Mohon tunggu...
Dul Kemot
Dul Kemot Mohon Tunggu... -

~ Termerimiekasie Nama : Pairin Dul Kemot. Hanya berusaha menjadi Guru SLBT (Sekolah Luar Biasa Terbuka) yang baik, Menulis untuk mencerahkan 10 Orang Pembaca Saja.!! Delected Article No problem,(memang tugas admin untuk selalu kondusif) suspended juga No Problemo.namanya juga SLB

Selanjutnya

Tutup

Politik

Simbiosis, Wakil Rakyat dan Korupsi di Indonesia yang Terorganisir?

25 Maret 2017   06:19 Diperbarui: 25 Maret 2017   16:00 564
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Wakil Rakyat seharusnya merakyat... jangan tidur waktu sidang soal rakyat.." wakil Rakyat bukan paduan suara,.. (potongan lagu dari penyanyi Iwan Fals)

Sejatinya para anggota dewan itu adalah wakil Rakyat, dan wakil rakyat merupakan kepanjangan dari rakyat untuk menyuarakan suara rakyat. jika para wakil itu sudah seperti paduan suara, apa masih bisa di sebut wakil Rakyat?

Tersenyumlah kita jika melihat mereka yang berdasi di gedung dewan. tunjangan yang besar, fasilitas yang baik, dana aspirasi yang melimpah dan pekerjaan yang di lakukan tidak banyak berpengaruh untuk rakyatnya. bagaimana akan berpengaruh bila yes and yes saja dengan eksekutif. dan eksekutif pun bertindak sama yes dan yes kepada legislatif,kapan mereka bisa berkata tidak bila selalu ada lobi-lobi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan, Kolaborasi ciamik antara eksekutif dan legislatif dalam kasus korupsi ektp sukses melahirkan kerugian negara Rp.2,3 triliun. wajar saja ini terjadi, karena mereka, eksekutif dan legislatif selau mencari celah untuk bisa kong kalikong. KPK juga mengatakan masih ada yang lebih besar lagi dari kasus ektp. akan di bawa kemana masa depan bangsa ini.?

Menurut beberapa wakil rakyat yang sudah di tangkap KPK, hampir semua mengatakan kong kalikong yang terjadi di gedung dewan selalu ada, bahkan Damayanti Wisnu putranti ngoceh "suap untuk anggota DPR itu seperti ban berjalan, siapapun pasti dapat."  Anda bisa membayangkan ucapan politikus PDIP tersebut? bila saja yang ngoceh itu hanya satu dua orang mungkin saya tidak akan pernah percaya, tapi kini terbukti benar apa yang di katakan M Nazarudin dari partai Demokrat, sejak lama "semua itu kebagian,"

Merilis data dari berbagai sumber yang saya baca, termasuk dari Indonesian Corruption Watch (ICW) sejak era reformasi bergulir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menjadi parpol dengan tingkat electabilitas tertinggi untuk soal korupsi. di susul kemudian partai Golkar dan selanjutnya Demokrat. mengapa parpol tua seperti PDIP dan Golkar setelah reformasi tidak memberikan teladan baik untuk Indonesia tapi malah sebaliknya memberi contoh buruk terhadap parpol lainya.?

Jawaban dari kalimat di atas tidak lain karena korupsi tersebut rata-rata di lakukan secara terorganisir. satu parpol selalu terkait dengan parpol lainya dalam Pemufakatan jahat untuk "menegosiasikan bancakan atas uang rakyat."

Dalam berbagai kasus korupsi jika ada yang tertangkap dari parpol A, selalu ada pelaku lain dari parpol B. dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan parpol C, seterusnya seperti itu. ada sebuah paradigma tentang mereka yang ada di gedung dewan yang sudah sering kita dengar. mereka semua yang ada di dalam gedung tersebut adalah saudara satu keyakinan.
"satu keyakinan untuk saling membela sesama saudara satu keyakinan dalam salah atau benar."

Kapan mereka akan berhenti bersimbiosis mutualisme, entahlah, yang membuat kita menyesal mengapa mereka tidak lagi mempunyai rasa malu pada para konstituen yang mengantar duduk di gedung tersebut. sebagian masyarakat Indonesia masih menaruh harapan pada Presiden Jokowi untuk bisa menghentikan praktik-praktik kolusi di eksekutif dan legislatif. kita semua berharap Presiden mampu membersihkan kerak-kerak korupsi di Indonesia.

Sumber

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/11/damayanti-beberkan-nama-nama-penerima-suap-di-komisi-v-dpr

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun