Jakarta - Walaupun Rina Fahmi Idris masih bersikeras tidak mau menyerahkan sekretariat IWAPI pusat kepada pengurus IWAPI yang baru, Kegiatan IWAPI masih tetap bersinar. Bahkan di tahun 2012 IWAPI siap mencetak 1 Juta Pengusaha Baru, Mendukung Gerakan Kewirausahaan Nasional dan siap mengawalMasterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang telah disusun oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Sikap Rina Idris seperti itumembuat Dewi Motik sedih sebagai pendiri IWAPI. Dalam konferensi persnya 12 Desember lalu di Tebet Restoran Ayam Goreng Mbok Berek yang dihadiri para senior IWAPI, Dewi Motik yang baru pulang dari Amerika dan datang bersama Komala Motik itu mengatakan meskipun ia kenal baik dengan Rina Idris, tetapi ia tidak sependapat dengan sikap Rina Idris yang masih membandel, tidak mau menyerahkan aset IWAPI kepada pengurus IWAPI.
“ Sangat disayangkan sikap Rina Idris seperti itu, gedung Iwapi sudah lama tidak ada kegiatan, kami tidak mau ribut, “kata Dewi motik kepada wartawan.
Dalam himbauanya Dewi Motik menyatakan bahwa Ikatan Pengusaha Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang merupakan organisasi pengusaha wanita tertua di Indonesia berjalan seperti dulu. “ saya tidak mauikut campur terlalu dalam dalam kericuhan IWAPI yang terjadi antara Ketum IWAPI terpilih Nita Yudi dan Mantan Ketum IWAPI Rina Fahmi, saya hanya melihat suatu yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah, “ kata Dewi Motik berapi-api.
Konferensi Pers yang dihadiri juga oleh Suryani ketua Hippi dan bendahara Palang Merah Indonesia (PMI). Suryani berujar, saya terharu orang-orang masih mengagungkan ibu Dewi Motik, karena mereka tahu multiplayer ekonomi juga dirasakan terhadap masyarakat digedung DPP Iwapi. Kita tidak memperebutkan kekuasaan tapi kami hanya hak Iwapi dikembalikan agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Sedih juga, melihat sekarang kenyatan gedung yang masih disandera itu tidak berfungsi lagi, seperti program bea siswa dan khitanan massal.
IWAPI yang didirikan pada tahun 1975 yang pada waktu itu masih bernama IPWI (Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia) dan berganti nama menjadi IWAPI dalam kongres pertamanya di tahun 1978. Hingga kini IWAPI telah memiliki anggota diseluruh tanah air berjumlah 40.000 orang.
Polemik itu berawal ketika Fahrina Fahmi Idris (Rina Fahmi ) menjabat sebagai ketum IWAPI, dan diberhentikan sebelum masa kepemimpilnannya berakhir, semestinya menjabat Ketua Umum DPP IWAPI periode 2007-2012. Namun, kepengurusan itu dibubarkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)karena dianggap oleh DPD-DPD Iwapi se-Indonesia tidak menjalankan roda organisasi sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART. Meski telah dinyatakan demisioner, Rinayang anak dari Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris era SBY ini masih saja mengaku sebagai Ketua Umum IWAPI. Bahkan, Rina mendaftarkan IWAPI sebagai ormas ke Kementerian Dalam Negeri seminggu setelah Munaslub digelar, 15 April 2010.
Setelah menempuh beberapa kali persidangan merebut kembali aset gedung IWAPI yang beralamat di Kali Pasir nomor 38 Cikini Menteng Jakarta Pusat, akhirnya Kamis (1/12) Ketua Umum terpilih secara sah dari hasil Musnaslub Ir. Nita Yudi dan Sekjen Moudy Lintuuran berhasil memenangkan perkara di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam putusan perkaranyanya Hakim mengatakan sejak 20 April 2010 tergugat 1, Rina Fahmi Idris dan tergugat 2, Kartini Haris tidak berhak menggunakan segala atribut IWAPI dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp.120 juta kepada pihak penggugat. Tapi sayang, Rina menggap ini semua seperti pepesan kosong.
” Siapa yang menempati gedung IWAPI harus diserahkan kepada kami, karena kami selalu menjalankan sesuai dengan visi misi dari IWAPI, ” kata ketum IWAPI terpilih Ir. Nita Yudi seusai sidang putusan di PN Jak-Sel kepada wartawan yang mengerumuninya.
Nita juga menghimbau kepada pihak yang bersikeras atas gedung itu agar bergabung kembali dan harus menerima putusan hakim itu dengan lapang dada serta ikut serta membenahi IWAPI.
Kepada penulis, pengacara penggugat Syamsul Huda Yudha, SH mengatakan merasa puas terhadap putusan hakim dengan nomor perkara 720/PDTG/2010, uang ganti rugi senilai Rp. 120 juta sudah selayaknya diterima oleh penggungat mengingat selama ini pengurus IWAPI pusat terpaksa berkantor di jalan Sawo.
