Sepertinya salah satu induk organisasi olahraga kita akan kembali mengalami konflik internal karena disebabkan konflik kepentingan. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) yang dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXI di Yogyakarta, menyisakan bara.
Berdasarkan berita yang saya kutip dari Media Indonesia, Perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) Riau dan Nusa Tenggara Barat (NTB) membantah abstain dalam Munas. Bahkan, kedua daerah itu mengaku belum diberi kesempatan untuk memilih.
"Ada kesan munas terburu-buru. Kita juga tidak diberikan waktu untuk berbicara dengan hati nurani. Kami tidak abstain, kami belum memberikan suara," tutur perwakilan PBSI Pengprov Riau Andri di Yogyakarta, Jumat (21/9).
Permasalahan semakin meruncing karena ada indikasi pelanggaran Munas dan pemilihan Ketua PB PSSI melanggar ketentuan. terpilihnya Menteri Perdagangan Gita Wirjawan secara aklamasi menjadi sebuah pertanyaan.
"Banyak yang mendukung dengan berdiri, tapi yang enggak berdiri juga banyak. Itu yang diabaikan oleh ketua," tutur Ketua Pengprov NTB.
Rencananya kedua perwakilan daerah akan melaporkan penyimpangan tata tertib munas kepada Badan Arbitrase Olahraga (BAORI). Mantan atlet nasional Icuk Sugiarto, yang menjadi kandidat Ketua Umum PB PBSI, juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran ke BAORI.
"Jangan sampai hal-hal semacam hukum rimba ini mengotori dunia olahraga." katanya.
Saya sendiri juga mendengar adanya keganjilan Munas ini dari tayangan berita Metro TV. Keganjilan itu adalah dimajukannya jadwal Munas 5 jam lebih cepat. Uniknya pada pemilihan Ketua Umum PB PBSI ini, para calon Ketua Umum tidak ada yang hadir. Jadi pemilihan dilakukan tanpa kehadiran para calon.
Sangat disayangkan jika olahraga Bulutangkis yang jadi olahraga kebanggaan negara di tingkat Internasional ini harus mengalami konflik internal. Semoga hal ini tidak terpengaruh kepada nasib para atlet dan prestasi Bulutangkis Indonesia.
Salam.
