SPEKULASI politik yang menempatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedang bersiap menuju Pilpres 2019 semakin menguat. Pemantiknya, Panglima memerintahkan seluruh jajaran TNI AD untuk mengadakan nonton bersama (nobar) film G30S PKI. Alasannya, agar sejarah kelam negeri ini tidak terulang kembali. Oleh Panglima, prajurit TNI perlu mewaspadai gerakan komunis sekaligus meneladani sikap ksatria para pahlawan revolusi.
Namun, terlepas dari kontroversi kebenaran sejarah dalam film tersebut, gerak-gerik Gatot yang mulai menatap pencapresan pun sudah terbaca politisi PDIP Effendi Simbolon. Padahal, sesuai aturan, Panglima sebagai prajurit TNI diwajibkan untuk netral dalam politik. Namun begitu, seandainya Gatot dinilai sedang berpolitik, manuvernya saya kira masih dalam tahap wajar. Koridornya masih dalam tahap 'permainan cantik'. Ibarat permainan sepakbola, 'pelanggaran' Gatot belum layak disanksi kartu kuning. Mungkin hanya sebatas peringatan lisan saja. Hehehe.
Jika berniat maju sebagai capres, secara politik, memang inilah waktunya Gatot mulai beraksi. Tahun depan, Gatot tak lagi berkuasa memberikan perintah nobar kepada seluruh prajurit TNI, dengan asumsi Gatot pensiun normal pada pertengahan 2018. Tanpa jabatan Panglima, Gatot tahun depan sudah memasuki dunia sipil, yang tidak lagi mempunyai jabatan komando yang wajib dipatuhi pasukan. Berbeda ceritanya jika Presiden memperpanjang masa jabatannya sekaligus disanggupi oleh Gatot.
Harus diakui memang, nama Gatot dalam beberapa waktu terakhir memang cukup melambung. Tak berlebihan apabila sejumlah parpol mulai mengelus-elus namanya untuk diplot sebagai capres. Jika bukan capres, setidaknya Gatot telah mengamankan tiket cawapres, mendampingi Jokowi di periode kedua.
Persiapan mendampingi Jokowi di periode kedua. Begitulah pesan politik yang sangat mungkin sedang terjadi saat ini. Hal ini terlihat dari komentar Gatot yang menyebut perintah nobar film G30S PKI tidak dipersoalkan oleh Jokowi. Yang ada, Jokowi meminta film tersebut dikemas ulang agar lebih kekinian tanpa menghilangkan esensi sejarahnya. Klop sudah, Jokowi dan Gatot bisa diartikan sudah 'main-mata' terlebih dahulu sebelum melontarkan rencana pemutaran kembali film yang banyak mengundang polemik tersebut. Ibarat kata, Jokowi telah menyerahkan 'tiket' kepada Gatot untuk ikut bertarung dalam arena sesungguhnya di Pilpres 2019 nanti.
Walau begitu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tampak sedikit kurang nyaman dengan Panglima. Bahkan, 'gesekan' di antara kedua jenderal tersebut sudah terlihat jelas dari adu komentar mereka. Menhan tidak soal dengan pemutaran ulang film tersebut, asalkan tidak ada muatan politis di baliknya. Komentar ini pun dibalas Panglima, yang menyebut perintah prajurit ada di tangannya, bukan di bawah komando Menhan. Dengan kata lain, serasa ada yang kurang pas dengan komunikasi mereka. Entahlah, mungkin itu juga terkait dengan polemik pembelian helikopter kepresidenan beberapa waktu lalu.
Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang dikenal sebagai 'tangan kanan' Jokowi, tampaknya juga sudah paham dengan situasi yang terjadi. Itu tergambar dari komentarnya yang meminta agar polemik film tersebut tidak perlu diperkeruh. Luhut sepertinya tidak ingin larut dalam pergulatan politik 2019 yang masih dua tahun lagi. Tidak perlu grasa-grusu, begitu kira-kira pesan yang ingin disampaikan Luhut.
Menyaksikan manuver Panglima, tidak berlebihan apabila namanya akan terus-menerus menjadi bahan perbincangan politik dalam dua tahun ke depan. Kalaupun Panglima akhirnya terjun ke dunia politik setelah pensiun nanti, tentu tidak ada yang salah. Bahkan, sangat bagus demi kemajuan bangsa kita.
