Hijau highlight

Banjir dan Masa Depan DAS Kepulauan

11 September 2017   07:09 Diperbarui: 11 September 2017   09:17 517 0 0

BANJIR DAN MASA DEPAN DAS KEPULAUAN [1]

Oleh : Muh. Arba’in Mahmud [2]

 
 

 Tulisan ini dibuat sebagai apresiasi atas undangan kawan jurnalis Mongabay.co.id untuk sebuah hajatan diskusi sekaligus buka bersama bertema : 'Mari Bacarita Lingkungan (DAS Kepulauan dari reklamasi hingga sampah)', Ahad, 18 Juni 2017 di Cafe Istana, Ternate. Pun sebagai ikhtiar mencari solusi bencana ekologi yang terjadi di Provinsi Maluku Utara (Malut).


ADA APA DENGAN DAS KEPULAUAN?

Isu daerah aliran sungai (DAS) menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional terlebih sejak adanya Undang-undang Kehutanan (UU No. 41/1999), UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009), maupun UU Konservasi Tanah dan Air (UU No. 37/2014). Isu ini lebih massif dan menjadi kebijakan lintas sektor sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.

Menurut PP 37 / 2012, DAS diartikan sebagai suatu wilayah yang dipisahkan dari wilayah lain oleh pemisah alam berupa punggung bukit atau gunung, yang menerima air hujan, menampung dan mengalirkannya melalui sungai utama ke laut / danau. Karenanya, semua wilayah daratan di muka bumi ini sejatinya terbagi habis oleh DAS. Klasifikasi DAS terbagi menjadi 2 (dua), yakni DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan (Pasal 12). Penentuan klasifikasi DAS tersebut didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain: kondisi lahan, kualitas-kuantitas-kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.

Sekilas hal DAS di Malut pernah terulas di media massa empat tahun lalu termasuk tulisan penulis berjudul 'Quo Vadis DAS Moloku Kie Raha' (Malut Post, 10 Desember 2013). Secara umum, isu DAS Maluku Utara tersebut terangkum dalam buku penulis berjudul 'Ekoteologi Moloku Kie Raha, Gagasan Pengendalian Ekosistem Hutan Maluku Utara' (The Phinisi Press, 2015).

Provinsi Maluku Utara terdapat 1.069 DAS dengan total luasan 3.150.964,21 ha dengan tingkat kekritisan yang beragam, dari agak kritis hingga sangat kritis (BPDASHL Ake Malamo, 2013). Bicara karakteristik DAS di Malut atau DAS Moloku Kie Raha merupakan 'DAS Kepulauan' sebagai gabungan DAS pulau besar (Halmahera) dan pulau-pulau menengah dan kecil di sekitarnya (Obi, Bacan, Sulabesi, Ternate, Tidore, dan sebagainya). DAS Kepulauan berbeda karakter dengan DAS-DAS di pulau-pulau besar Nusantara yang relatif satu hamparan, seperti Kalimantan, Sumatera, Papua, Jawa dan Sulawesi.

Terminologi 'DAS Kepulauan' sendiri tidak ada dalam aturan perundangan karena sekadar term spirit untuk menggambarkan eksotika DAS di Malut dan beberapa wilayah kepulauan Nusantara lainnya, seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Maluku. DAS Moloku Kie Rahasebagai 'DAS Kepulauan' dibentuk oleh beberapa DAS pulau dimana komponen-komponen lingkungannya seperti iklim, air, tanah, topografi, batuan, flora / fauna, penggunaan lahan, dan manusia membentuk "ekosistem alami" DAS masing-masing pulau yang spesifik pula, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil di sekitarnya (Malut Post, 10 Desember 2013).

Potensi dan masalah setiap DAS pun berbeda, semisal DAS di Pulau Halmahera yang kaya potensi sumber daya mineral, masyarakat adat, keanekaragaman hayati (flora-fauna) dan sungai yang mengalir sepanjang tahun. Kondisi DAS di Halmahera ini berbeda dengan DAS di Pulau Ternate dan Tidore, sebagian sungainya berwujud barangka (kali mati), ancaman gunung berapi dan kondisi sosiokultur relatif majemuk. Pun berbeda dengan kondisi DAS di pulau-pulau lain di ujung gugusan jazirah ini, seperti Morotai, Sulabesi, Mangole dan Taliabu.

