"Jual Beli Laut" dalam Pilpres 2019

Judulnya sangat kontroversial. Padahal tulisan di dalamnya tidak seperti itu. Jika pembaca mengharapkan adanya informasi terkait penjualan laut atau pulau maka tidak akan saudara temukan di tulisan ini. Sebenarnya ini hanya simple insight, pengamatan sederhana yang saya perhatikan dalam pertarungan Pilpres kali ini. Saya tidak membedahnya dari booklet visi misi Capres, karena menurut saya itu bisa siapa saja yang menulis, mungkin tim suksesnya atau tim ahlinya atau pakar-pakar yang tergabung dalam tim suksesnya.

Saya mau memulai dari tahun 2014 dimana Joko Widodo keluar sebagai pemenangnya, sering kita temui narasi-narasi yang dibangun oleh Capres 2014 Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2014 terkait pembangunan kelautan, perikanan, dan kemaritiman. Dan terbukti, saat beliau menang keluarlah kebijakan-kebijakan strategis di bidang kelautan yang terangkum dalam Poros Maritim Dunia, walaupun saya tidak akan bahas perkembangan poros maritim dunia di sini. Bisa panjang dan melelahkan. 

Namun, entah mengapa saat kampanye di tahun 2019, calon petahana minim mengeluarkan pendapat terkait visi kelautan, apa mungkin karena sudah merasa mantap terhadap kebijakan sebelumnya yang ia buat dan tinggal melanjutkan saja atau karena memang sudah bukan isu strategis untuk menaikan elektabilitas. 

Hal berbeda terjadi pada Cawapres 2019 Sandiaga Uno, yang dalam kampanyenya sering mengunjungi nelayan. Beberapa janji yang ia keluarkan kepada nelayan diantaranya adalah mempermudah bahan bakar, mempermudah regulasi penangkapan, memastikan harga tangkapan ikan dan lain lain. 

Memang yang dikemukakan oleh Sandiaga Uno adalah permasalahan umum yang terjadi pada nelayan Indonesia, saya rasa siapa pun yang berkampanye untuk menggaet suara nelayan akan memberikan janji seperti itu. Ya, mungkin fokus Bang Sandi secara umum adalah perbaikan ekonomi, jadi tidak membahas secara komprehensif permasalahan di bidang kelautan dan perikanan. Tapi tetap perlu diapresiasi keberpihakan yang ditunjukan Sandiaga Uno untuk nelayan.

Lebih dari itu, saya merasa takut dan khawatir jika di masa pemerintahan Presiden 2019-2024 isu kemaritiman akan sedikit dibahas. Setidaknya apa yang dilakukan oleh pemerintah (saya tidak menyebut Presiden karena pemerintah berarti terdiri dari beberapa unsur) sejak tahun 2014 hingga 2019 telah melakukan perbaikan dan perkembangan yang bisa dibilang signifikan di bidang kemaritiman. 

Perlu diketahui, bahwa untuk membangun bidang kemaritiman yang maksimal diperlukan waktu yang lumayan panjang, maklum saja karena semenjak orde lama, orde baru, dan pasca reformasi, pembangunan kemaritiman tidak terlalu difokuskan. Jika mengacu pada sistem pemilihan Presiden yang ada di Indonesia, maka saya mentaksir dibutuhkan sekitar tiga hingga empat periode (15-20 tahun) untuk mencapai hasil dari pembangunan maritim yang maksimal. 

Dengan catatan setiap periode berfokus pada bidang kemaritiman, bukan hanya berfokus tapi setiap periode pemerintahan harus melanjutkan yang sudah dibangun bukan mengganti apa lagi memulai sesuatu yang baru lagi. Contoh simpelnya seperti kebijakan kelautan Indonesia saat ini yaitu poros maritim dunia, bisa disebut sebagai visi pembangunan kelautan Indonesia, nah pemerintahan berikutnya harus melanjutkan hal ini  andaikan ingin menambahkan program atau merivisi untuk perbaikan boleh saja asal jangan mengganti seluruhnya bahkan sampai melupakannya.

Saya masih meyakini, bahwa suatu saat kemaritiman yang akan membiayai "pembangunan" di darat jika negara mampu memaksimalkan apa yang ada di laut. Indonesia terdiri dari 2/3 nya lautan dan daratan hanya 1/3, sudah barang tentu pembangunan kemaritiman yang maksimal akan memberikan kebermanfaatan yang besar bagi yang ada di darat. 

Kembali ke bahasan awal, Pilpres kali ini lebih sedikit pertarungan ide dan gagasan yang mencuat di muka publik . Jangankan di bidang kelautan, di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur saja tidak terlalu banyak, andaipun ada hanya kulitnya saja dengan dibumbui retorika yang menawan. Masyarakat lebih sering disuguhkan dengan saling "Menjelekan" antar pasangan calon yang bertanding. 

Ditambah dengan isu-isu komunis, khilafah, antek aseng, makar dan isu-isu lain yang menurut pengamatan saya hanya memperuncing perbedaan politik menjadi permusuhan. Padahal saya mengharapkan sekali pertarungan ide terkait dengan ekonomi biru, pendidikan kelautan dan perikanan, kesehatan bagi para pekerja di laut, dan infrastruktur kelautan, walaupun tidak disampaikan secara langsung oleh pasangan calon setidaknya oleh tim suksesnya.