Muhammad Sarip
Muhammad Sarip karyawan swasta

Warga Samarinda (Kalimantan Timur), editor di sebuah perusahaan penerbitan, pendiri Komunitas Samarinda Bahari, penulis buku-buku bertema sejarah lokal Samarinda.

Selanjutnya

Tutup

Kesehatan

Tambal Gigi, Bersihkan Plak Peserta BPJS Kesehatan Kenapa Bayar?

26 November 2014   20:48 Diperbarui: 17 Juni 2015   16:47 28875 0 0
Tambal Gigi, Bersihkan Plak Peserta BPJS Kesehatan Kenapa Bayar?
14169837501326744964

“Orang tua saya dibersihkan karang giginya, membayar Rp 400 ribu. Katanya BPJS tidak menanggung pembersihan karang gigi. Gimana yang sebenarnya, ya?


“Suami saya sudah menggunakan BPJS, waktu menambal gigi membayar Rp 150 ribu untuk yang permanen. Terus kalau mau membersihkan karang gigi membayar Rp 400 -500 ribu.


Dua testimoni di atas diutarakan oleh dua orang yang menjadi anggota grup komunitas Facebook warga Samarinda bernama “Bubuhan Samarinda”. Keduanya menyampaikan komentar terkait postingan saya di grup tersebut pada 24 November 2014 tentang daftar lokasi fasilitas kesehatan dokter gigi di Samarinda yang melayani peserta BPJS Kesehatan.



Agak mengherankan jika dua cerita tersebut benar terjadi. Padahal menurut regulasi, banyak pelayanan kesehatan gigi yang dijamin BPJS Kesehatan termasuk tambal gigi dan pembersihan plak/karang gigi. Yang tidak dijamin ‘hanya’ pelayanan meratakan gigi (ortodonsi), seperti tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 Pasal 25.



Selengkapnya dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1), pelayanan kesehatan gigi yang dijamin meliputi:
a. administrasi pelayanan terdiri atas biaya pendaftaran pasien dan biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau pelayanan kesehatan pasien;
b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

c. premedikasi;
d. kegawatdaruratan oro-dental;
e. pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi) ;
f. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
g. obat pasca ekstraksi;

h. tumpatan komposit/GIC; dan
i. skeling gigi.

Pada daftar layanan di atas, pembersihan plak, kalkulus/karang gigi, dan noda gigi diistilahkan dengan “skeling gigi” pada butir (i). Sedangkan tambal gigi dibahasakan dalam butir (h): tumpatan komposit/GIC".


BPJS Kesehatan itu memang tidak gratis (kecuali Penerima Bantuan Iuran/PBI), tetapi pembayarannya dilakukan setiap bulan melalui iuran yang jumlahnya bervariasi sesuai kategori pekerjaan peserta.


Peserta BPJS Kesehatan juga bisa dipungut bayaran atas selisih biaya jika meminta peningkatan kelas ruang perawatan lebih tinggi dari yang menjadi haknya.


Lantas, mengapa bisa muncul kasus pemungutan bayaran atas pasien peserta BPJS Kesehatan yang ditambal gigi dan dibersihkan karangnya?


Saya mencoba mencari info kasus sejenis di mesin pencarian Google. Ada pengalaman yang dituliskan oleh seorang bloger bahwa peserta BPJS Kesehatan yang menambal gigi dan membersihkan karangnya tidak perlu membayar lagi di klinik yang ia kunjungi. Hanya saja, ia merasakan ada perbedaan perlakuan oknum petugas dari segi care-nya terhadap pasien antara peserta BPJS dan selainnya. Namun, prinsipnya di klinik dokter gigi tersebut ia dilayani secara gratis!


Inilah yang sinkron dengan regulasi pemerintah dan tentu kita berharap diterapkan secara adil dan merata. Setiap dokter diharapkan menunaikan sumpah profesinya, yang di antaranya berbunyi, “Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial.”


Diskriminasi terhadap ‘pasien gratisan’ memang masih sering kita dengar terjadi. Keluarga saya pun pernah mengalaminya ketika berobat dengan fasilitas Jamkesda. Oknum petugas Rumah Sakit tidak akan mencarikan ruangan untuk pasien Jamkesda kecuali diberi uang imbalan. Sang oknum memberitahu bahwa ruangan penuh. Ternyata setelah keluarga pasien menjelajahi area rumah sakit ditemukan adanya ranjang perawatan yang kosong. Terkejut dan (mestinya) malulah oknum itu, ketahuan berbohong.


Jadi, masalah pungutan oleh oknum dokter gigi bagi peserta BPJS Kesehatan di luar aturan serta diskriminasi bagi pasien BPJS Kesehatan tampaknya merupakan ‘penyakit’ yang masih harus dibenahi di negeri ini. Semoga pemerintah dapat menertibkan implementasi BPJS Kesehatan supaya benar-benar bermanfaat bagi rakyat Indonesia.  (MS)

1416982281549966451
1416982281549966451