Viralnya, pemberitaan "desa siluman" Â desa fiktif sebagai bentuk kasus yang berhubungan besar dengan kebijakan ini. Sepertinya diharapkan adanya evaluasi bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan "satu milyar perdesa". Diberhentikan atau dilanjutkan dengan beberapa catatan yang mesti dibenahi.
Alokasi  anggaran dana desa  (ADD) yang dikucurkan pemerintah saat ini dengan angka mencapai triliyunan rupiah, banyak menimbulkan permasalahan di setiap daerah. Yaitu praktik penyelewengan ADD yang dilakukan pemerintahan desa.
Dalam hal ini tak jarang ditemukan banyak kasus hukum yang menjerat beberapa kepala desa beserta perangkat dan jajarannya, karena melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran dana desa yang  cukup besar itu. Dan harus mendekam di balik jeruji besi.
Permasalahan ini seperti teori "gunung es" yang hanya kelihatan puncaknya, namun tumpukan es besar ada didalam yang tidak kasat oleh mata, atau jelas terlihat tapi mata sengaja untuk  ditutupi.
Anggaran yang terbilang besar, membuat mata menjadi khilaf  dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Bila perlu ditelan semua, tanpa meninggalkan jejak, sing penting laporannya ada dan sesuai dengan draf yang diajukan. Persetan dengan bukti fisiknya.
Dan diharapkan adanya tinjauan ulang terhadap kebijakan tersebut, minimal dalam hal pengawasan, pendampingan akan tujuan penggunaan anggaran, cara menggunakan anggaran untuk desa itu sendiri seperti apa?
Berhubungan berasal dari desa dan berdomisili di perdesaan, ada beberapa prihal yang menjadi catatan penting khususnya dalam penggunaan anggaran desa, baik didesa sendiri maupun didesa yang lain. Yang mesti ada perubahan.
Pembangunan Lebih Dominan Kearah Fisik
Geliat anggaran besar yang dikucurkan pemerintah, tidak menafik bahwa pembangunan infrastruktur suatu hal yang wajar. Jika melirik banyak infrastruktur yang relevan ke arah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Didesa tertinggal, bila diamati infrastruktur yang ada, sangat memprihatinkan. Jalan umum yang masih setapak, pengairan persawahan yang manual tanpa irigasi, bahkan fislitas umum yang mesti ada disetiap desa terkadang tidak ada.
Inilah satu sisi yang mesti diapresiasi akan program pemerintah. Melihat mirisnya beberapa desa yang sama sekali belum tersentuhnya pembangunan selama ini. Pembangunan jalan, irigasi, PAM Masyarakat, Jembatan dan sebagainya.
