorang anggotanya
  • Muhammad Mahfud Syaifullah
    30 Januari 20178 bulan lalu

    Diskursus tanggapa saya mengenai topik kasus OTT KPK terhadap Patrialis Akbar telah sedikit memasukin lubang-lubang kecil untuk mengoreksi, membedah, bahkan mereformasi tatanan para praktisi hukum yang seharusnya sudah tidak menjalankan budaya yang merugikan kepentingan bersama red-rakyat. Dalam konteks ini, saya pribadi memberikan dukungan terhadap hasil kinerja evaluasi ketua MK terhadap anggota atau praktisi hukum di lembaganya dengan tertangkapnya PA tentu membuka pintu atau menguak isu-isu lainnya yang tenggelam di publish oleh media dan sedang di proyeksikan oleh lembaga anti rasuah untuk membedah aktor atau pejabat di bidang hukum yang terkena kasus korupsi. Sebagai ketua lembaga hukum yang memiliki corong atau pengaruh terbesar dalam proses aktualisasi hukum yang ada di Indonesia, sudah sepantasnya sesuai dengan konsekuensi demoralisasi dari publik terhadap lembaga MK harus me reformasi keseluruhan sistem maupun struktural internal. Karena otoritas kekuasaan merupakan tanggung jawab besar bagi seorang pemimpin menahkodai suatu lembaga, tapi sebelumnya mari kita seksama meninjau proses hukum lebih lanjut terhadap proses penyelidikan dan pemeriksaan PA dan semoga semakin banyak mafia-mafia di balik layar/meja hijau yang bermain secara politis hanya demi menyelematkan kekuasaan pihak tertentu.

KONTRA 7
  • Unik D.L.
    15 Februari 20177 bulan lalu

    Kalau tidak tersangkut buat apa mundur, karena itu sudah merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan

  • Ibrahim L. Kadir
    06 Februari 20178 bulan lalu

    Saya kira begini ya ... PA di OTT bila terbukti benar dan sah maka dia adalah Oknum. Sementara pejabat yang sedang menjabat tidak berubah statusnya menjadi Oknum, karena memang tidak ada apa-apa. Lalu buat apa mundur? Mundur itu harus sesuai konstitusi, dengan alasan yang tepat. Lagian, Ketua MK kan tidak bersalah bahkan tidak merasa salah, buat apa mundur? itu aja sih .. :)

  • Manik Sukoco
    05 Februari 20178 bulan lalu

    Lho, hubungannya dimana? Saya rasa untuk menyuruh seseorang mundur, alasannya harus jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Kan tidak ada bukti apabila Ketua MK terlibat?

  • Bang Jacob
    04 Februari 20178 bulan lalu

    ini hanya akal akalan saja

  • Hizkia Huwae
    01 Februari 20178 bulan lalu

    Kurang setuju, selama dia tidak terbukti memiliki hubungan dengan kasus ini, selain itu pengangkatan PA waktu itu kan konon dipaksakan oleh SBY. Jadi sejauh ini saya belum setuju dan menganggap ini terlalu gegabah.