Pinurba Yudha
Pinurba Yudha

Just a man who loved jazz...

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Revolusi Sosial PascaProklamasi

14 Desember 2014   21:48 Diperbarui: 17 Juni 2015   15:19 17024 0 0

Pengantar


Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu setelah kedua kotanya Hiroshima dan Nagasaki hancur terkena bom atom Sekutu. Menyerahnya Jepang dalam Perang Pasifik membuat daerah dudukannya menjadi status quo. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para tokoh nasional Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin sebelum Sekutu datang. Dua hari setelah Jepang menyerah, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan merdeka atas penjajahan. Kemerdekaan Indonesia ini menjadi tonggak sejarah baru negeri ini. Kemerdekaan pulalah yang menjadi titik balik dalam dinamika sosial, sehingga terjadi perubahan sosial yang drastis dalam masyarakat. Perubahan sosial pascaproklamasi inilah yang sering disebut dengan revolusi sosial.


Revolusi sosial merupakan bentuk tanggapan dari proklamasi Indonesia dan menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Pada setiap daerah di Indonesia terjadi Revolusi Sosial yang dilatarbelakangi penyebab yang hampir sama yaitu kondisi ketimpangan disegala aspek kehidupan masyarakat. Ketimpangan ini terlihat sangat mencolok terutama antara rakyat kelas bawah dengan para pengusaha, bangsawan, dan pejabat pemerintah. Selain ketimpangan dalam segala aspek juga muncul rasa ketidakadilan di dalam masyarakat terhadap golongan atas. Keadaan ini juga didukung provokasi dari pejuang-pejuang gerakan bawah tanah kepada masyarakat akan kondisi ketidakadilan ini. Momen proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik awal pelampiasan rasa ketidakadilan yang sudah menjadi bibit di dalam masyarakat. Perihal-perihal di atas menjadi penyebab secara umum terjadinya Revolusi sosial di setiap daerah di Indonesia.


Peristiwa Tiga Daerah


Revolusi sosial mewarnai hampir setiap daerah di Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah Peristiwa Tiga Daerah di Tegal, Brebes, dan Pemalang yang terjadi pada bulan Oktober-Desember 1945. Peristiwa Tiga Daerah adalah salah satu bentuk rasa sakit hati rakyat terhadap pejabat dan penguasa daerah. Tidak hanya kepada penguasa daerah, rasa sakit hati juga timbul kepada para perangkat desa dan camat. Rasa ketidakadilan dan sakit hati dalam diri rakyat Tiga Daerah terjadi karena monopoli pangreh praja (pejabat pemerintah daerah) dalam birokrasi. Salah satu kasus yang terjadi adalah tidak meratanya pengaturan irigasi oleh pangreh praja setempat yaitu isensitas pengairan lebih ditujukan kepada pengusaha ladang tebu daripada ke petani padi lokal. Kasus tersebut terjadi ketika Hindia Belanda masih berdiri. Sementara pada zaman pendudukan Jepang kesenjangan masyarakat semakin menjadi terutama ketika diterapkan penjatahan kepemilikan barang-barang pokok. Kondisi ini dimanfaatkan para pejabat untuk mengkorupsi jatah milik rakyat. Kasus-kasus inilah yang melatarbelakangi kondisi masyarakat yang sudah tidak stabil menjelang kemerdekaan.


Setelah kemerdekaan, situasi di Tiga Daerah semakin tidak stabil karena sikap pemimpin daerah yang masih bingung dalam memilih bergabung dengan pemerintahan Indonesia atau tidak. Sementara di lain pihak rakyat berkehendak untuk bergabung dengan pemerintah Indonesia. Tuntutan rakyat Tiga Daerah ini bukan tanpa alasan. Rakyat Tiga Daerah memandang kemerdekaan sebagai jalan untuk kesetaraan sosial antara rakyat dengan pangreh praja. Propaganda dan kampanye dari kaum nasionalis (terutama orang PKI) setempat turut menyulut tuntutan rakyat tadi.


