Beberapa hari ini media dipenuhi pro kontra soal Pemindahan ibukota atau pusat pemerintahanan ke Kalimantan. Soal ini sebenarnya bukan soal baru, wacana ini sudah ada sejak 2012 lalu. Kemudian ramai lagi di tahun 2017. Sekarang pemerintahan Jokowi mengumumkan niatnya untuk mematangkan rencana pemindahan ibukota itu. Wacana ini sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.Â
Di masa pemerintahan Soekarno pemindahan ibukota (pusat pemerintahan) bukan hanya wacana, tetapi ibukota pernah dipindah 2 kali ke kota yang berbeda, yakni ke Jakarta ke Yogyakarta (1946), dan dari Yogyakarta ke Bukittinggi (1948). Kemudian saat meresmikan pembangunan kota Palangkaraya pada tahun 1957, Presiden Soekarno menyebut rencana pemindahan lokasi ibu kota ke daerah tersebut. Kata Bung Karno sat itu, Palangkaraya akan menjadi kota baru yang dibangun dengan membuka hutan di pinggir sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. Palangkaraya berada di tengah-tengah Indonesia, bisa terjangkau lebih mudah dari semua pulau di nusantara. Selain itu, daerah ini juga diperkirakan lebih aman dari bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi.
Jadi Bung Karno saat itu sudah waspada dengan ancaman bencana alam, gunung meletus dan gempa bumi. Mungkin itu harus disebut luar biasa.
Palangkaraya berbeda dengan Jakarta. Palangkaraya bebas gempa besar. Sementara Jakarta dekat dengan Sunda Megathrust (sumber gempa besar) yang bakal menghancurkan Jakarta seperti Mexico di tahun 1985 yang dihantam gempa 8,0 SR. Ancaman gempa besar juga datang dari beberapa sesar yang berada di sekitar Jakarta, yaitu dari selatan (Sukabumi) dan dari Timur (Lembang). Ahli-ahli geologi bahkan menyebut lebih banyak lagi sumber gempa lainnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bagaimana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah di bulan September 2018 lalu telah melumpuhkan semua kegiatan ekonomi, sosial dan politik (pemerintahan) di sana. Bayangkan jika itu terjadi pada pemerintahan pusat yang seharusnya tetap berjalan setiap saat. Sulawesi Tengah mengalami kerugian sekitar 18,4 T (sumber: BNPB). Angka kerugian itu bukan angka biaya pemulihan yang dibutuhkan nanti setelah gempa. Entah berapa kerugiannya jika Jakarta yang dihantam gempa besar. Juga entah berapa biaya pemulihannya.
UNDP dan UNOcha sejak 2012 lalu mengkampanyekan konsep Pengurangan Risiko Bencana (PRB) "Act Now, Save Later". Tagline mereka adalah Each dollar invested in disaster preparedness, saves seven dollars in recovery. Apakah Indonesia yang beberapa wilayahnya terancam gempa besar dan tsunami sudah mengadopsi konsep PRB dari UNDP dan UNOcha ini?Â
Belajar dari bencana besar gempa & tsunami di Sulawesi Tengah lalu, tentu kita bisa menghitung berapa investasi PRB yang dibutuhkan untuk Jakarta. Sehingga memindahkan pusat pemerintahan atau ibukota ke Kalimantan, bisa disebut sebagai investasi dalam PRB.
Jika kita Googling, maka kita akan menemukan beberapa peringatan dari para ahli geologi tentang adanya ancaman gempa besar di Jakarta. Peringatan ini juga sudah dikumandangkan oleh para ahli geologi dan ahli bencana beberapa tahun sebelum gempa besar dan tsunami menghantam Sulawesi Tengah di September 2018. Sayangnya pemerintah Sulawesi Tengah dan pihak-pihak terkait abai dengan peringatan ini. Tak terlihat ada langkah berarti yang bisa mengurangi risiko saat gempa besar terjadi.
Gempa besar di beberapa wilayah tertentu di mana pun memiliki siklus. Siklus gempa besar di Sulawasi Tengah sudah dihitung dan ahli geologi telah menyebut di tahun-tahun ini yang ternyata terjadi di akhir bulan September 2018 lalu. Siklus gempa besar di Jakarta meski masih dihitung dengan cermat oleh para ahli geologi mengingat banyaknya sumber gempa di sekitar Jakarta. Namun sudah cukup lama tak ada gempa besar di Jakarta. Tentu ini mengkhawatirkan.
