Prabowo terdzolimi dan terpenjara karena dituduh tersangkut Operasi Mawar pada tahun 1997-1998 dan dikabarkan telah menghilangkan puluhan aktivis. Benarkah? Pengadilan Mahkamah Internasional berpusat di Den Haag dan aktivis internsional tidak akan tinggal diam jika memang terbukti Prabowo melakukan pembunuhan politik. Sampai saat ini belum ada bukti yuridis dan benar terkait isu tentang Operasi Mawar tersebut. Publik mestinya tahu bahwa pada saat itu juga tengah terjadi pergeseran dan adu kekuatan di tubuh militer sejak lengsernya Jenderal Besar Soeharto.
Kekosongan kekuasaan itu diperebutkan oleh kubu Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI (TNI) dengan orang kuat Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subiyanto. Prabowo Subiyanto yang menjadi menantu Soeharto pada saat itu jelas menjadi pihak yang lemah. Kedekatan Soeharto dengan Prabowo jelas tidak menguntungkan, meski secara militer Prabowo adalah Jenderal brillian di tengah kekuasaan militer yang protokoler dan menganut garis komando. Maka mau tidak mau, Prabowo mengikuti Dewan Kehormatan Militer yang tidak menunjukkan bukti apapun terkait Operasi Mawar tersebut.
Data tentang pembunuhan dan penghilangan paksa manusia aktivis di Indonesia pada 1997-1998 pun bukan data akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, data dari Kontras menunjukkan beberapa nama yang disebutkan oleh Munir waktu itu bukan data yang benar. Ternyata aktivis yang disebut hilang dan meninggal pindah ke Kalimantan, namanya Muhammad Arman. Satu contoh lagi yang disebut hilang dan tewas oleh operasi Mawar ternyata meninggal di RS Pasar Rebo, Jakarta Timur bernama Susanto Nugroho. Ini sekedar contoh nama-nama dalam dokumen yang tidak akurat. Dalam kasus hukum keakuratan data dan tuduhan sangat penting. Kasus hukum tidak bisa ditentukan oleh opini bahkan kesalahan kecil sekalipun.
Maka ketika Prabowo Subiyanto digambarkan sebagai komandan yang bertanggung jawab untuk kasus Operasi Mawar, yang ternyata tidak memiliki bukti akurat, tuduhan itu hanya menjadi senjata bagi kalangan baik yang tidak menginginkan Prabowo maupun kalangan yang mendukung Prabowo. Pihak pendukung Prabowo merasa didzolimi dan tuduhan tidak berdasar itu menghantui Prabowo, sementara pihak penentang Prabowo dengan entengnya memetik buah isu keterlibatan Prabowo dalam kasus itu sebagai alat merusak nama besar calon presiden Prabowo Subiyanto.
Jadi, sepanjang belum ada bukti apapun, dengan azas diduga bersalah pun boleh, sebaiknya publik tidak terkecoh dan ikut-ikutan membuat tuduhan fitnah, dzolim, keji kepada Jenderal Prabowo Subiyanto yang saat ini menjadi calon paling bersinar dibandingkan dengan calon lain termasuk para calon presiden apkiran seperti Megawati, Aburizal Bakrie, Ani Yudhoyono, Pramono Edhie Wibowo, Boediono, Suryo Paloh, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta atau bahkan Anas Urbaningrum dan Luthfi Hasan Ishaaq yang belum terbukti korupsi - Anas Urbaningrum dan Luthfi Hasan Ishaaq secara hukum dan sipil untuk diipilih dan memiliih sapi masih berhak menjadi calon presiden RI pula.
Sekali lagi, tuduhan tentang adanya pelanggaran HAM berat terhadap Prabowo Subiyanto adalah fitnah keji dan tindakan dzolim. Jika benar Prabowo Subiyanto membunuh dan menghilangkan para aktivis, sudah barang tentu kepolisiaan dan bahkan ICT (Mahkamah Kriminal Internasional) akan membidik Prabobo Subiyanto. Atau pihak keluarga menuntut Prabowo dengan menunjuk para pangacara. Namun yang terjadi hanyalah berita rumor dan isu yang tidak bertanggung jawab. Nyatanya Prabowo tidak terindikasi melakukkan perbuatan melawan hukum.
Salam bahagia ala saya.
