Ada opini yang dikembangkan entah oleh siapa sehingga terkesan umat Islam Indonesia sebagai tertuduh. Umat Islam Indonesia dianggap anti kebhinnekaan. Umat Islam Indonesia dituduh terjebak perilaku radikal.
Apa iya umat Islam kini sebagai tertuduh? Pertanyaan ini layak dilontarkan apalagi posisi tertuduh itu sempat pula disinggung Mantan Ketua PP Muhammadiyah M. Din Syamsudin. Berdasarkan pemberitaan beberapa media –semoga bukan hoax- Din menegaskan adanya tuduhan pada ummat Islam dengan berbagai label buruk itu. “Ketika umat Islam bereaksi kemudian dituduh sebagai anti kebhinnekaan dan radikal,” katanya seperti dikutif RIAUPOS.CO.
Wacana bola liar ini perlu ditelisik. Jika benar muncul tuduhan seperti itu, termasuk disebut M. Din, kesan itu muncul pula dari pemberitaan media, siapa sebenarnya yang memberikan stigma negatif itu. Pemerintah, politisi atau termasuk pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri?
Sejauh ini tak ada bukti kongkrit ada yang menuduh umat Islam Indonesia dengan berbagai predikat buruk itu. Jika pemerintah yang menuduh tak mungkin Presiden Jokowi hadir dalam aksi besar-besaran 212. Jika pemerintah yang menuding itu sama saja Presiden Jokowi menepuk air didulang terpecik muka sendiri. Artinya jika benar tuduhan dari pemerintah berarti pemerintah yang diwakili Presiden Jokowi termasuk pula sebagai tertuduh.
Politisi? Belum ada pernyataan politisi dari partai manapun yang menegaskan bahwa umat Islam Indonesia anti kebhinnekaan dan radikal. Karena tak mungkin ada politisi yang begitu ceroboh menuding itu. Sebab dari segi kuantitatif dan kualitatif keanekaragaman pemikiran dan sikap umat Islam negeri ini sulit terbantahkan. Bahkan secara obyektif jika ukurannya NU dan Muhammadiyah, tak ada alasan secuilpun tudingan itu layak disampaikan. Dan rasanya sampai saat ini praktis tak ada yang memberikan stigma negatif itu apalagi langsung mengarah ke NU dan Muhammadiyah.
Fakta membuktikan justru NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kebhinnekaan. Termasuk pula dua organisasi ini yang sangat tegas menantang radikalisme.
Jadi siapa sebenarnya yang menuduh? Baiklah, mungkin ada yang berpikir pernyataan Ibu Megawati saat menyampaikan pidato pada HUT PDI Perjuangan ke 44. Tapi itupun jika dikaji secara jernih arah pidato Megawati sangat mudah dibaca. Bukan kepada umat Islam Indonesia secara keseluruhan, termasuk sudah pasti bukan pada dua organisasi besar NU dan Muhammadiyah tapi pada kelompok yang terjebak pada pemahaman idiologi tertutup.
Di sini perlu lebih dalam ditelisik mengapa wacana memposisikan umat Islam Indonesia sebagai tertuduh merebak. Jika memang benar tak ada dari kalangan manapun tudingan itu, mengapa muncul dan dikembangkan atmosfir seperti itu.
Tampaknya jika ini benar ada lebih merupakan resultan dari atmosfir yang diawali munculnya klaim mengatasnamakan umat Islam Indonesia. Titik masuk dari tudingan itu sangat mungkin mengarah pada komunitas yang mengklaim sebagai mewakili ummat Islam dari lagi-lagi yang seakan merasa mewakili Indonesia. Artinya ada komunitas yang mengklaim mewakili umat Islam namun bisa jadi kurang sejalan dengan pemikiran komunitas lain mengaku mewakili Indonesia, yang bisa jadi juga di dalamnya ada umat Islam. Merebaklah sikap saling tuding sebagai buah dari awalnya apa yang disebut politik identitas. Dari merebaknya politik identitas inilah sikap saling menuduh itu muncul.
Diakui atau tidak ini adalah produk dari politik identitas seperti disebut Ahmad Fuad Fanani ketika dari kelompok Aksi Bela Islam (ABI) dan Aksi Bhinneka Tunggal Ika (ABTI) dan lainnya kemudian saling menyalahkan dan menganggap kelompoknya paling benar dan paling memiliki negeri ini.
Jadi sebenarnya merebaknya wacana tudingan umat Islam Indonesia anti kebhinnekaan, radikal bukan mengarah pada umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Jangankan pada seluruh umat Islam Indonesia, kepada NU dan Muhammadiyah saja tidak. Ini adalah sebuah penyederhanaan yang sayangnya justru banyak kalangan terjebak pusaran yang sebenarnya tak lebih dari perseteruan segelintir kelompok.