 BANJIR : FENOMENA KERUSAKAN DAS KEPULAUAN

Bicara kerusakan DAS Kepulauan, khususnya DAS Moloku Kie Raha, dapat dilihat dari kejadian bencana alam di wilayah Malut beberapa waktu lalu. Rusaknya wilayah hulu DAS sebagai daerah tangkapan air diduga sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam tersebut. Selain itu, pendangkalan sungai dan pencemaran air semakin meningkat dari hulu DAS (salah satunya akibat aktivitas pertambangan), tengah dan hilir DAS (akibat sampah pemukiman) menyebabkan ketersediaan air bersih yang semakin terbatas.

Satu akibat kerusakan DAS adalah banjir - tanah longsor. Menurut data BPDASHL Ake Malamo (2017), dalam rentang setengah windu (2013-2016) Maluku Utara telah terjadi 96 kejadian banjir dan tanah longsor. Tahun 2016 lalu, setidaknya ada tiga kejadian banjir besar yang dikaji BPDASHL Ake Malamo melalui analisis Sistem Standar Operasional Prosedur (SSOP), yakni di Tobelo - Halmahera Utara (21 Juni), Trans Kobe - Halmahera Tengah (21 Juli), dan Obi - Halmahera Selatan (5 Desember). Pada kejadian banjir di Trans Kobe dan Obi, penulis terlibat langsung dalam survey dan analisis di lapangan. Sekilas analisis banjir Obi pun telah penulis ulas di media ('Teka-Teki Banjir Obi', Malut Post, 21 Desember 2016).

Banjir di Tobelo terjadi di desa Wosia dan Mahia (kecamatan Tobelo Tengah). Banjir tersebut tidak disebabkan faktor biofisik karakteristik DAS Ake Kwekao seperti kondisi lereng, penutupan lahan, infiltrasi tanah dan timbunan permukaan (pola aliran) sebagai penciri daerah rawan banjir. Namun, faktor pemicu banjir tersebut adalah curah hujan selama 2 (dua) jam bersamaan dengan terjadinya air pasang laut sehingga aliran dari sungai menuju laut menjadi terhambat. Pun faktor sempitnya lebar sungai di bagian hilir akibat timbunan sampah rumah tangga, sampah limbah ikan yang berasal dari tempat pelelangan ikan (TPI) yang tepat berada di muara sungai dan semak belukar yang hampir menutup permukaan sungai. Berdasar data SSOP Banjir Longsor BPDASHL Ake Malamo, Desa Wosia dan Mahia tidak termasuk daerah rawan banjir.

Banjir Trans Kobe terjadi di Desa Woejrana, Woekop, Kulojaya, Lukolama (kecamatan Weda Tengah) pada DAS Ake Kobe. Faktor dominan pemicu banjir lokasi transmigrasi tersebut berupa curah hujan yang sangat tinggi dengan durasi cukup panjang (04.30 - 18.00 WIT). Pola aliran sungai yang paralel dan faktor jebolnya tanggul sungai, pendangkalan sungai di sekitar pemukiman warga dan kondisi topografi relatif datar (<1 %) mempercepat tergenangnya daerah tersebut oleh luapan air sungai. Berdasarkan data SSOP Banjir Longsor BPDASHL Ake Malamo, lokasi tersebut khususnya daerah Desa Lukolamo, Woekop dan Woejrana termasuk daerah rawan banjir.

Banjir Obi terjadi di Desa Laiwui, Kampung Buton dan Kampung Baru (kecamatan  Obi Selatan), pada DAS Ake Jikotamo. Banjir Obi termasuk kategori banjir bandang (flash flood) adalah penggenangan akibat limpasan keluar alur sungai karena debit sungai yang membesar tiba-tiba melampaui kapasitas aliran, terjadi dengan cepat melanda daerah-daerah rendah permukaan bumi, di lembah sungai-sungai dan cekungan-cekungan, serta biasanya membawa debris dalam alirannya. Debris atau aliran batuan rombakan adalah suatu tipe aliran gerakan massa bahan rombakan dengan kandungan angkutan yang sangat besar, berbutir kasar, non-kohesif, terdiri dari material berbutir kecil sampai besar seperti pasir, kerikil, bebatuan kecil dan batu-batu besar (Malut Post, 21 Desember 2016).

Melihat fenomena banjir tersebut, ditambah rangkaian banjir dan tanah longsor bulan Juni ini di Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan dan Ternate (Malut Post, 5-6 Juni 2017), dapat dikatakan sejatinya DAS Kepulauan Moloku Kie Raha tengah di ambang kerusakan.

