Kembali wacana hak ini dan itu digulirkan dewan. Kali ini hak angket berkaitan dengan KPK yang keberatan membuka BAP sebuah kasus. Menarik adalah apa yang dilakukan dewan kali ini masih juga sama dengan dewan yang sudah-sudah.
Kejadian, peristiwa, pekerjaan rumah masih sangat banyak, seperti terorisme yang sepertinya tidak pernah berhenti, maling berdasi alias korupsi yang masih merajalela, dan begitu banyak masalah besar lainnya eh malah mengurusi yang ada kaitannya dengan diri mereka sendiri. Hak ini, “memaksa KPK” membuka BAP soal kesaksian palsu oleh pihak lain yang ditengarai menyebut kolega mereka.
Luar biasa gerak cepat mereka, berbeda ketika menghadapi Century, Lapindo, dan juga soal Tama S Langkun dan Novel Baswedan yang masih belum beranjak. Ketika berkaitan dengan mereka responsif, cepat, bahkan mendesak, namun berbeda kalau berkaitan dengan keburuhan masyarakat.
Mengapa KPK, menarik adalah apa yang mereka perjuangkan, lakukan, dan kesigapan mereka kalau berkaitan dengan kelompok mereka dan juga KPK. Berbeda sikap jika itu pihak lain, apalagi tidak berhadapan dengan KPK.
Pemaksaan kehendak dan kekuasaan jelas terlihat karena KPK mengatakan ini soal berbeda, sedang di BAP belum saatnya dibuka. Berarti mereka ingin tahu lebih dulu daripada penegak hukum lainnya. mereka lupa tugas mereka tidak sejauh itu, berbeda jika KPK melanggar tugas mereka baru bisa menggunakan hak dan kuasanya.
KPK independen, presiden saja tidak boleh menekan, apalagi ini dewan. Coba presiden, kepolisan, atau lembaga lain yang melakukan hal yang sama, mereka akan berteriak lantang menyatakan melanggar hukum, intervensi, dan sejenisnya. Bagaimana KPK mau kerja jika selalu saja disiibukkan dengan rengekan anak kecil terus menerus seperti ini.
Pelemahan KPK makin nyata jika hak ini sukses dilakukan, dewan bisa ngobok-obok apapun di KPK dengan dalih berdasar hak dan hukum. Biarkan mereka bekerja dulu, jika waktunya toh akan diberikan juga laporannya.
Menuduh KPK sebagai superbody,lha mereka sendiri merasa seolah paling baik dan benar. Persoalan itu ada di dewan dan yang lain yang baik jadi korban kacamata buram mereka.
Tidak ada habis-habisnya KPK “dihajar” dengan berbagai cara, ada revisi UU, izin dari pengadilan, pembatasan masa lembaga negara ini dengan dalih ad hoc,padahal maling masih begitu banyak. Dewan bukan membantu malah meneror jika terus-terusan begini.
Dewan lebih baik konsentrasi ke dalam perbaiki kualitas diri dulu, minimal hadir sidang, tepat waktu sidang, laporan kinerja berjangka, bukan seenaknya sendiri, menuntut pihak lain sempurna padahal mereka sendiri yang bobrok.
Dewan sapu kotor namun mau membersihkan semua tempat, bukan menambah bersih namun menambah kotor, kacau, dan rusak iya. Lihat saja pejabat yang dipilih atas frekomendasi dewan, lebih banyak kasus daripada prestasi.
