Mohon tunggu...
Mochamad Syafei
Mochamad Syafei Mohon Tunggu... Guru - Menerobos Masa Depan

Kepala SMP Negeri 52 Jakarta. Pengagum Gus Dur, Syafii Maarif, dan Mustofa Bisri. Penerima Adi Karya IKAPI tahun 2000 untuk buku novel anaknya yang berjudul "Bukan Sekadar Basa Basi".

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Lelang Juga Jabatan Kepala Sekolah Dong!

5 April 2013   17:01 Diperbarui: 24 Juni 2015   15:41 116
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Lurah dan camat busuk pasti kelabakan saat mendengar kabar bahwa jabatan yang sekarang disandangnya akan dilelang.  Bagaimana tidak kelabakan, kalau jabatan yang diembannya merupakan jabatan yang dibeli dengan uang, bukan jabatan yang didapat dan dibangun dari keringat dan prestasi?

Hampir semua orang tahu, bagaimana jabatan-jabatan di pemda sering menjadi rebutan.  Apalagi untuk jabatan-jabatan basah, termasuk di dalamnya adalah jabatan struktural seperti lurah dan camat.  Mereka tak perlu tahu kondisi dan situasi daerahnya, yang penting tinggal ongkang-ongkang menunggu laporan.  Seperti jaman kerajaan dulu.

Maka, jangan heran kalau utrusan sekecil pembuatan atau perpanjangan KTP saja sudah menjadi persoalan yang memusingkan warga DKI selama bertahun-tahun.  Beda banget apa yang dikatakan para pejabat pemda dengan fakta di kelurahan.

Lelang jabatan.  Merupakan langkah cerdas yang dilakukan duet Jokowi-Ahok.  Mereka berdua pasti sudah lama menyadari bahwa mereka berdua tak akan berhasil meskipun sudah bekerja 26 jam sehari kalau lurah dan camat serta jajaran di bawahnya diisi oleh para raja congak.  Birokrasi harus diisi oleh manusia-manusia berkomitmen melayani.  Sehingga keberhasilan sebuah program bukan omong kosong yang selalu saja dinyanyikan dengan tanpa hasil apa-apa karena nadanya memang sudah sangat sumbang.

Hanya lurah dan camatkah yang dilelang?

Tentu masih kurang.  Harusnya semua jabatan memang dilelang.  Dengan cara yang kredibel.  Bukan lelang asal jalan.  Dengan cara ini, dapat dihindari munculnya pejabat bodoh yang hanya mengandalkan uang.  Jangan punya inisiatf untuk memutus persoalan, saat rapat saja akan ngorok karena semalannya begadang di tempat terlarang.

Apalagi?

Sebagai pelaku pendidikan, penulis tahu persis tentang kondisi sekolah yang hancur karena kualitas kepala sekolah yang hanya tahunya mengutak-atik APBS agar banyak uang masuk kantung sendiri.  Posisi kepala sekolah sangat strategis untuk memajukan pendidikan di negeri ini, utamanya di ibukota yang selalu kalah dari daerah lain.  Di tangan kepala sekolah yang paham tentang bagaimana pendidikan bisa dimajukan, pendidikan di DKI akan semakin bersinar.  Bukan hanya di dalam negeri, tapi bahkan beraniu bertarung dengan pendidikan manca negara.

Penulsi berharap, setelah pelelangan jabatan lurah dan camat selesai, harus diteruskan untuk jabatan kepala sekolah.  Sudah saatnya sekolah dipimpin oleh pemimpin yang kredibel.  Bukan pemimpin yang mengandalkan uang demi jabatannya.

Kami tunggu!

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun