Antisipasi Kita terhadap Dampak Buruk "Melawan" Negara Adidaya

Presiden Jokowi sudah mendarat ke Natuna sebagai simbol negara bahwa Natuna adalah milik Indonesia. Ide mengerahkan 120 sampai 470 nelayan pantura ke Laut Natuna Utara untuk mengambil sumber daya alam milik kita sendiri, dinyatakan oleh Mahfud MD. Cara pengerahannya bagaimana, "Gampang lah.", kata beliau. 

Hmm.. saya kurang paham sih ide seperti itu, tapi siapa tahu memang efektif, dan semoga tidak menimbulkan korban jiwa. 

Hanya saja tindakan tegas pemerintah saat ini cukup membuat deg-degan juga. Apa kelanjutannya yah? Dampaknya untuk masa depan nanti akan bagaimana, ya?

Apalagi berdasarkan kasus-kasus sebelumnya yang beredar di media massa yang ada, terlihat bila China menginginkan atau mempertahankan sesuatu, apapun akan dilakukan demi kedaulatan negaranya. Seperti kasus di Tibet, Taiwan ataupun Hongkong. China tidak pernah takut dimusuhi oleh negara manapun, apalagi sekarang China merupakan salah satu negara adidaya, dimana bisa dikatakan kekuatan ekonomi China didunia semakin menguat. 

Amerika Serikat (AS) diprediksi akan mengalami resesi, bahkan beberapa negara saja sudah membuang mata uang Dollar US, seperti India, Rusia, Iran, dan Turki dikarenakan AS seringkali menggunakan mata uangnya itu untuk "menghukum" negara atau individu yang melanggar undang-undang AS. Bisa diprediksikan kedepannya, negara mana yang memiliki kekuatan lebih banyak. 

Jadi, permasalahannya yang dikhawatirkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Panjaitan dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, bukan hanya kepada investasinya, akan tetapi bisa jadi dikhawatirkan dampak kedepannya untuk perekonomian negara kita yang bisa menghancurkan kehidupan masyarakat. Pasalnya negara kita, Indonesia, belum memiliki kekuatan ekonomi yang stabil, walaupun seringkali di media menyebutkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bagus. 

Saya bisa pahami, namun saya juga setuju pada cuitan Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti di Twitternya, bahwa kita harus bisa membedakan sahabat, pencuri dan investor, walaupun hal tersebut dilakukan oleh negara yang sama. 

Kebetulan hampir semua lapisan masyarakat rasanya sudah satu suara untuk melakukan tindakan tegas terhadap China, supaya jangan mentang-mentang punya power, jadi bisa menggunakan aturan Nine Dash Line yang diatur sekitar tahun 1950-an, padahal sudah ada aturan hukum internasional terbaru, UNCLOS tahun 1982, sudah ditandatangani pula lagi oleh China. Hmm.. berkasnya hilang mungkin?

Bahkan sekarang Luhut Pandjaitan dan Prabowo Subianto pun ikut satu suara, yakni harus menjaga kedaulatan negara. Jadi, kita dari seluruh lapisan masyarakat sampai ke pemerintah sudah satu suara nih. 

Akan tetapi, namanya juga "melawan" negara adidaya, yang memiliki power besar untuk dunia, tentu akan ada dampak-dampak negatif yang bisa jadi akan mempengaruhi perputaran perekonomian kita, saya rasa kita harus bersiap-siap dari sekarang. Kalau tidak terjadi apa-apa dan malah kembali damai, ya bagus, kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti misalkan China bersikeras atau malah (amit-amit) melakukan gencatan senjata, kita harus sudah siap terhadap apapun yang akan terjadi. Kita bersama mendukung pemerintah.