FEATURED

71 Tahun Indonesia Merdeka, Kesenjangan Sosial Masih Memprihatinkan

07 Agustus 2016 11:00:26 Diperbarui: 09 Januari 2017 16:20:56 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :

Tanpa terasa, kita telah berada di bulan Agustus dan sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jika dihitung pada saat Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya oleh Bung Karno dan Bung Hatta sampai 17 Agustus 2016, maka usia Republik Indonesia sudah mencapai 71 tahun.

Jika diukur dengan usia manusia, maka Republik Indonesia sudah memasuki usia yang tua.  Akan tetapi, prestasi yang dicapai untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, khususnya dalam bidang sosial, masih sangat jauh dari yang diharapkan, sehingga pantas kita sampaikan rasa prihatin yang mendalam.

Makna prihatin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bersedih hati, waswas, bimbang (karena usahanya gagal, mendapat kesulitan, mengingat akan nasibnya, dan sebagainya).  Sedang kata memprihatinkan berarti  menimbulkan rasa prihatin; menyedihkan.

Kalau kita melihat kesenjangan sosial yang terjadi di kalangan bangsa Indonesia setelah 71 tahun Indonesia merdeka, maka sebagai sosiolog dan aktivis pergerakan, saya amat sedih.

Tidak Menolerir Kesenjangan

Setidaknya ada lima alasan yang mendasari, saya amat prihatin setelah melihat kesenjangan sosial yang amat lebar dikalangan bangsa Indonesia.

Pertama, alasan ideologis.  Bangsa Indonesia yang diproklamirkan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945,  telah menetapkan ideologi negara Republik Indonesia ialah Pancasila.   Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Ketiga sila dari Pancasila yang dikemukakan diatas,  secara tersirat dan tersurat menegaskan pentingnya mewujudkan keadilan sosial.  Kesenjangan sosial yang terjadi dikalangan bangsa Indonesia merupakan antitesa dari keadilan sosial.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan ideologis, maka kesenjangan sosial yang terjadi di kalangan bangsa Indonesia, harus dilawan – tidak boleh dibiarkan karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan tujuan Indonesia merdeka.

Kedua, alasan teologis. Semua agama di Indonesia, tidak menolerir kesenjangan sosial,   karena bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua agama di Indonesia,  terutama agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, dengan tegas menolak kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia.  Bahkan dalam Alqur’an surat Al-Maun, Allah menegaskan bahwa mereka yang mengabaikan dan tidak peduli anak-anak yatim dan orang-orang miskin dikategorikan sebagai pendusta agama (yukazzibu biddiin). 

Di kalangan bangsa Indonesia, masih sangat banyak orang-orang miskin yang disebut dalam Alqur’an “Al-mustadh’afiin” (orang-orang yang lemah dan tidak berdaya).   Mereka itu akan tetap miskin, marjinal dan terpinggirkan kalau negara tidak hadir untuk memberdayakan dan memajukan mereka.

Cara mengatasi mereka yang miskin, marjinal dan terpinggirkan tidak lain dan tidak bukan kecuali melalui pendidikan sesuai petunjuk Alqur’an yang tercantum surat Al’alaq ayat 1-5, yang memerintahkan kepada manusia untuk membaca dan menulis.  Membaca dan menulis merupakan pilar utama dalam pendidikan. Pendidikan yang dimaksud ialah pendidikan formal serta pendidikan informal dengan memberi kepakaran (skill) kepada seluruh bangsa Indonesia.

Ketiga, alasan sosiologis.  Mereka yang maju, pada mulanya juga tidak maju, tetapi sejak zaman penjajahan mereka diberi peluang dan kerjasama dalam bidang ekonomi, yang berlanjut sampai di era Orde Baru dan orde Reformasi.  Kondisi demikian, telah menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa. 

Karena terciptanya kesenjangan sosial akibat kebijakan pemerintah sejak zaman penjajahan sampai sekarang, maka yang bisa mengatasi kesenjangan adalah pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat jelata (pribumi) dengan memberi perlakuan khusus (special treartment) dan aksi pemihakan (affirmative action) kepada  kaum pribumi yang lemah dan tidak berdaya.

Keempat, alasan ekonomi.   Pertumbuhan ekonomi akan meningkat, berkesinambungan dan stabil, jika seluruh rakyat atau setidak-tidaknya mayoritas rakyat bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.  Tidak seperti sekarang, hanya sebagian kecil yang bisa memanfaatkan peluang dalam pembangunan, sebagian hanya menjadi penonton karena tidak mempunyai kepakaran dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. 

Kelima, alasan keadilan. Mayoritas rakyat Indonesia tidak memperoleh keadilan dalam ekonomi.  Mereka dibiarkan, dan  secara tidak langsung disuruh bersaing dengan penguasa ekonomi yang sejak zaman penjajahan,  zaman Orde Baru dan Orde Reformasi  sudah berkolusi dengan pemerintah, sehingga mereka mempunyai pengalaman dan keahlian (kepakaran) berbisnis, memiliki akses yang luas untuk memperoleh permodalan, mempunayi agunan (jaminan)  dan sebagainya.

Dalam rangka memeringati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71 tahun, sudah saatnya kesenjangan sosial diatasi supaya  tidak menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak dan menghancurkan Indonesia.

Allahu a’lam bisshawab


Musni Umar

/musniumar

TERVERIFIKASI

Sociologist and Researcher, Ph.D in Sociology, National University of Malaysia (UKM)
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
LABEL politik

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana