Mohon tunggu...
Dr. Nugroho SBM  MSi
Dr. Nugroho SBM MSi Mohon Tunggu... Dosen - Saya suka menulis apa saja

Saya Pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Semarang

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ini Alasan "Aneh" PKS Ingin Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Persen

21 Juli 2017   11:49 Diperbarui: 21 Juli 2017   14:14 1707
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

PKS merupakan salah satu Partai yang melakukan "Walk Out" dalam sidang paripurna DPR dalam votting untuk pengesahan ambang batas pencalonan presiden 20 persen. PKS walk out bersama Partai Demokrat, Gerindra, dan PAN. PKS meninginkan tidak ada ambang batas dalam pencalonan presiden alias ambang batas tersebut adalah nol persen.

Tetapi yang menurut saya "aneh" adalah alasan PKS yang menghendaki tak ada ambang batas tersebut. Menurut Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid- seperti dikutip merdeka.com - PKS ingin agar Rhoma Irama yang merupakan Ketua Partai Idaman, Harry Tanoe yang merupakan Ketua Perindo, dan Yuzril Ihsra mahendra yang merupakan Ketua Partai Bulan Bintang yang partai-partainya tidak punya suara di DPR bisa ikut nyalon presiden. Dirinya tidak akan nyalon sendiri.

Ini argumen aneh karena yang disodorkan adalah tokoh-tokoh yang selama ini sudah tidak laku di dunia politik dan sering membuat kontroversi. Mungkin maksud Hidayat sekedar memberi contoh. Tetapi contoh itu merupakan sebuah "lelucon".

Saya tetap setuju bahwa pemilihan Presiden harus ada ambang batas suara di parlemen yang mengusungnya. Jika tidak (ambang batas nol) maka ada beberapa dampak negatif. Pertama, Presiden akan mudah diganggu DPR dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, masyarakat akan bingung memilih kalau calonnya semakin banyak. Ketiga, anggaran engara juga akan boros karena setelah seseorang ditetapkan sebagai calon presiden maka dia sudah mendapatkan pengawalan layaknya presiden.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun