Ditolak, bukan hal baru bagi Ahok. Karena itu, semuanya hanyalah angin lalu.
Diam-diam Erick Thohir memanggil Ahok untuk masuk dalam seleksi pimpinan sejumlah Badan Usaha Milik Negara. Menurut pengakuan Ahok, Pembicaraannya bersama Erick Thohir dalam pertemuan tersebut seputar Pertamina, PLN dan Krakatau Steel. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan negara yang Ahok akan pimpin jika ditunjuk oleh Erick Thohir adalah ketiga BUMN tersebut.
Mendengar hal tersebut, penolakan terhadap Ahok mulai bermunculan. Mulai dari karyawan BUMN yang kemungkinan dipimpin Ahok dan beberapa politisi di Indonesia.
Pada tahun 2014, ketika Jokowi yang masih berstatus sebagai Gubernur berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2014 mengharuskannya meninggalkan kursi gubernur. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Ahok sebagai wakil gubernur akan menjabat sebagai gubernur.
Gelombang penolakan terhadap Ahok pun membludak. Unjuk rasa dilakukan secara besar-besaran oleh Front Pembela Islam (FPI) di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta.
Demonstrasi penolakan tersebut didasarkan pada masalah suku, agama, ras, dan antargolongan. Alasan lainnya adalah perilaku Ahok yang selama ini arogan, kasar, dan tidak bermoral.
Akan tetapi, Ahok menanggapi hal tersebut dengan santai. Baginya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh FPI adalah bentuk penyampaian pendapat tetapi tidak menghentikan langkahnya untuk menduduki kursi nomor satu DKI Jakarta karena undang-undang telah mengatur tentang hal tersebut.
Khususnya untuk isu SARA yang dibangun oleh FPI merupakan hal biasa bagi mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini. Pasalnya, hal yang sama ia alami pada saat Pilkada di Provinsi Bangka Belitung.
Menurut Eko Cahyono yang dulunya mendampingi Ahok dalam Pilkada Bangka Belitung tahun 2007, banyak ajakan agar masyarakat Bangka Belitung jangan pilih pemimpin nonmuslim saat musim Pilkada. Bahkan, seruan itu banyak disampaikan melalui selebaran di seluruh daerah.
"Ada banyak di Provinsi Bangka Belitung. Mereka (warga) dilarang pilih pemimpin nonmuslim. Disampaikan juga di masjid saat Solat Jumat sama ditulis di selebaran-selebaran. Itu hal biasa di sana," kata Eko Cahyono.
Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, penolakan terhadap Ahok perlahan-lahan menghilang. Namun, usaha untuk menjatuhkan Ahok tidak pernah berhenti hingga dirinya terjerat dalam kasus penodaan agama dan kekalahannya di Pilkada DKI Jakarta.
