Negara Indonesia adalah negara hukum. Meski negara kita dijuluki sebagai negara hukum, namun nyatanya masih ada saja pelanggaran hak warga negara.
Pelanggaran hak dan kewajiban di negara hukum seperti di Indonesia masih tetap terjadi. Namun bukan berarti tidak ada cara penanggulangannya.
Tak hanya hak yang dilanggar, ternyata warga Indonesia sendiri melanggar kewajiban yang seharusnya dijalankan. Lalu bagaimanakah cara menanggulangi kedua hal tersebut?
Dan siapa sebenarnya yang dapat menanggulanginya? Sebelum itu mari kita lihat apa saja daftar pelanggaran hak Warga Negara Indonesia (WNI), kewajiban, dan penanggulangannya.
Pelanggaran hak WNI, antara lain:
- Pelecehan seksual
- Tindak kriminalitas
- Pembunuhan
- Perbudakan
- Penghambatan tumbuh kembang
- Tidak adanya perlindungan
- Anak-anak dan remaja tidak mendapatkan pendidikan yang layak
Pelanggaran kewajiban WNI, antara lain :
- Pelanggaran lalu lintas
- Tidak membayar pajak
- Mengkhianati negara
- Penyelundupan barang
- Pengedaran barang-barang terlarang ( Narkotika, Ganja, dll )
Pelanggaran hak dan kewajiban WNI tersebut sebenarnya dilakukan oleh Warga Indonesia sendiri.
Namun, entah mengapa banyak sekali warga yang hanya bisa memrotes pemerintah karena kinerja mereka yang tak sesuai dengan harapan warga.
Namun, sebelum kita menyalahkan pemerintah, hal yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, adalah “Apakah kita sebagai Warga Negara sudah menjalankan kewajiban kita dengan benar?”.
Apabila jawabannya adalah belum maka jangan salahkan pemerintah apabila banyak terjadi pelanggaran dalam negara kita.
Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya warga dan pemerintah dapat bekerja sama? Jadi kedua belah pihak tidak saling merasa dirugikan?
