Sedih. Sedih banget rasanya. Pendidikan nasional yang diharapkan mampu menjadi pionir dalam pembangunan karakter bangsa yang saat ini sudah amburadul karena dihiasi oleh cengengesannya para koruptor, ternyata digarap dengan kurang profesional. Jika ada ketidaketisan dalam buku LKS yang notabene tak pernah melalui jalur penilaian, maka kata maaf dari pejabat kemdikbud dapat dipahami.
Akan tetapi, jika muncul persoalan ketidaketisan dalam buku Bahasa Indonesia Kurikulum baru 2013, maka sebagai seorang guru, saya sungguh-sungguh terbelalak. Karena buku tersebut seharusnya sudah melalui banyak penilaian yang biayanya juga tak murah. Sehingga, permintaan maaf dari pejabat Kemdikbud menjadi sebuah prilaku yang tak etis.
Apakah Kemdikbud kecolongan? Saya rasa tidak. Persoalan seperti ini terjadi karena ada ketidakprofesionalan dalam birokrasi Kemdikbud. Pengerjaan pengadaan buku terburu-buru karena hendak memenuhi tagret tahun ini juga Kurikulum baru harus dilaksanakan.
Jalan keluar yang ditawarkan: Sobek saja kertas yang ada cerpen itu. Ganti dengan cerpen baru. Sepele amat! Beginikah cara mengurus pendidikan di negeri ini?
Kecewa. Sangat kecewa. Pendidikan tak pernah dikelola dengan profesional. Jangan bicara yang fundamental. Kalau masalah buku saja tak beres begini.
Terus bagaimana bangsa ini bisa membangun masa depan? Omongan pejabat Kemdikbud yang berkoar-koar bahwa Kurikulum baru berpijak pada pembenahan etika bangsa tapi malah dikangkangi dengan realita buku bahasa Indonesia yang penuh kata tak etis.
Negeri ini memang negeri penuh paradoks. Koruptor yang ditangkap KPK adalah mereka yang sebelum ditangkap selalu bicara semangat tentang stop korupsi. Bahkan iklannya ditayangkan berulang-ulang. Mereka yang ditangkap KPK adalah mereka yang begitu fasih mengucap firman Tuhan sam,bil menginjak-injak dalam tindakan kesehariannya.
"Bangsat!" dalam buku bahasa Indonesia Kurikulum 2013 yang ditemukan digarut adalah bukanlah sesuatu kealpaan. "Bangsat" lebih mencerminkan kerja para pejabat Kemdikbud yang asal-asalan. Sehingga buku yang sudah melalui penilaian dengan biaya yang tak murah masih mengandung etika murahan.
Lalu, masihkah kami berharap akan ada perbaikan dalam dunia pendidikan nasional jika para pemegang tampuk kekuasaan di Kemdikbud bekerja seperti sekarang ini?
Ogah mikir aku!
