Mengejutkan ketika anggota DPRD tingkat II justru menghujat, memaki-maki anggota DPR. Bahkan, anggota DPR yang separtai. Apa alasannya?
Ternyata, berdasarkan penjelasan mereka, para anggota DPR itu sebagian besar tak pernah mau reses. Terjun ke konstituen. Lalu, kemana dana untuk reses, konstituen yang nilainya setahun sekitar 700 jutaan itu -belakangan dana reses naik hingga pertahun lebih dari satu milyar. Yang pasti hampir tak pernah sampai pada masyarakat. Tak pernah ada kegiatan pembinaan konstituen dari anggota DPR. Yang pontang panting menghadapi konstituen ya anggota DPRD tingkat II.
Menurut mereka, dengan sistem lumsum dana yang diterima anggota DPR itu jauh panggang dari penggunaan kepentingan membina konstituen. Lebih banyak masuk kantong sendiri dan tak jelas pertanggungjawabannya. Macam-macam modusnya. Ada yang tega hanya minta cap dan tanda tangan pengurus DPD/DPC lalu memberi uang sekadarnya. Ada yang datang ke pengurus di tingkat II saja, basa basi, lalu menghilang. Lalu, sebagian besar dari mereka tak jelas kemana perginya. Resmi diumumkan mereka reses, tapi nongol saja ngak ke Dapilnya. Bisa dihitung dengan jari anggota DPR yang turun membina konstituen di Dapilnya.
Ironis. Pemilih, yang menjadikan mereka sebagai anggota DPR saja diabaikan bahkan di kemplang dananya, apalagi yang lainnya. Padahal dana itu disiapkan untuk berkomunikasi, menyerap aspirasi, membina konstituen dan sejenisnya. Semua terkait kepentingan anggota DPR sendiri. Termasuk nanti untuk kepentingan saat pemilu agar terpilih lagi. Lah, kalau yang begini, yang terkait kepentingan sendiri saja, dikhianati, diabaikan, uang pembinaan dikantongi, sisi apalagi yang bisa diharapkan dari anggota DPR itu.
Kapan mereka menemui konstituen di Dapilnya? Sekali lima tahun, jawab mereka. Usai pemilu, menghilang. Tak pernah datang. "Makanya kami kompak, pemilu mendatang, kami hanya mengajak pemilih mencoblos kertas suara DPRD tingkat II," teriak mereka, kesal.