FAKTA LAIN KERUSAKAN DAS KEPULAUAN

Fenomena banjir sejatinya adalah ilustrasi termudah untuk menggambarkan adanya kerusakan DAS Kepulauan Moloku Kie Rahakarena faktor penyebabnya yang beragam. Menurut Chow (1964), banjir disebabkan oleh faktor alami (60 %) dan faktor manajemen / penggunaan lahan (40 %). Faktor alam meliputi bentuk lahan, persentase kelerengan kanan - kiri sungai, pembendungan oleh percabangan sungai dan panjang sungai sesuai belokan dibanding jarak lurus.

Meski demikian, menurut penulis, faktor manajemen lebih terasa dampak kerusakannya karena adanya campur tangan manusia. Hal ini menyangkut antara kebijakan politik negara (pemerintah daerah), perilaku sosial - budaya, hingga bisnis ekonomi korporasi / swasta. Pada kebijakan politik, khususnya pemerintah daerah, sebagian pemimpin Maluku Utara abai terhadap 'politik ekoteologi', sebuah politik lingkungan yang melahirkan kebijakan pro rakyat dan pro lingkungan berdasar keyakinan sebagai hamba Tuhan ('Abdullah) dan pengemban misi 'wali bumi' (khalifah fil 'ardhi).

Banyaknya perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan / IPPKH (33 perusahaan) yang sebagian besar masih mangkir menjalankan kewajibannya, tak lepas dari dampak 'malpraktik' kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, adanya perijinan di luar sektor pertambangan, seperti perusahaan perkebunan sawit yang dikeluarkan pemerintah daerah secara sepihak, atas nama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pun belum ditambah adanya perijinan reklamasi pantai di beberapa wilayah perkotaan untuk industri pariwisata dan perhotelan.

Sampah menjadi masalah kultural (kesalehan ekologi warga) sekaligus masalah struktural (kebijakan pemerintah). Kesadaran mengelola sampah sebagian masyarakat masih rendah, sehingga menjadikan barangka bahkan laut sebagai 'tong sampah'. Kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat relatif masih kurang terpenuhi, termasuk persampahan, pengendalian limbah rumah tangga, drainase lingkungan, hingga kesejahteraan pekerja kebersihan.

Pelaku usaha ekonomi / swasta menjadi salah satu 'tersangka' perusakan DAS Kepulauan. Menurut data BPDASHL Ake Malamo (2017), ada 25 pemegang IPPKH yang belum menjalankan kewajiban Rehabilitasi DAS (Malut Post, 01 April 2017). Beberapa perusahaan pariwisata / hotel di Ternate pun masih banyak yang mengambil air permukaan sebagai pemenuhan kebutuhan air baku serta belum memiliki fasilitas pengolahan limbah.

Akhirnya, jika dikaitkan dengan fenomena alam lainnya, seperti pemanasan global, banjir sebagai anasir fenomena kerusakan DAS Kepulauan akan terasa dramatis jika dimaknai sebagai pra-kondisi Hari Kiamat (akhir semua kehidupan di muka bumi), seperti tersirat dalam ajaran agama Islam, "menjelang terjadinya kiamat akan terjadi pengubahan rupa, penenggelaman bumi, dan hujan batu ..."(HR. Tirmidzi). Wallahu a'lam!

 

DAFTAR PUSTAKA

Abu Fatiah Al-Adnani, 2008. Global Warming, Sebuah Isyarat Dekatnya Akhir Zaman dan Kehancuran Dunia, Surakarta : Granada Mediatama.

Chow, V.T., 1964. Handbook of Applied Hydrology. McGraw-Hill Book Company, New York.

Muh. Arba'in Mahmud, 2015.  Ekoteologi Moloku Kie Raha, Gagasan Pengendalian Ekosistem Hutan Maluku Utara, Jogjakarta : The Phinisi Press.

Malut Post, 10 Desember 2013

Malut Post, 21 Desember 2016

Malut Post, 01 April 2017

Malut Post, 5-6 Juni 2017 




[1]  Pernah dikirim ke redaksi Mongabay.co.id (melalui koresponden Maluku Utara / anggota - pegiat mongabay.co.id) dan belum termuat.

[2] PEH Muda BPDASHL Ake Malamo (Kementerian LHK) - Sekretaris Forum Koordinasi DAS Moloku Kie Raha / Pengurus Forum Koordinasi DAS Gamalama