Era teknologi dan informasi membuat masyrakat makin mudah mengakses segala hal yang ingin diketahui termasuk sektor anggaran. Masih segar dibahas dan hingga kini menjadi bahan diskusi, yakni rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta yang cukup fantastis untuk pengadaan lem aibon hingga alat tulis kantor. Nilainya tak main-main. Sampai ratusan miliar rupiah.
Bahkan, di Kota Malang tempat saya tinggal, publik juga tak mau ketinggalan memantau rencana anggaran pemerintah daerah pada tahun 2020.
Sebagian masyarakat, dengan semangat kritisnya kini sedang ramai "menggugat" urgensi membangun gedung Malang Creative Centre (MCC) dengan anggaran sebesar Rp 185 miliar.
Beberapa masyarakat berpendapat, jika MCC yang rencananya dibangun delapan lantai itu, belum mendesak dan dibutuhkan. Alasannya, program ekonomi kreatif Kota Malang masih sumir, dengan atmosfer pegiat ekonomi kreatif yang kurang bergeliat.
Sebagian lagi, memandang jika anggaran sebesar itu harus lebih di fokuskan untuk penanganan berbagai masalah sosial atau pembenahan fasilitas publik.
Maklum saja, meski menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang masih saja dipenuhi jalan berlubang di berbagai titik. Belum lagi, ada satu jembatan di kawasan Kecamatan Kedung Kandang, rawan roboh karena struktur bangunannya sudah tak memadai lagi. Ribuan orang melintas jembatan itu tiap harinya.
Tapi hingga RAPBD Tahun 2020 disahkan, Pemerintah Kota tetap kokoh mempertahankan membangun MCC. Jembatan itu konon kabarnya hanya direkontruksi menggunakan dana tak terduga di APBD Tahun 2020 yang jumlahnya tak seberapa. Padahal, untuk urusan nyawa.
Pendapat paling keras, yakni pembangunan MCC yang katanya masih tanpa kajian itu, bisa mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "berkunjung" kembali ke kota pendidikan.
Saya dan publik Kota Malang mungkin masih trauma agar kasus 41 mantan Anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK karena terkena kasus suap dana APBD tahun 2016 tak terulang kembali.
Segala pendapat dan kritik publik Kota Malang yang deras itu bertemu dengan persoalan politik anggaran di lembaga legislatif Kota Malang yang makin menghangat. Bahkan, baru-baru ini Ketua DPRD Kota Malang disomasi oleh mantan anggota DPRD Kota Malang atas pernyataannya di media massa terkait MCC.Â
Ketua DPRD Kota Malang mengatakan jika proyek MCC sudah dianggarkan oleh Mantan Anggota DPRD periode sebelumnya dan saat ini pihaknya sudah tidak bisa mengotak-atik lagi Ranperda APBD Tahun 2020.
