Menurut kbbi arti propaganda adalah "penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu". Sehingga dari makna bahasa kita tidak dapat menisbatkan kata propaganda ini apakah berkonotasi negatif atau positif, tergantung dari apa yang dipropagandakan.
Sedangkan salah-satu makna distorsi menurut kbbi adalah "pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya; penyimpangan".
Kedua kata ini memiliki arti yang berdiri sendiri karena kedua kata tersebut adalah kata benda sehingga dua kata ini tidak bisa dijadikan satu frasa yang sama, sehingga mau tidak mau saya menggunakan konjungsi (kata hubung) dan untuk menjadikannya kedalam satu frasa.
Propaganda dan Kekuasaan
Ketika berbicara propaganda maka satu hal yang perlu kita cermati adalah pelaku propaganda haruslah memiliki saluran informasi untuk dapat melakukan propaganda, semakin baik saluran informasi tersebut maka semakin efektif propaganda tersebut mempengaruhi massa atau masyarakat. Sehingga publik-publik figur yang menjadi sumber berita lebih mudah melakukan propaganda terhadap masyarakat. Hal ini menjadi sangat berbahaya ketika publik-publik figur tersebut melakukan propaganda yang sifatnya mendistorsikan fakta yang ada, jumlah orang yang terpengaruh dengan distorsi fakta tentunya signifikan.
Semakin berbahaya lagi jika yang melakukan distorsi adalah entitas yang paling dianggap kredibel untuk membuat propaganda, yaitu pemerintah. Sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung "Pembuat hoax terbaik adalah Penguasa" menjadi relevan. Karena secara konsensus dipahami bahwa pemerintah adalah artikulasi dari rakyat, sehingga propagandanya dianggap berasal dari suara rakyat, yang pada faktanya tidak selalu demikian.
Sudah maklum di tengah masyarakat ada persepsi bahwa keberadaan pemerintah adalah untuk mengatur hajat rakyat. Sehingga sudah semestinya kebijakan-kebijakan atau propaganda-propagandanya adalah untuk kepentingan hajat rakyat. Persepsi tersebut memang sudah seharusnya seperti itu, tetapi sayangnya persepsi tersebut bisa jadi tidak sesuai kenyataan. Karena pada faktanya bisa jadi kepentingan yang diperhatikan pemerintah adalah kepentingan yang lain misalnya kepentingan dirinya, kepentingan pendukungnya, atau kepentingan pihak ketiga (pemodal) yang memberikan "komisi" jika kepentingannya dipenuhi oleh pemerintah.
Selain persepsi umum diatas, pemerintah juga memiliki perangkat-perangkat hukum yang bisa digunakan untuk menciptakan propaganda yang luar biasa masif. Baik propaganda tersebut sifatnya pernyataan seperti press release, atau juga propaganda yang sifatnya aktifitas, misal pembuatan undang-undang, eksekusi oleh aparat dan lainnya.
Kenapa pembuatan undang-undang atau eksekusi oleh aparat dikatakan propaganda? karena secara tidak langsung hal tersebut memberikan penerangan kepada masyarakat apa yang dianggap benar atau salah oleh pemerintah. Bahkan dapat dikatakan ini adalah propaganda paling efisien, karena rakyat secara hukum harus menerima propaganda ini, walaupun bisa jadi undang-undang atau eksekusi tersebut bukan untuk kepentingan rakyat.
Sehingga dapat dipahami berbahayanya jika propaganda berupa undang-undang atau eksekusi itu terkandung distorsi. Ketika dipahami untuk kepentingan rakyat tetapi pada faktanya bukan, maka yang terjadi bukan hanya kepentingan rakyat yang diabaikan, tetapi lebih parah lagi rakyat tertipu karena menganggap hal itu untuk kebaikannya padahal bukan.
Lebih baik kita tahu bahwa kita sedang dijajah, daripada kita berpikir kita sedang merdeka tetapi hakikatnya dalam penjajahan.
Hal yang berbahaya dari distorsi seperti ini adalah rakyat tidak merasa ada yang salah sehingga meng-iya-kan propaganda-propaganda tersebut dan tidak melakukan koreksi sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut justru memberikan mudharat kepada masyarakat.
Penguasa atau Pemimpin Tidaklah Maksum
