Gelorakan Kembali Pancasila dalam Kampanye Politik

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2016, hari ini tanggal 1 Juni 2018, bangsa Indonesia kembali memperingati kelahiran Pancasila yang kesekian kalinya. Hari Lahir Pancasila ini sesungguhnya hari yang sakral dan monumental karena dinilai sebagai titik awal dimulainya pembangunan prinsip Pancasila yang diperkenalkan oleh Soekarno melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian difinalisasi pada 18 Agustus pada tahun yang sama.

Pancasila adalah ideologi yang mengandung banyak nilai-nilai penting dan mempunyai relevansi dengan 'keterbukaan', sehingga membuat Pancasila mudah diterapkan pada setiap situasi dan di setiap masa. 

Namun dalam perkembangannya, muncul fenomena bahwa Pancasila sepertinya mengalami kemerosotan dalam penerapannya, dan bahkan tidak menjadi jualan yang mengemuka di mata publik karena mengandung nilai yang traumatik di masa lalu. Praktik penghayatan dan pengamalannya dinilai cenderung bersifat indoktrinal dalam sistem kehidupan politik di Indonesia.

Dihadapkan dengan momentum tahun politik 2018-2019, seharusnya Pancasila dapat diangkat dan menjadi salah satu jualan penting dan strategis bagi para calon pemimpin politik.

Misalnya bagi para calon bupati/wali kota dan gubernur dalam melakukan 'kampanye politiknya' di tengah-tengah masyarakat, mengingat kini Pancasila sedang mengalami degradasi yang disertai dengan kecenderungan dekadensi moral secara serius. Paling tidak Pancasila dapat dipertahankan secara terus menerus sebagai sistem etika, norma publik, dan 'basic principles' yang efektif dalam berbangsa dan bernegara.

Pada masa lalu, banyak pemimpin yang selalu menggelorakan bahwa Pancasila adalah cita-cita kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Disebut dengan cita-cita karena tatanan kehidupan nasional banyak diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila yang sangat ideal. Boleh jadi karena sedemikian indahnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak pernah secara sempurna dan paripurna mampu diwujudkan oleh bangsa kita secara utuh. 

Semestinya, bagi para calon pemimpin politik atau calon kepala daerah dapat memanfaatkan 'isu Pancasila' sebagai bahan kampanye yang menarik, bukan sebaliknya para politisi justru alergi untuk menjadikan Pancasila sebagai jualan politik karena sifatnya yang sangat normatif. 

Padahal isu Pancasila yang kini mengalami degradasi atau pelemahan dalam penerapannya, dapat menjadi momentum untuk membuktikan dan mengenalkan diri sebagai salah satu calon pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap Pancasila. Lebih dari itu, sebagai bentuk upaya untuk meyakinkan publik bahwa dirinya mempunyai nasionalisme dan integritas yang tinggi. 

Sejauh ini, Pancasila masih jarang dikampanyekan karena masih dipersepsikan oleh sejumlah kalangan sebagai isu yang tidak menarik lagi karena sifatnya menjenuhkan dan tidak perlu lagi dibicarakan secara masif. Padahal, ketika para politisi berkampanye, sebenarnya secara paralel dapat dilakukan dengan menjual visi, misi, dan programnya serta menempatkan Pancasila sebagai rujukan atau dasar berpijak dalam sistem etika di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. 

Misalnya saja dalam sistem etika di bidang politik, kegiatan kampanye para calon seyogyanya dapat mengupas isu tentang Pancasila sebagai benteng yang ampuh untuk memperkokoh nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah NKRI berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, langkah kampanye dengan menggelorakan isu tentang Pancasila dalam sila ketiga sesungguhnya dapat membakar semangat dan kesadaran persatuan. 

Yang tidak kalah menariknya dalam membicarakan isu tentang Pancasila adalah terkait dengan sila kelima. Konsep sila kelima ini antara lain adalah gotong royong, tolong menolong, dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam ranah politik, keadilan sosial juga menjadi isu penting untuk dikampanyekan dalam rangka mengatasi ketimpangan, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan melalui pembangunan yang berbasis Pancasila.