Jakarta (4/8/2017) -- Pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial. Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI. Â
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menegaskan PKH sangat efektif dalam mengurangi jumlah kemiskinan dan ketimpangan meski memiliki keterbatasan anggaran.
" Karena dianggap efektif menanggulangi kemiskinan, maka pemerintah memutuskan menambah jumlah cakupan. Tahun depan jumlahnya ditambah dari 6 juta menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2018," tegas Harry Hikmat saat memberikan arahan Workshop Program For Result (P4R) PKH and Tehnical Assistance Worlbank di Aston Imperial, Bekasi, Jumat (4/8).
Sebagai tulang punggung penanggulangan kemiskinan, ditambahkan Harry Program PKH akan terintegrasi dengan bansos lainnya seperti Rastra. "Kita berharap integrasi bansos ini bisa berdampak sangat signigikan menurunkan angka kemiskinan 7-8%. Hal ini tentunya harus mendapatkan dukungan semua pihak termasuk bank dunia," tambahnya.
Untuk dapat mencapai itu semua, pemerintah terus melakukan pembenahan baik dari segi data dan manajemen system. "Upaya perbaikan manajemen system pengelola target sasaran dilakukan dengan mensinkronkan data MIS PKH dan Siskada Satu. Singkronisasi ini dilakukan agar diperoleh Basis Data Terpadu (BST) yang aktual. Sehingga, pelaksanaan program bantuan sosial yang terintegrasi dapat bersinergi dalam skema pelaksanaan bantuan sosial," ungkap Harry.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari (3/8-4/8) ini  dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Sosial, serta perwakilan dari Bank Dunia, juga membahas tentang indikator kinerja program for result PKH agar dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial. (KAS/JSK)
