Pendidikan bermutu itu mahal dimana kita ketahui bahwa mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengenyam di bangku pendidikan ialah suatu hal yang susah atau rumit. Dimana kita ketahui bahwa mahalnya biaya pendidikan dari tk hingga perguruan tinggi sangatlah mahal dimana masyakarat yang notabenya miskin atau yang kurang tidak memiliki suatu pilihan yang bagus atau baik dikarenakan pendidikan yang sangat mahal untuk itu sebagian dari masyarakat tidak menyekolahkan anaknya dikarenakan pendidikan yang agak sedikit mahal. Makin mahal biaya pendidikan pada saat sekarang ini maka tidak akan lepas dari kebijakan pemerintahan dimana dalam menerapkan suatu manajemen berbasis pada sekolah diIndonesia pada realitanya lebih kepada dinamika sebagai suatu upaya untuk melakukan suatu mobilitas seperti dana. Oleh sebab itu komite sekolah atau dewan pendidikan yang dimana syaratnya harus ada unsur penguasaha, atau asumsi pengusaha yang memiliki akses atas modal yang lebih luas atau yang lebih tinggi. Karena hasilnya setelah komite sekolah terbentuk maka segala pungutan uang sesuai dengan keputusan komite sekolah. Namun pada tingkat implementasinya tidak transparan karena yang dipilih menjadi pengurus dan juga anggota komite sekolah ialah orang-orang yang sangat dekat dengan kepala sekolah. Akibatnya komite sekolah hanya menjadi suatu kebijakan kepada kepala sekolah. Kondisi ini akan lebih buruh lagi dengan suatu upaya adanya badan hukum yang jelas memiliki konsekuensi ekonomi dan juga politik yang amat sangat besar. Dengan adanya perubahan status dari pemerintahan secara mudah maka dapat melemparkan suatu tanggung jawabnya kepada pendidikan warganya karena kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak terlalu jelas.
