Awas! Ada Jatah “Pendamping” dalam Bantuan Pemerintah
Sistem jatah-jatahan di negeri ini semakin parah saja, tidak ketinggalan, sistem jatah-jatahan tersebut bahkan menerobos hingga jauh ke pelosok desa, juga hingga kepada kelompok-kelompok tak “berdaya”.
Sulit pak disini, ungkap seorang warga dalam sebuah pertemuan bersama warga dalam pengorganisasian kelompok pada tahun 2007 silam. Kita sangat sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah kalau kita menolak memberikan jatah kepada pendamping yang ditugaskan mendampingi kita.
Ya benar, sejak awal tahun 2000-an, atau beberapa tahun pasca pemekaran Kabupaten Kutai Timur, pemerintah terus mendorong upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan berbagai program, baik pada bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan.
Seorang “kawan” pada salah satu SKPD menjawab santai saat ditanyai hal tersebut pada medio 2007 silam. Ah, itu biasa bang, sudah bukan rahasia umum lagi, kalau mau dapat bantuan, ya harus sepakat dulu, kalau bantuan turun kita sebagai pendamping akan mengambil jatah kita.
Lain lagi dengan seorang rekan yang saat ini menjadi “kawan” sekampus yang pernah menjadi pendamping lapangan pada sebuah kabupaten di Kalimantan Utara. Dalam sebuah diskusi ringan, dia menuturkan bahwa tidak ada aturan bahwa pendamping harus mendapatkan jatah dari kelompok. Tetapi saya dengar dari masyarakat bahwa mereka sering mengeluhkan hal tersebut, tuturnya. Tetapi selama saya menjadi pendamping sejak lulus kuliah hingga saya ditarik ke SKPD, syukurlah, saya tidak pernah melakukan itu. Awalnya saya juga agak bingung saat ditawari kelompok dampingan saya. Pak, kalau bantuannya disetujui, nanti bapak tenang saja, ada jatah untuk bapak, ungkapnya menirukan sebuah tawaran dari kelompok dampingannya saat awal dia menjadi petugas pendamping lapangan.
Melihat fenomena tersebut, alangkah wajar bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada berbagai tempat, bahwa seorang pendamping lapangan, terutama pada bidang perkebunan, pertanian atau peternakan justru lebih berhasil atau dikatakan sangat berhasil (khusus untuk dirinya) dibanding dengan masyarakat dampingannya.
Mengapa? Ya, itu tadi, mereka selalu menarik “jatah” dari semua bantuan yang diturunkan oleh pemerintah, kemudian menitipkannya kepada masyarakat lainnya yang “justru” lebih serius untuk memelihara (misalnya ternak) dengan sistem yang telah disepakati bersama.
Menirukan ungkapan seorang kawan dan juga mentor saya, anda “gagal” jika saat anda yang mendampingi kelompok tetapi justru anda yang berhasil alias “kaya duluan” dibandingkan dengan anggota kelompok masyarakat yang anda damping. Benar juga kalimat bijak itu. Karena pada banyak tempat, seringkali kita temukan bahwa justru yang lebih berhasil adalah pendampingnya dibandingkan dengan “orang-orang” yang didampinginya.
Teringat kembali akan sebuah temuan pada tahun 2008, saat ada sebuah program bantuan dari pemerintah dalam bentuk bibit (komodiatas tertentu) yang kemudian secara sengaja diperjual belikan oleh “oknum” pendampingnya. Masa pak, kami harus membeli bibit yang merupakan bantuan dari pemerintah. Apakah tidak salah ini? Tanya seorang warga masyarakat dari salah satu desa di Kecamatan Muara Wehea.
Seperti sebelumnya, seorang kawan pada SKPD berbeda saat ditanyai menyangkal hal tersebut. Tidak, itu murni bantuan dan bukan untuk diperjualbelikan, ujarnya tegas. Tolong kasih tahu namanya dan dimana wilayah tugasnya, kita akan ambil tindakan, tambahnya (kala itu). Tetapi apa yang terjadi? Walaupun telah diinformasikan, ternyata tindakan yang dijanjikan itu ternyata seperti “pepesan” kosong. Sama sekali tidak ada.
Kembali pada beberapa waktu lalu, seorang warga dari sebuah desa di wilayah ini bertanya. Pak, kok jatah untuk kami kenapa ya diambil? Opssss….. ternyata, hingga saat ini, hal tersebut masih pula terjadi dan seolah tidak pernah ada upaya nyata untuk memperbaiki. Mengapa hak orang lain yang selayaknya didampingi hingga berhasil harus diambil juga?
Sungguh, sebuah ironi yang selalu terjadi di negeri ini, hingga benar bahwa apa yang selalu disampaikan oleh banyak orang, juga termasuk dari para anggota kelompok yang mungkin kurang mengerti dengan mekanisme dari bantuan pemerintah itu justru selalu menjadi orang-orang yang “kena tipu” justru dari orang-orang yang seharusnya sangat mereka percaya untuk memberdayakan mereka.
