2 Alasan Kenapa Jokowi Terpaksa Coret Menteri Milenial

Banyak sekali urusan yang mesti diselesaikan Presiden Jokowi. Sampai-sampai urusan kabinet yang sebulan lalu sempat heboh kini malah reda. Padahal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tinggal dua minggu lagi. 

Heran, nama-nama menteri masih tersembunyi rapat. Belum diumumkan sang pemilik hak prerogatif. Ini agak melenceng dari pernyataan Jokowi sebelumnya, yang mengaku bisa saja mengumumkan kabinet tanpa perlu menunggu sampai pelantikan.

Coba cek ucapan Sekjen PPP Arsul Sani. Kata Arsul, partai koalisi hingga kini belum diajak Jokowi bicara soal kursi menteri. Memang parpol koalisi sering bertemu Presiden, tetapi belum pernah membicarakan nama-nama menteri. Karena belum diminta, PPP belum menyiapkan kader terbaiknya. Lah, ini maksudnya apa? Berarti nama-nama menteri belum ada di kantong Jokowi, dong!

Di sisa dua minggu ini, bisa dipastikan menjadi hari-hari paling sibuk Presiden. Bertemu para tokoh parpol, profesional kader parpol, profesional murni alias non parpol, dan tak lupa profesional-milenial. Dari empat kelompok tersebut, profesional-milenial tampaknya harus rela gigit jari. Batal didapuk sebagai pembantu kabinet. Kenapa?

Menurut saya sederhana saja. Yakni karena kian romantisnya hubungan PDIP-Gerindra yang diwakili Mega dan Prabowo. Hubungan 'terlarang' yang justru mencair menjelang pengumuman kabinet itulah yang akhirnya berubah menjadi batu sandungan bagi kelompok profesional-milenial. 

Sederhananya, jatah yang tadinya diberikan kepada milenial kini dialihkan ke kelompok Gerindra. Konon sih, terdapat tiga pos menteri yang bakal dipercayakan kepada kader Gerindra.

Tak saja 'direcoki' masuknya Gerindra, menguapnya jatah milenial juga tak terlepas dari peliknya persoalan dalam negeri belakangan ini. Terutama menyangkut isu Papua yang masih terbelenggu masalah serius. 

Sehingga momentum milenial menjadi kurang relevan dengan isu yang tengah menghangat. Sangat masuk akal apabila Jokowi menambah jatah menteri yang berasal dari Indonesia bagian Timur. Misalnya, dari dua kursi menjadi tiga atau empat kursi.

Celakanya, tambahan kursi itu juga sudah pasti diserahkan kepada mereka yang telah berpengalaman atau berpengaruh terhadap kawasan timur Indonesia. 

Pengaruh dari segi sosok itulah yang tidak dimiliki milineal, yang memang belum cukup umur untuk urusan semacam itu. Pemilihan sosok tersebut sangat penting guna menunjukkan bentuk kepedulian politik Jokowi terhadap kawasan timur, yang sekali lagi, tidak terdapat dalam diri milenial.

Dua alasan itulah yang menurut saya membuat Jokowi terpaksa mencoret skuad menteri milenial dalam kabinetnya nanti. Sebuah keputusan yang cukup tepat demi menyeimbangkan suhu politik yang mungkin saja di luar perkiraan Jokowi sendiri.