Keogahan mengganti Puan Maharani di DPR jelas-jelas datang dari partai pendukungnya PDIP. Hal ini nyata di depan mata hingga saat ini dimana Puan belum juga memberikan surat pengunduran dirinya secara pribadi maupun melalui PDIP.
Akibat dari tidak adanya surat pengunduran diri secara pribadi dan melalui Dewan Perwakilan Pusat (DPP) partai PDIP, serta tidak ada teguran dari presiden atau pemberhentian secara politik, akibatnya proses Penggantian Abtar Waktu (PAW) menjadi tidak berjalan semestinya. Akhinya kinerja DPR pincang. Iyalah kan jabatan Puan di DPR masih, tapi kerjanya gak ada.
Sebenarnya apa sulitnya mengganti Puan? Apa karena Puan merupakan ikon dari partai PDIP sehingga sulit mencari penggantinya? Memangnya PDIP tidak memiliki kader lain yang kapabilitasnya sama atau bahkan lebih dari Puan ?
Atau jangan-jangan Puan sengaja tidak di copot di karena jabatannya di DPR sengaja di jadikan ban serep ? Jadi kalau sewaktu-waktu ada Reshuffle kabinet, Puan masih punyalah jabatan di DPR. Tapi apa mungkin Presiden mengganti Puan nantinya ? Kan Presidennya cium tangan sama maminya Puan.
Jadi yang benar itu harusnya segera cari pengganti Puan. Dimana susahnya mencari pengganti Puan?
Tinggal tunjuk saja siapa calon legislatif yang memiliki suara terbanyak kedua atau ketga dibawah Puan di daerah yang sama pemilihannya dengan Puan. Inikan metode penggantian berdasarkan perolehan suara dan tidak ada yang sulit dari metode itu untuk dilakukan.
Bagaimanapun intinya PAW itu harus berjalan. Supaya aspirasi rakyat bisa sampai dengan tepat. Apa fungsinya menjadi anggota dewan yang menjadi wakil rakyat dalam sistem pemerintahan kalau sama sekali tidak mewakili rakyat ?
Kalau tidak segera diganti, lantas kerja Puan di DPR apa ? Kan tentu tidak ada yang dikerjakan. Ini akan semakin memamangkas kepercayaan rakyat pada kinerja pemerintah. Dan akan semakin menimbulkan rasa kecewa rakyat terhadap pemerintah. Jalas saja presidennya saja justru membiarkan masalah rangkap jabatan ini berlangsung begitu lama. Dan ini sangatlah merugikan masyarakat seluruhnya dan menghambat kerja dari DPR seumumnya.
Â
