Gerakan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang ingin bermimpi untuk mendirikan Imperium Islam yang pernah ada dengan gambaran kejayaan di Andalusia atau Spanyol selama sekitar 200 tahun dari masa sekitar 640 tahun berkuasa. Masa itu dianggap kejayaan Islam. Namun semenjak kejatuhan Turki Usmani pada awal abad ke-20 oleh Kemal Attaturk, HTI menganggap tidak ada pemerintahan Islam. HTI sebagai cabang dari gerakan Hizbut Tahrir Internasional berhasil menarik perhatian kalangan orang miskin dan negara dunia ketiga - termasuk Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Mesir dan sebagainya. Idiologi HTI adalah ideologi yang tak jelas ujung pangkalnya. Berikut ini kenyataan yang tak mampu dijawab oleh HTI terkait kampanye mereka soal Khilafah.
Pertama, siapa yang akan menjadi wakil dan ditunjuk menjadi Khalifah dalam Khilafah? Tak mampu dijawab dengan jelas. Siapakah yang akan dianggap mewakili dan menjadi sultan atau raja Islam? Tak ada satu pun anggota dan pemimpin HTI mampu menjawab. HTI hanya mampu mencela pemerintahan RI dan pemerintahan manapun di dunia. Adakah konsep pemilihan pemimpin dunia seperti Paus dalam Islam? HTI tak mampu menjawab.
Kedua, di mana pusat kekuasaan Khilafah nanti? Apakah akan ditentukan seperti saat perpindahan pusat pemerintahan kesultanan di Damaskus, Baghdad dan Istanbul - Islampool atau Kota Islam. Adakah satu negara mau dijadikan markas menghapus negara kebangsaan menjadi negara teokrasi Islam? HTI tak mampu menjawab.
Ketiga, paham Khilafah sendiri menimbulkan kontroversi karena tidak ada perintah sama sekali untuk membentuk daulat Islamiyah dalam bentuk pemerintahan Islam secara terpusat. Sejak zaman Rasullullah berkuasa dan ada wilayah yang tunduk pada perintah Muhammad, para penguasa wilayah tetap berkuasa. Baru setelah intervensi terlalu dalam di daerah taklukan, semenjak kematian Muhammad dan para 4 khalifah yang mendapat julukan khullafaurrasyidin itu, maka terjadi pergolakan. Sifat penguasaan pemerintahan Islam pada saat itu semu - artinya seluruh peri kehidupan tidaklah berdasarkan syariat namun adat istiadat feodalisme setempat. HTI tak mampu menunjukkan sistem pemerintahan model apa.
Keempat, HTI yang tidak memercayai pemerintahan negara Indonesia secara jelas dan lugas adalah kelompok yang merongrong negara kesatuan RI (NKRI) namun mereka aneh sekali karena makan, tinggal dan hidup di Indonesia. Agenda politik yang mengatasnamakan khilafah sesungguhnya adalah absurd. Alasan keadaan darurat di bawah pemerintahan non-khilafah adalah pembenaran sepihak untuk menutupi kedok hasrat kekuasaan politik. Jika tak suka hidup di Indonesia dengan pemerintahan Pancasila, anggota HTI boleh hengkang dari NKRI. Lagi-lagi tak bisa dijawab oleh HTI.
Kelima, HTI lupa bahwa Khilafah dan bahkan 4 Khalifah tak mampu melindungi keluarga Nabi Muhammad SAW selepas mangkatnya Rasullullah. Para janda Muhammad termasuk Ummul Islam Aisyah terlunta sampai melakukan penyamaran di Turki dan bahkan Bukhara yang jauh dari Madinah Munawaroh. Bahkan cucu Muhammad SAW Hasan dan Husein pun dibantai di Irak yang mengakhiri keturunan Muhammad habis di sana - dari anak Fatimah dan Ali. Apa yang diharapkan dari pemerintahan yang seperti itu oleh HTI. Ini pertanyaan yang juga tak mampu dijawab oleh HTI.
Apa yang dilakukan oleh HTI dengan serangkaian kampanyenya yang memerjuangkan syariah dan khilafah hanyalah upaya merongrong NKRI dan tujuannya adalah untuk kedok kekuasaan belaka. Hal ini sama dengan sejarah kekhalifahan yang sedemikian muram semenjak kekuasaan Khullafaurrasyidin plus Umar bin Abdul Aziz berakhir. Sejak saat itu Khilafah tak menampakkan ajaran Islam. Bahkan gambaran kesultanan Turki yang dijungkalkan oleh Kemal Attaturk adalah buhkti nyata kegagalan kekhalifahan. Kini jika HT dan HTI bermimpi mendirikan Imperium Islam itu sah saja namun bagai menegakkan benang basah dalam mimpi yang berkepanjangan.
Namun, di balik itu yang justru membahayakan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh HTI cenderung menciptkan radikalisasi agama dan keyakinan yang menciptakan segregasi dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila yang tidak diakui oleh HTI. Sungguh memrihatinkan organisasi semacam HTI dibiarkan tumbuh subur dan melakukan kampanye yang cenderung maker di Bogor dan bahkan mengadakan Muktamar Khilafah segala. Di mana sebenarnya posisi pemerintah dalam menyikapi radikalisasi agama model HTI yang sengaja membiarkan mereka? Rakyat harus waspada akan bahaya laten HTI ini.
Salam bahagia ala saya.
