Banyak orang masih belum sepenuhnya mengerti dan memahami alasan realistis dan logis terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke sebagian daerah di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Sebab sampai sejauh ini, dari kajian yang sudah dilakukan selama tiga tahun menurut pemerintah dan sudah digodok berlapis-lapis, tak ada yang benar-benar mengetahuinya. Lamat-lamat terdengar, sebentar kemudian, tahu-tahu sudah jadi itu barang!Â
Didahului oleh permohonan izin tak resmi Presiden kepada hadirin pada sidang istimewa, tak lama kemudian diumumkanlah daerah yang akan dijadikan ibu kota baru pengganti Jakarta. Tapi permohonan izin di "markas besar" DPR inilah yang kemudian ikut meramaikan suasana.
Sebab seperti kita ketahui bersama, segala "barang" yang masuk ke DPR akan berpotensi mengalami gorengan dan politisasi, apalagi dari pihak oposisi.
Namun secara umum, pro-kontra pemindahan ibu kota belum usai, masih berlanjut hingga sekarang. Sebagiannya, sebagaimana disampaikan oleh Presiden, bahwa kebijakan pemindahan ibu kota dianggap urgen ketika Jakarta dianggap memiliki beban yang sudah terlampau berat.
Beban sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, pusat bisnis dan keuangan, pusat barang dan jasa. Bahkan jika dipindah di pulau Jawa-pun, menurut Presiden, juga akan menambah berat pulau Jawa.
Solusinya, harus dipindah ke luar Jawa, dan Kalimantan adalah jawabannya. Selain sebagai cara untuk melerai segala keruwetan di Jakarta dan Jawa itu, pemindahan ibu kota adalah cara untuk meratakan pembangunan, terlebih letak Kalimantan yang berada di tengah. Sudah pas dan tepat, katanya!
Sementara itu, berbagai pertanyaan di benak masyarakat belum juga terselesaikan. Dimulai dari perlukah untuk mengganti nama ibu kota dengan nama yang baru. Ini masuk akal sebab daerah yang dipastikan akan menjadi ibu kota adalah dua daerah di kalimantan Timur.
Nama Kutai Kertanegara mungkin terdengar lebih "berwibara" karena ada sejarah yang tersemat disana dan terdengar "lebih nusantara", tapi jangan lupa, ada Penajam Paser Utara; sebuah nama yang mungkin hanya baru-baru ini dikenal banyak orang.
Mungkinkah akan ada nama baru? Ataukah gabungan dari keduanya? Ataukah yang satu mengalah untuk yang lainnya? Tentu saja ini soal teknis semata tapi sebuah nama bukanlah hal yang lucu untuk dibuat mainan, apalagi untuk dilekatkan pada ibu kota!
Kemudian dilanjutkan oleh statement Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, yang mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu cacat prosedur. Belum legal karena belum ada undang-undang yang dibahas bersama DPR.
