Jakarta (6/9/2017) - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.
"KPM PKH yang telah menerima bantuan sosial PKH selama enam tahun kepesertaannya harus dilakukan resertifikasi untuk mengetahui perubahan kondisi sosial KPM PKH tersebut," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, saat memberikan arahan kepada peserta Coaching Fasilitator Bimtek Pelaksana Resertifikasi Lokasi Tahun 2007-2012, Selasa (5/9).
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari (5-7/9) di Le Grandeur Hotel Jakarta, dihadiri sebanyak 34 peserta pusat, 36 Koordinator Wilayah pelaksana PKH dan 162 Koordinator Kabupaten/Kota pelaksana PKH.
Sepanjang 2017, sebanyak 6 juta KPM telah terfasilitasi melalui PKH. Dan tahun 2018 akan ditingkatkan menjadi 10 juta KPM penerima PKH.
Menurut Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Nur Pujianto, dalam persiapan resertifikasi tahun 2017 perlu dilakukan penguatan dan pemahaman dalam pelaksanaan resertifikasi di daerah.
Dengan Coaching Fasilitator Bimtek Resertifikasi diharapkan semua petugas pelaksana resertifikasi dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap KPM dampingannya, tambahnya.
Ditempat yang sama, Kasubdit Validasi dan Terminasi, Sudarsono, menjelaskan "dengan coaching  resertifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang sama kepada semua fasilitator dalam menyampaikan proses resertifikasi tersebut."
Sehingga, bagi KPM PKH yang masih dalam proses transisi akan diberikan penguatan melalui komplementaritas program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH. Dan bagi KPM yang tergraduasi akan digantikan kepesertaannya oleh KPM Saturasi, tambah Sudarsono.
Salah satu peserta coaching, Teddy Kano, Koordinator PKH Kota Manado, menyampaikan "saya merasa bahagia dapat mengikuti kegiatan ini. Selain menambah pengetahuan tentang resertifikasi, juga memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi informasi sesama pelaksana PKH di daerah masing-masing. (KAS/JSK)