Sikap dari pemerintah daerah yang lamban dan juga rasa ketidakadilan dalam rakyat Tiga Daerah akhirnya menimbulkan pecahnya Peristiwa Tiga Daerah. Peristiwa Tiga Daerah diawali dengan pembunuhan para wedana dan pejabat desa di daerah Tegal. Sementara di Brebes sasaran amuk masyarakat ditujukan kepada orang China dan Indo-Eropa. Alasan dari penyerangan orang China dan Indo-Eropa lebih berdasar atas kesenjangan ekonomi dan posisi orang nonlokal tersebut sebagai saudagar atau pengusaha yang di mata rakyat sebagai salah satu penindas mereka. Lain halnya dengan Pemalang, selain menyerang kantor pemerintah setempat, rakyat Pemalang juga menyerang markas BKR di Pemalang. Pada saat itu rakyat memandang BKR tidak memperdulikan mereka karena tidak ikut dalam revolusi sosial di Tiga Daerah tersebut.


Munculnya Laskar-laskar di Ibukota


Revolusi sosial juga melanda ibukota Indonesia, Jakarta. Pada mulanya tidak ada pergolakan sosial setelah kemerdekaan negara Indonesia, akan tetapi sejak datangnya Sekutu mulai munculah pergolakan di dalam masyarakat. Revolusi sosial di Jakarta dimulai dengan munculnya para laskar-laskar tidak resmi yang terdiri dari para jawara dan mantan garong. Sasaran dari laskar-laskar tersebut adalah para pedagang dan orang Indo-Eropa dan Cina. Alasan dari diserangnya orang-orang nonpribumi lebih didasari atas rasa sakit hati dan kebebasan setelah merdeka. Keberadaan laskar-skar ini juga menjadi keresahan di warga ibukota, oleh karena sering kali laskar-laskar tersebut menyerang warga-warga setempat.


Revolusi sosial di Jakarta juga melebar ke daerah Depok. Depok adalah salah satu daerah yang diisi oleh mayoritas orang nonpribumi dan mantan pejabat Belanda dari pribumi, bahkan ketika pendudukan Jepang kondisi tersebut masih bertahan. Hal ini menjadikan Depok sebagai daerah eksklusif daripada daerah lain disekitarnya sehingga setelah proklamasi terjadi ‘invansi’ laskar-laskar lokal ke daerah Depok. Terjadi begitu banyak penjarahan dan pembunuhan di daerah Depok sebagai bentuk rasa sakit hati orang sekitar Depok.


Revolusi di Sumatra Timur


Revolusi sosial terjadi di Sumatra khususnya di Sumatra Timur pada waktu yang hampir bersamaan dengan Peristiwa Tiga Daerah. Sebagai salah satu daerah perkebunan penting, pada era penerapan sistem ekonomi liberal Sumatra Timur menjadi salah satu daerah sasaran transmigrasi pekerja kasar dari Jawa untuk diperkejakan di perkebunan Sumatra Timur. Banyaknya pekerja nonpribumi Sumatra menjadikan pergesekan antarsuku di Sumatra Timur. Pergesekan antarsuku di Sumatra Timur dikarenakan rasa iri antara suku non-Melayu kepada orang Melayu yang memiliki hak istimewa di dalam dinamika sosial.


Ketimpangan sosial juga menjadi salah satu munculnya revolusi sosial di Sumatra Timur. Ketimpangan ini terjadi antara para pekerja perkebunan dengan para pengusaha, penguasa kolonial, dan bangsawan kerajaan setempat. Para pekerja perkebunan di Sumatra Timur merasa haknya dirampas karena tanah mereka bertani dialihfungsikan secara paksa untuk perkebunan swasta. Hal ini kian diperparah dengan sikap para raja setempat yang tidak berani membela rakyatnya.  Setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi sosial di Sumatra Timur kian tegang. Oleh karena belum adanya kekuasaan yang jelas, terjadi konflik fisik antarsuku terutama suku Melayu dengan suku non-Melayu dan konflik antara si miskin dengan si kaya. Selain itu muncul penjarahan dan pembakaran kediaman para bangswan setempat. Banyaknya konflik-konflik di Sumatra Timur dan kasus penjarahan menjadikan kondisi sosial di sana tidak menentu.