Di konferensi pers di Restoran Mbok Berek ini, Nita Yudi berujar bahwa ia belum berhasil merebut kantor DPP IWAPI yang beralamat di Kali Pasir Jak Pus, menegaskan bahwa tugas yang diembannya bukan untuk mencari popularitas tetapi bagaimana bisa memperdayakan para wanita kearah yang lebih baik.
Begitu juga yang disampaikan oleh sekjen IWAPI Moudy Lintuuran, “ Sudah banyak program yang kami jalankan. Setiap tahun kami sudah membuat 2 kali Rakornas, hingga keluar negeri.”
Selama kepemimpinan Ir. Nita Yudi, MBA sejak 10 April 2010 lalu hingga kini telah melaksanakan berbagai program sesuai amanat AD/ART organisasi yang berusia 37 tahun ini.
Namun demikian, dengan kedewasaan seorang organisatoris, Nita Yudi membawa biduk IWAPI yang nyaris mati suri selama kurang lebih tiga tahun, kembali berkiprah dalam pemberdayaan perekonomian Indonesia. Berbagai kegiatan digelar mulai dari edukasi entrepreneurship serta pelatihan kewirausahaan di kalangan internal Iwapi, antar lembaga (swasta maupun pemerintahan), kampus dan sebagainya.
Berbagai kerjasama juga dilakukan oleh IWAPI dalam rangka peningkatan kuantitas/ kapasitas dan kualitas wanita pengusaha. Baik di tingkat masing-masing cabang (DPC), DPD hingga DPP. HIPPI, HIPMI, KADIN dan organisasi profesi lain juga digandeng Iwapi untuk bersama-sama bergerak mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian berbasis usaha kecil dan menengah mulai dari keluarga.
Dengan Ciputra Entrepreneurship misalnya, Iwapi telah menjalin kerjasama bidang pelatihan selain bekerja sama dengan Valdo Institut yang dikolaborasikan dengan program pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil. Selain itu juga menggandeng Bakrie Micro Finance dan BTN Unit Syariah. Dalam pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil ini para pihak dalam kerjasama sepakat mengadopsi konsep dan falsafahGrameen Bank di Bangladesh.
Di Makasar (Sulsel) misalnya, melalui DPD IWAPI menjalin kemitraan strategis dalam mencapai target 400 unit koperasi, yang kini hampir tercapai separuhnya.
Bersama dengan Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, IWAPI juga bertekad memberdayakan wirausaha bagi Calon TKI (CTKI) maupun TKI yang telah bekerja menjadi buruh migran di berbagai negara.
“Pelatihan kewirausahaan dibutuhkan oleh calon TKI, TKI maupun keluarganya sehingga mereka mempunyai pilihan alternatif pekerjaan lain yang lebih menguntungkan di dalam negeri dibanding pergi bekerjakeluar negeri sebagai TKI sektor domestik worker. Karena itu kami mendukung upaya-upayadan rencana kerja IWAPI yang menargetkan mencetak 1 juta wanita pengusaha baru hingga tahun 2015.Rencana kerja IWAPI ini akan disinkronkan dengan program pelatihan wirausaha yang selama ini telah dijalankan Kemenakertrans di kantong TKI dan kawasan transmigrasi,” papar Menakertrans Muhaimin Iskandar.
Semangat kebersamaan di dalam internal maupun antar lembaga inilah yang akan dibawa IWAPI ditahun 2012 mendatang. Agar keberadaan IWAPI sebagai salah satu organisasi masyarakat yang peduli dan mendukung perkembangan wirausaha di Indonesia dapat menumbuhkan jiwa profesionalisme kewirausahaan yang pola fikir yang kreatif sehingga mampu menciptakan peluang lapangan kerja baru.
“Pemberdayaan UMKM dan wirausaha yang dilakukan Iwapi bekerjasama dengan berbagai pihak, diharapkan akan mampu mengurai angka pengangguran yang saat ini terdapat 8,11 juta (6,8%) dari angkatan kerja yang ada di Indonesia,” ujar Nita.
Saat ini, dari profil keanggotaan IWAPI di 32 Propinsi prosentasinya ialah 85 persen pengusaha kecil dan mikro, 13 persen pengusaha menengah dan 2 persen pengusaha besar.
"Dengan modal potensi tersebut kami bertekad mewujudkan semakin banyaknya pewirausaha tangguh dan memiliki daya saing untuk memajukan perekonomian nasional,” kata Nita Yudi seraya menambahkan bahwa di kalangan UMKM dibutuhkan yakni Pengembangan SDM,Peningkatan Pembiayaan dan Pengembangan Pemasaran Produk.