Anggota DPR yang terhormat kembali menghembuskan keinginan untuk membangun gedung baru DPR RI. Ketua DPR Setya Novanto ketika pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014/2015, mengungkapkan bahwa acara peletakan batu pertama pembangunan gedung baru DPR diadakan pada 16 Agustus 2015. Menurut beberapa berita di media online, pembangunan gedung baru itu telah disetujui Presiden Joko Widodo. Rencananya seremonial acara akan dimulai dengan mengajak Presiden dan tamu negara mengunjungi museum dan perpustakaan parlemen.
Perkara pembangunan gedung DPR RI ini bukan kali ini saja. Pada masa DPR Tahun 2009-2014, pembangunan gedung DPR juga sempat disetujui oleh anggota DPR yang terhormat. Pada masa itu, biaya pembangunan bakal menyedot biaya Rp 1,1 triliun lebih. Namun rencana itu gagal, karena pembangunan itu terlanjur diprotes Khalayak umum. Sehingga, pembanguna gedung DPR RI itu menjadi kontroversial karena dianggap tidak terlalu penting dan dicurigai akan terjadi korupsi dalam mendirikan gedung DPR yang baru masa itu.
Menariknya menurut Ketua DPR RI masa 2014-2019, pembangunan bukan untuk ruang kerja anggota DPR, melainkan untuk perpustakaan, museum, untuk riset penelitian, dan untuk tenaga ahli, bahkan dengan embel-embel gedung ini menjadi ikon nasional. Aneh rasanya, jika pembangunan gedung justru bukan untuk anggota DPR, malah untuk peruntukan yang lain. Bayangkan saja untuk apa ruang museum dan ruang riset penelitian bagi DPR RI. Seperti pemberitaan pembangunan gedung DPR masa lalu, pembangunan gedung DPR ini tidak diumumkan secara terang benderang. Jika pembangunan gedung DPR RI diumumkan secara terbuka kepada publik dari segi rencana dan pembiayaan, mungkin tidak akan menjadi masalah. Apalagi pembangunan digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Ada saja alibi untuk pembenaran pembangunan DPR ini, apalagi kali ini membawa namaPresiden Joko Widodo sebagai orang yang dianggap juga mendukung pembangunan gedung DPR ini. Pertanyaan berikutnya adalah apa kaitannya gedung DPR RI dengan kinerja Presiden RI.
Melihat kinerja DPR yang baru lebih kurang setahun ini rasanya masih jauh pasak daripada tiang. Mereka selalu meributkan kepentingan mereka saja, dari keributan antar koalisi, keributan dalam fraksi, hingga tak jarang saling gontok-gontokan sesama anggota DPR. Lalu mereka tiba-tiba ingin membangun gedung DPR yang justru diperuntukkan bukan untuk ruang anggota DPR. Mereka mungkin takut dibilang ingin menikmati fasilitas kelas wahid sehingga membuat alibi fungsi gedung baru DPR-RI untuk museum dan penelitian.
Para Anggota DPR yang terhormat ini tampaknya tak berhenti memikirkan fasilitas negara untuk kepentingan mereka saja. Mereka lupa bahwa dalam tugas dan wewenang sebagai anggota DPR salah satunya untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat (http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang). Apakah pembangunan itu sudah bagian dari aspirasi rakyat atau jangan-jangan mereka malah lupa telah dipilih oleh rakyat.
Anggota DPR tampaknya tidak mau melihat “ke bawah”, memperhatikan kepada nasib dari orang-orang yang memilih mereka. Nasib orang orang miskin yang berjibaku dengan kondisi kehidupan ekonomi yang ala kadarnya. Ah, mereka mungkin tidak tahu kalau angka rakyat miskin di Indonesia mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen di negeri ini. Soal orang miskin pun bisa saja mereka beralibi itu urusan Presiden Jokowi, urusan pemerintah bukan urusan anggota DPR. Lalu urusan para anggota DPR itu apa? Urusannya para anggota DPR RI itu bangun-membangun gedung yang baru agar tampak lebih megah dan menjadi ikon nasional, bukan untuk kamu-kamu rakyat miskin yang telah memilih mereka.