Revolusi Sosial di Indonesia


Munculnya berbagai pergolakan sosial di Indonesia tidak hanya tiga contoh tersebut, akan tetapi hampir di setiap daerah di Indonesia. Timbulnya pergolakan sosial di berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk dari dampak perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perubahan dari sistem masyarakat yang dahulu terikat kuat dengan masyarakat ke kondisi masyarakat yang telah merdeka dan berada di bawah pemerintah baru yang demokratis menimbulkan berbagai pergolakan sosial dan konflik dalam masyarakat. Pergolakan sosial setelah proklamasi lebih sering terjadi antara mereka rakyat yang dahulu terjajah dalam segala aspek dengan penguasa daerah yang dahulu berkolaborasi dengan para penjajah. Rasa balas dendam dan ketidakadilan menjadi hal yang mendorong mereka yang dahulu terjajah untuk melakukan revolusi sosial melawan mereka yang dianggap menindas kaum lemah.


Faktor semangat kemerdekaan juga menjadi pendorong terjadinya revolusi sosial di berbagai daerah. Lamban dan enggannya para pejabat daerah dan pemerintah daerah dalam mendukung proklamasi menjadikan rakyat pendukung proklamasi kehabisan kesabaran dan melakukan pergerakan secara fisik dalam mendorong para pejabat dan pemerintah daerah mendukung kemerdekaan. Selain itu sentimen masyarakat daerah terhadap ras dan golongan tertentu juga mendorong masyarakat melakukan perlawanan dalam rangka merubah pranata sosial yang sudah ada sejak dahulu. Akan tetapi perlawanan tersebut lebih sering terjadi dengan menggunakan jalan radikal (kekerasan).


Revolusi sosial dipandang sebagai bentuk dari citra buruk dari bangsa Indonesia oleh para pemimpin bangsa pada saat itu. Karena pada saat setelah proklamasi para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan H. Agus Salim sedang mengupayakan diplomasi dengan pihak Barat agar mendukung kemerdekaan Indonesia. Tepat pada saat Perang Dunia II berakhir Sekutu, yang diwakili Inggris, datang ke Indonesia untuk mengambil tawanan Jepang dan tentara Jepang. Oleh karena itu para pemimpin bangsa pada saat itu berupaya membuat Sekutu memandang baik citra orang Indonesia. Akan tetapi kedatangan Sekutu kian memperparah situasi sosial dalam masyarakat karena kedatangan Sekutu juga diikuti oleh NICA yang berusaha mengambil alih kendali di Hindia Belanda. Hal ini menjadikan kondisi sosial di Indonesia kian memanas dan kacau.


Kesimpulan


Revolusi Sosial sudah menjadi salah satu aspek historis dalam sejarah kemerdekaan yang memiliki pengaruh sampai sekarang. Tanpa adanya revolusi sosial mungkin tidak akan tercipta negara yang satu suara dalam mendukung kemerdekaan. Selain itu revolusi sosial juga menjadi contoh bagaimana masyarakat Indonesia pada saat itu begitu semangat menyambut kemerdekaan. Namun revolusi sosial juga menjadi intrepertasi bagaimana masyarakat Indonesia sangat mudah terprovokasi dan bertindak liar di luar komando. Sehingga revolusi sosial merupakan salah satu bukti bagaimana proses dinamika yang telah membudidaya dalam masyarakat.


Referensi


Cribb, Robert Bridson. 1990. Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni. diterjemahkan oleh: Hasan Basari. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.


Kahin, Audrey R.. 1990.  Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan. diterjemahkan oleh: Satyagraha Hoerip. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.


Kahin, George McTurnan. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. diterjemahkan oleh: Nin Bakdi Soemanto. Surakarta: Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan.


Lucas, Anton E.. 1989. Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.