Sebagaimana diketahui, telah terjadi perubahan yang ekstrim dari situasi keamanan di Asia Timur. Di mana Jepang merasakan tekanan dari negara tetangganya yakni Korea Utara yang gencar melaksanakan uji missil yang telah berkali-kali jatuh ke wilayah perairan Jepang.
Di tambah lagi dengan berbagai uji coba bom nuklir yang berkali-kali di lakukan oleh Korea utara, yang saat ini di yakini bahwa kemampuan Korea Utara, di sinyalir telah mampu membuat dan "memiliki senjata nuklir" yang bisa di "pasang di hulu ledak missilnya", menjadikan ancaman nyata bahaya bom nuklir dari Korea Utara bukan hanya fiksi, membuat Jepang makin ketakutan.Â
Di sisi lain nampak ambisi militer Tiongkok di laut Cina timur dan di laut Cina selatan telah nyata nampak dengan munculnya "kekuatan militer Tiongkok yang sudah luar biasa besar dan canggih", membuat Jepang ketar ketir khawatir akan "agresi Tiongkok ke wilayah perbatasannya".
Kekhawatiran Jepang diperkuat dengan sikap Tiongkok yang telah mengklaim secara sepihak "hampir semua laut China Selatan" menjadi wilayahnya, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu.
Diketahui pula Jepang memiliki sengketa wilayah dengan Tiongkok di pulau Sengkaku, sengketa wilayah dengan Korea Selatan di Pulau Dokdo, dan sengketa wilayah Etorufu (bagian luar Hokkaido) dengan Rusia. Situasi dan kondisi ini memaksa Jepang untuk melengkapi dirinya dengan angkatan perang dan alat perang yang canggih.
Jepang menunjukkan sikap yang sigap dengan meningkatkan kapabilitas militernya untuk menjadi lebih siaga dalam menghadapi tingkat ancaman yang meningkat yang dekat di halaman wilayahnya.Â
Hal itu terkoreksi di mana Jepang di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, melakukan Amandemen Konstitusinya. Khususnya "amandemen Undang-undang keamanannya". Dan pada tanggal 29 Maret 2016, amandemen konstitusi itu "telah di sahkan".
Dewasa ini militer Jepang sudah tidak lagi berkonsep militer "hanya untuk beladiri" bila di invasi dari luar, tapi sudah diperbolehkan untuk "siap ekspansi ke luar negeri" bila di perlukan.
Perubahan ini akan berlaku di tahun 2020 (dua tahun dari saat ini), dimana Jepang "berhak" untuk melengkapi dirinya dengan "angkatan perang" dan "segala perangkat perangnya" untuk tujuan menjaga diri dari berbagai ancaman.
Jepang telah sigap berbenah dan memulai membangun "industri peralatan senjata tempurnya". Dan untuk pertamakalinya "setelah Perang Dunia II", Jepang mengizinkan militernya boleh "beroperasi ke luar negeri".
Dewasa ini Jepang telah membeli senjata misil yang ditujukan untuk menangkal ancaman misil Korea Utara yang senilai 133 juta US Dolar atau setara dengan 1.8 triliun rupiah, atas restu dan dukungan dari Amerika Serikat dibawah pemerintahan Donald Trump.
