Debat Cagub dan Cawagub Jakarta pada Jumat 13 Januari yang lalu hanya menghasilkan ketidak-jelasan dan ketidak tuntasan. Hampir seluruh hal yang terkait visi, misi dan program kerja unggulan ketiga paslon hanya bersifat “asal sebut” tanpa penjelasan dan pendalaman.
Hasilnya hanya tanda tanya. Hal itu terjadi karena KPU DKI Jakarta membuat format debat yang lebih mirip acara cerdas cermat, memberikan waktu kepada peserta sangat singkat, dibatasi oleh bel yang akan berbunyi jika waktu untuk memberikan penjelasan sudah berakhir.
Dengan format debat seperti itu maka yang diuntungkan adalah para paslon penantang petahana, yaitu AHY dan Anies dengan pasangan masing-masing. Kedua paslon melemparkan kritik-kritik terhadap program pembangunan yang sudah atau sedang dikerjakan oleh Ahok, tapi sifatnya asal kritik.
Mereka ditolong oleh waktu, yang hanya cukup untuk melancarkan kritik. Tetapi mereka tidak hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan Ahok atau Djarot tentang kelemahan mendasar dari program unggulan yang akan mereka lakukan jika memenangkan Pilkada.
Misalnya, AHY dan Silvy sama sekali tidak menjawab pertanyaan Ahok tentang bantuan dana Rp 1 Milyar per RW yang bisa-bisa menjebloskan banyak pengurus RW ke penjara. Mereka juga tidak menjawab tentang program kartu sakti yang mencakup semuanya, karena Ahok sendiri sudah berpengalaman dan menemukan hambatan persetujuan dari BI atau OJK, untuk memungkinkan kartu itu bisa juga berfungsi sebagai kartu ATM.
AHY dan Silvy juga tidak menjelaskan kebijakan yang akan diambil jika rakyat menolak digusur pada hal mereka menempati lahan secara illegal atau menyebabkan bantaran kali menyempit sehingga menyebabkan banjir. Pada hal AHY dan Silvy dengan bangga menyatakan tidak akan melakukan penggusuran sama sekali. Bahkan AHY dan Silvy juga salah hitung, dan kesalahan itu tidak diralatnya. Ahok menyatakan bahwa beasiswa yang telah disediakannya selama ini jauh lebih besar dari yang baru direncanakan AHY/Silvy.
Demikian pula halnya dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Mereka juga menyampaikan program unggulan tapi tanpa penjelasan bagaimana bentuk pelaksanaannya. Mereka mengkritik Ahok dan Djarot yang mengutamakan pembangunan fisik dan melupakan program pembangunan manusianya.
Akan tetapi Anies sebenarnya mencoba mengecilkan program pembangunan manusia yang telah dilakukan Ahok, seperti pembebasan biaya pendidikan, penyediaan beasiswa sejak SD sampai perguruan tinggi. Anies tidak menjawab penjelasan Ahok mengenai program fisik yang dilakukannya selama ini adalah untuk mengisi program pembangunan manusia yang dilancarkan. Bagaimana mungkin pembangunan manusia dilakukan sementara sarana fisiknya tidak ada.
Kelemahan mendasar dari acara debat paslon Cagub dan Cawagub DKI Jakarta, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah waktu yang sangat dibatasi untuk memberikan penjelasan atau jawaban. Dengan format debat seperti itu, publik tidak bisa mengetahui kehebatan atau kelemahan program unggulan setiap paslon. Kelemahan mereka bisa ditutupi oleh format debat yang digunakan.
Format debat itu sebenarnya masih bisa disempurnakan. Misalnya memberikan kesempatan atau waktu yang lebih banyak kepada setiap paslon. Satu termen yang berdurasi 30 menit misalnya, disediakan hanya untuk satu paslon guna memberikan penjelasan secara tuntas visi, misi, dan program unggulan mereka.
Pada termen itu, paslon yang lainnya diberi waktu untuk mendebat, mempersoalkan dan meminta penjelasan, tentunya melalui moderator. Tentu ada perubahan aturan main, misalnya selama waktu masih ada, paslon bisa mendebat berikut argumentasinya berkali-kali.
