DPR ternyata mengajukan dana atau anggaran sebesar Rp 3,1 miliar untuk Pansus KPK dengan masa kerja 60 hari. Tentu ini sesuatu yang fantastis dan memicu sinisme di kalangan masyarakat. Pertama, karena keabsahan Pansus KPK sendiri masih dipertanyakan. Menurut UU MD3, suatu pansus dinyatakan sah atau legal jika disetujui dan di dalamnya ada perwakilan dari semua fraksi. Namun pansus KPK ini tidak semua fraksi setuju, ada 2 fraksi yang tidak setuju  dan tidak mengirimkan perwakilannya di pansus yaitu Partai Demokrat dan PKS. Menurut saya ini langkah cerdik PD dan PKS untuk meraih simpati masyarakat. Tidak seperti PAN yang semula menolak Pansus tetapi kemudian berbalik badan gara-gara Amien Rais disebut menerima aliran dana Rp 600 juta dalam kasus pengadaan Alkes. Atau tidak juga seperti partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang justru mendukung pansus. Kedua, di samping pansusnya yang ilegal, Ketua Pansuspun diragukan integritasnya karena pernah disebut-sebut terlibat kasus korupsi e KTP. Ketiga, dana Rp 3,1 miliar  adalah dana yang sangat besar. Dana sebesar itu bisa digunakan untuk sesuatu yang berguna bagi masyarakat, misal untuk pemberantasan kemiskinan.
Maka saya setuju sikap Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) agar Badan Anggaran DPR tidak menyetujui untuk mengeluarkan anggaran untuk Pansus KPK tersebut.
